RUANGAKSELERASI.ID, JAKARTA — Menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Idrus Marham akan meluncurkan buku berjudul “Nahdlatul Ulama & Tantangan Peradaban” di Ballroom Novotel Jakarta Cikini, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2026). Muktamar Ke-35 NU digelar 27–31 Agustus 2026.
Peluncuran buku itu akan dirangkai dengan diskusi yang menghadirkan sejumlah tokoh NU dan nasional. Di antaranya Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj dan Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, Ketua Umum PP ISNU yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji, SE, MA akan menjadi salah seorang pembedah buku bersama Dr. KH. Endin AJ Soefihara, Dr. H. Andi Jamaro Dulung, dan Dr. KH. Samsul Ma’arif.
Koordinator Panitia Penyelenggara, Purwanto M. Ali, mengatakan, peluncuran buku tersebut sengaja ditempatkan bukan sekadar sebagai kegiatan literasi. Forum itu diharapkan menjadi ruang untuk mendiskusikan tantangan yang akan dihadapi NU dalam memasuki abad kedua.
Menurut Purwanto, kebesaran NU yang dibangun selama lebih dari satu abad merupakan modal sosial yang sangat besar. Namun, kebesaran sejarah itu harus mampu diterjemahkan menjadi kekuatan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang terus berkembang.
“NU tidak cukup hanya melihat kembali kebesaran sejarahnya. Memasuki abad kedua, yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebesaran sejarah itu menjadi modal untuk menjawab tantangan masa depan,” kata Purwanto di Jakarta.
Ia mengatakan, perubahan yang dihadapi masyarakat kini berlangsung sangat cepat. Transformasi digital dan kecerdasan buatan, perubahan ekonomi, ketimpangan sosial, persoalan kesejahteraan, geopolitik global, krisis lingkungan hingga perubahan karakter generasi muda akan ikut menentukan wajah masyarakat pada masa mendatang.
Dalam situasi seperti itu, menurut Purwanto, organisasi keagamaan sebesar NU dituntut tidak hanya mampu menjaga tradisi keagamaan yang telah mengakar, tetapi juga memiliki kemampuan membaca perubahan dan menawarkan jawaban atas persoalan masyarakat.
“NU memiliki pesantren, ulama, santri, akademisi, profesional, pengusaha dan jaringan sosial yang sangat luas. Pertanyaannya adalah bagaimana seluruh modal sosial tersebut dapat ditransformasikan menjadi kekuatan ilmu pengetahuan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Purwanto yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Ketua Umum KOPRABU, serta Fungsionaris PP P2N menilai, ukuran kebesaran organisasi pada masa depan tidak cukup dilihat dari besarnya jumlah anggota atau luasnya jaringan. Organisasi, kata dia, pada akhirnya juga akan dinilai dari seberapa besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, buku Nahdlatul Ulama & Tantangan Peradaban diharapkan menjadi salah satu pintu masuk untuk membicarakan kembali peran strategis NU dalam kehidupan keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan.
Buku tersebut mengangkat refleksi mengenai posisi NU dalam menghadapi perubahan zaman, merawat peradaban, sekaligus meneguhkan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.
Mempertemukan Beragam Perspektif
Menurut Purwanto, kehadiran Said Aqil Siraj, Kamaruddin Amin serta sejumlah pembedah dengan latar belakang berbeda diharapkan membuat diskusi berkembang secara lebih luas.
Kamaruddin Amin membawa perspektif akademik, keagamaan dan pemerintahan. Saat ini Kamaruddin menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
Sementara Muhammad Sarmuji diharapkan memberikan perspektif kebangsaan dan politik dalam membaca hubungan NU dengan dinamika masyarakat Indonesia.
Purwanto mengatakan, kehadiran Sarmuji sebagai salah seorang pembedah penting karena masa depan NU tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan kebangsaan. Namun, menurut dia, pembicaraan mengenai NU dan politik semestinya tidak berhenti pada perebutan kekuasaan atau politik praktis.
“NU terlalu besar apabila hanya diletakkan dalam kerangka politik praktis. Politik NU harus dibaca dalam pengertian yang lebih luas, yakni politik kebangsaan dan kemaslahatan. Bagaimana NU menjaga Indonesia, memperkuat persatuan, demokrasi, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Purwanto.
Karena itu, pertemuan antara ulama, akademisi, aktivis organisasi dan tokoh politik dalam forum bedah buku tersebut diharapkan membuka ruang dialog yang lebih substantif tentang posisi NU di masa depan.
Idrus Marham sebagai penulis juga akan menjelaskan latar belakang serta gagasan utama yang melandasi penulisan buku tersebut.
Momentum Menjelang Muktamar
Peluncuran buku berlangsung beberapa hari menjelang Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27–31 Agustus 2026.
Menurut Purwanto, kedekatan waktu dengan muktamar membuat pembicaraan mengenai tantangan peradaban memiliki momentum tersendiri.
Perhatian menjelang muktamar biasanya banyak diarahkan pada dinamika kepemimpinan. Padahal, menurut dia, terdapat persoalan lain yang tidak kalah mendasar, yakni gagasan dan arah perjalanan NU setelah muktamar.
“Menjelang muktamar, orang tentu berbicara tentang siapa yang akan memimpin NU. Itu wajar. Tetapi ada pertanyaan yang lebih substantif: ke mana NU akan dibawa dan gagasan besar apa yang akan diperjuangkan pada abad keduanya?” ujarnya.
Menurut Purwanto, muktamar semestinya menjadi momentum untuk mempertemukan dua agenda tersebut: memilih kepemimpinan sekaligus memperjelas arah strategis organisasi.
Ia berpandangan, tradisi intelektual yang telah lama hidup di lingkungan pesantren dan NU harus terus diperkuat. Kehadiran buku, diskusi dan pertukaran gagasan menjadi penting agar perdebatan mengenai masa depan NU tidak semata berkutat pada figur dan jabatan.
“NU memiliki sejarah besar. Tetapi organisasi besar tidak bisa hanya hidup dari kebesaran masa lalu. Kebesaran sejarah harus menjadi energi untuk menciptakan kebesaran baru di masa depan,” kata Purwanto.
Ia berharap peluncuran dan bedah buku tersebut dapat melahirkan perdebatan yang kritis sekaligus konstruktif mengenai peran NU dalam menghadapi perubahan Indonesia dan dunia.
Menurut Purwanto, pembicaraan mengenai masa depan NU pada akhirnya memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada kepentingan internal organisasi.
“NU merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa ini. Karena itu, ketika kita membicarakan masa depan NU, sesungguhnya kita juga sedang membicarakan salah satu bagian penting dari masa depan Indonesia,” ujarnya. (bs)
