RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Anggota Banggar DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Gerindra, Sultan Tajang, mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera menganggarkan pembebasan lahan stadion sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan yang masih terjadi di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan pada rapat Badan anggaran perubahan KUA-PPAS 2026, Kamis (13/8/2026).
Sultan Tajang mengatakan, Pemprov Sulsel perlu membangun komunikasi yang baik dengan para pekerja di stadion agar mereka merasa nyaman dalam menjalankan aktivitasnya.
Menurutnya, penyelesaian persoalan stadion menjadi penting karena aset tersebut telah direncanakan untuk dikembangkan dan ke depan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Provinsi Sulawesi Selatan.
“Sekarang yang menjadi soal bagaimana Pemprov ini mengambil satu kebijakan supaya apa yang menjadi persoalan yang ada di stadion sudiang segera mungkin diselesaikan,” ujarnya.
Ia mendorong agar anggaran pembebasan lahan stadion segera dimasukkan dalam perubahan APBD. Terlebih, terdapat rencana belanja aset tanah dengan nilai sekitar Rp18 miliar yang menurutnya dapat diarahkan untuk mendukung penyelesaian persoalan lahan stadion.
“Kalau di Komisi D kami mendorong agar itu segera juga masuk untuk stadion. Kami yang masuk di bagian Banggar pasti juga mendorong sepenuhnya ini stadion,” katanya.
Sultan berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulsel segera menyusun dan mengalokasikan anggaran pembebasan lahan tersebut.
Ia menilai penyelesaian persoalan stadion bukan hanya berkaitan dengan aset pemerintah, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan yang telah lama menantikan penyelesaian stadion.
“Jangan sampai kita lagi anggota DPRD tertuduh ketika ada demo. Kita tidak dianggap pengawal perjuangan masyarakat Sulawesi Selatan supaya stadion ini bisa segera selesai,” tegasnya.
Selain persoalan stadion, Ia meminta agar seluruh item dalam rencana perubahan anggaran dijelaskan secara rinci. Menurutnya, DPRD perlu mengetahui secara jelas setiap program dan alokasi anggaran agar pembahasan dapat dilakukan secara transparan.
Ia juga menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Wajo, khususnya sektor jalan dan irigasi. Sultan berharap kebutuhan daerah tersebut dapat masuk dalam perencanaan anggaran Pemprov Sulsel.
Salah satunya, penyelesaian jalan poros provinsi Anabanoa–Malakke. Ia mengatakan ruas jalan tersebut perlu mendapat perhatian karena sebelumnya dirinya bersama pimpinan DPRD telah turun langsung dan mendapat aspirasi dari masyarakat.
“Kami berharap supaya bisa tuntas di jalan poros provinsi yang di Anabanoa–Malakke. Kami kemarin sudah diundang di sana bersama pimpinan, jadi kami harus laporkan supaya ada perencanaannya ke depannya,” pungkasnya.(*)
