RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Kadir Halid, memaparkan perkembangan pengerjaan Multiyears Program (MYP) pembangunan jalan di Sulsel. Hingga Agustus 2026, progres lima paket pekerjaan menunjukkan capaian yang berbeda-beda.
Kadir mengatakan, Paket 1 telah mencapai progres 33,6 persen. Paket tersebut mencakup ruas mulai dari Tanjung hingga Singgahi dengan total panjang sekitar 300 kilometer. “Untuk Paket 1 itu sudah realisasi 33,6 persen sampai dengan hari ini,” kata Kadir, Rabu (19/8/2026).
Sementara itu, Paket 2 baru mencapai 24,7 persen. Menurut Kadir, capaian tersebut masih berada sekitar 1,6 persen di bawah target. “Paket 2 itu baru 24,7 persen. Ada kekurangan kurang lebih 1,6 persen dari target pekerjaan,” ujarnya.
Paket 2 mencakup ruas mulai dari Berombong, perbatasan Gowa-Makassar, Panciro, hingga Takalar dengan panjang sekitar 209 kilometer. Kadir menyebut Paket 3 sebagai paket dengan progres pekerjaan terbaik. Hingga saat ini, progresnya telah mencapai 30,5 persen. “Paket 3 ini bagus sekali. Sudah lebih 30,5 persen. Ini yang terbaik dari lima paket,” katanya.
Paket 3 dikerjakan oleh PT Bumi Karsa dan mencakup sejumlah wilayah, yakni Pinrang, Enrekang, Sidrap, Soppeng, hingga Tana Toraja. Menurut Kadir, ketersediaan stok aspal menjadi salah satu faktor yang membuat progres Paket 3 berjalan lebih cepat.
Berbeda dengan beberapa paket lain, perusahaan pelaksana telah menyiapkan material aspal sebelum pekerjaan berjalan. “Bumi Karsa ini sewaktu tender sudah punya stok aspal yang banyak, sehingga pekerjaan bisa berjalan. Kalau bisa stok lebih awal, harga pembeliannya juga lebih murah,” jelasnya.
Kadir menjelaskan, kenaikan harga dan kendala ketersediaan aspal turut memengaruhi progres sejumlah paket. Pekerjaan yang menggunakan kombinasi beton dan aspal relatif lebih lancar karena pekerjaan beton tidak terlalu terdampak persoalan harga aspal.
“Kalau pekerjaan jalan yang semuanya menggunakan aspal, itu terkendala. Harga aspal sekarang juga naik. Kalau ada beton, pekerjaan bisa lebih lancar,” katanya.
Untuk Paket 4, progres pekerjaan baru mencapai 13 persen. Kadir menyebut paket tersebut sebagai pekerjaan dengan capaian terendah hingga saat ini. “Paket 4 baru 13 persen. Ini paket yang paling kecil hasil kerjanya sampai dengan hari ini. Ada kekurangan pekerjaan sekitar 5 persen,” ujarnya.
Paket 4 mencakup wilayah Soppeng, Wajo, dan Bone. Kadir mengatakan pihaknya akan kembali mengecek kondisi pekerjaan dan personel di lapangan untuk mengetahui penyebab rendahnya progres. Sementara itu, Paket 5 telah mencapai sekitar 20 persen. Paket tersebut mencakup wilayah Barru, Soppeng, Pangkep, dan Bone.
Kadir menjelaskan, pembangunan jalan melalui Multiyears Program (MYP) menggunakan anggaran APBD Sulsel dengan total nilai sekitar Rp2,5 triliun.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp1,1 triliun. Sementara sisa anggaran akan dialokasikan pada 2027.
“Totalnya sekitar Rp2,5 triliun. Untuk 2026 kurang lebih Rp1,1 triliun, selebihnya pada 2027. Semua harus rampung Desember 2027,” kata Kadir.
Meski pengerjaan telah berjalan sejak awal 2026, Kadir belum dapat memastikan seluruh paket mampu mencapai target pekerjaan tahun ini. DPRD Sulsel akan melakukan evaluasi terhadap masing-masing paket dalam dua bulan ke depan.
“Nanti kita evaluasi lagi. Dua bulan lagi kita evaluasi masing-masing paket, baru bisa menentukan sampai Desember ini mereka bisa bekerja sampai sejauh mana,” ujarnya.
Jika terdapat paket yang tidak mencapai target pada 2026, pekerjaan tetap dapat dilanjutkan pada 2027 sesuai skema MYP. Namun, Kadir menegaskan kondisi tersebut tidak berarti pemerintah otomatis menambah total anggaran.
“Misalnya dari anggaran Rp1,1 triliun, mereka hanya mampu mengerjakan Rp800 miliar pada 2026. Sisanya dilanjutkan pada 2027. Jadi pekerjaannya harus digenjot supaya target akhir Desember 2027 bisa tuntas,” jelasnya.(*)
