RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — — Anggota Fraksi PKS DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menyoroti capaian realisasi anggaran di tingkat kecamatan dan kelurahan yang dinilai masih belum optimal hingga akhir triwulan pertama. “ Yang saya lihat, belum ada yang sampai 20 persen,” ujarnya saat ditemui di Ruangan Komisi A.
Ia mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran tetap mengikuti fungsi serta peruntukan yang telah ditetapkan, sehingga program yang dirancang dapat terlaksana secara maksimal. Andi Hadi juga mengungkapkan keluhan banyak kecamatan dan kelurahan, terutama yang berkaitan dengan persoalan pengelolaan sampah.
Ia mengungkapkan, salah satu hambatan utama di lapangan adalah keterbatasan armada pengangkut sampah yang belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. “Memang ada keterbatasan armada pengangkutan sampah. Dulu sempat ada rencana penganggaran pembelian sejumlah unit mobil sampah untuk mendukung pelayanan masyarakat, khususnya pengangkutan sampah di seluruh kecamatan,” jelasnya.
Ia menyebutkan, persoalan tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk mencari solusi pengalokasian anggaran ke depan.“Insya Allah kami di DPRD terbuka dengan semua keluhan itu dan akan mencoba menganggarkan pembelian armada sampah agar pelayanan ke masyarakat bisa lebih optimal,” tegasnya.
Selain keterbatasan jumlah armada, kondisi kendaraan yang ada juga turut menjadi perhatian. Sejumlah armada lama disebut sering mengalami kerusakan karena usia pakai yang sudah tidak lagi ideal.
“Armada-armada lama ini sering masuk bengkel. Sementara bengkel yang ada hanya di kantor PU, sehingga ketika rusak, perbaikannya bisa berbulan-bulan karena antrean kendaraan yang cukup banyak,” ungkapnya.
Sebagai solusi, DPRD mendorong agar fasilitas bengkel perbaikan dapat tersedia di setiap kecamatan guna mempercepat penanganan kendaraan operasional yang mengalami kerusakan.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan pengangkutan sampah di Kota Makassar, sekaligus menjawab keluhan masyarakat terkait penanganan sampah di wilayah masing-masing. (*)
