RUANGAKSELERASI.ID, JAKARTA — Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menegaskan bahwa partainya mengedepankan keterbukaan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Prinsip tersebut, kata dia, tidak hanya diterapkan dalam urusan internal, tetapi juga dalam menentukan langkah politik strategis, termasuk proses penjaringan bakal calon presiden (capres).
Sahrin mengatakan, keterbukaan telah menjadi bagian dari perjalanan Gerakan Rakyat sejak awal pembentukan partai. Menurutnya, proses kelahiran partai hingga mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan unsur internal secara terbuka.
“Saya kira bahwa apa yang kita sampaikan tadi bahwa partai ini satu dari sisi sejarah kelahiran sangat terang, sangat jelas, sangat transparan. Yang kedua dari sisi pengambilan keputusan ini juga nanti akan dilakukan secara terbuka sebagaimana kami mengambil keputusan mendirikan partai,” ujarnya melalui keterangan resminya, Jumat (4/9/2026).
Ia menjelaskan, terdapat dua mekanisme utama yang digunakan ketika Gerakan Rakyat memutuskan untuk mendirikan partai. Pertama, keputusan dibahas melalui forum resmi organisasi dengan menghimpun pandangan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
Yang pertama forum pengambilan keputusan (pendirian partai) dilakukan melalui rapat kerja nasional dengan mendengarkan pendangan-pendangan dari DPW. Dan yang kedua adalah kita juga melakukan elektronik musyawarah dengan melibatkan seluruh anggota.
Mekanisme kedua dilakukan secara digital melalui e-musyawarah. Cara tersebut memungkinkan anggota Gerakan Rakyat dari berbagai daerah ikut menyampaikan sikap terhadap keputusan penting organisasi. “Dan pada saat itu kita tahu bahwa 98 persen anggota dari seluruh Indonesia dari anggota Gerakan Rakyat menyatakan setuju untuk mendirikan Partai Gerakan Rakyat itu adalah bagian dari transparansi pengambilan keputusan,” tambah Sahrin.
Menurut Sahrin, pola pengambilan keputusan tersebut tidak berhenti pada proses pendirian partai. Gerakan Rakyat berencana mempertahankan mekanisme serupa ketika menghadapi agenda politik nasional yang lebih besar. Salah satunya berkaitan dengan proses penentuan bakal calon presiden. Sahrin menyebut partainya akan terlebih dahulu menyerap aspirasi dari jajaran DPW di seluruh Indonesia sebelum mengambil keputusan.
Dalam konteks pencalonan presiden, ia juga akan melakukan proses yang sama. Yang pertama adalah meminta pendangan dan pendapat dari seluruh Dewan Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia.
Setelah itu, aspirasi juga akan dihimpun melalui mekanisme musyawarah elektronik dengan melibatkan anggota partai secara langsung. Dan kedua partai ini juga akan melakukan elektronik musyawarah atau e-musyawarah dengan melibatkan seluruh anggota Gerakan Rakyat.
Sahrin menambahkan, jumlah anggota Gerakan Rakyat saat ini telah mencapai sekitar 47 ribu orang. Jumlah tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperluas partisipasi anggota dalam menentukan arah politik partai. “Saat ini anggota Gerakan Rakyat sudah mencapai sekitar 47 ribu anggota dan tentunya ini akan kami melibatkan secara partisipatif melalui musyawarah secara elektronik,” tutup Sahrin. (*)
