RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR – Realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Selatan hingga akhir Maret 2025 tercatat sekira Rp11,6 triliun, atau 21,90% dari pagu anggaran.
Capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 11,38% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total belanja tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) berkontribusi sebesar Rp3,71 triliun, sementara Belanja Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp7,89 triliun.
Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, mengatakan, realisasi BPP hingga Maret 2025 setara dengan 18,42% dari pagu, atau meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 17,53%.
“Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung efisiensi dan program prioritas pembangunan nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” terang Supendi dalam konferensi pers kinerja APBN Angin Mammiri via zoom meeting, Rabu (7/5/2025).
Adapun realisasi BPP terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp2,68 triliun atau 26,64% dari pagu, belanja barang Rp0,93 triliun (11,95%), Belanja Modal Rp0,07 triliun (3,28%), dan Belanja Bantuan Sosial Rp0,03 triliun (31,83%).
Supendi menguraikan, efisiensi difokuskan pada operasional kantor, kegiatan seremonial, serta program restrukturisasi kementerian dan lembaga.
Sementara itu, realisasi TKD mencapai 24,04% dari pagu, tumbuh signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 17,90%. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan kontribusi Rp5,86 triliun atau sekitar 74% dari total TKD.
Sedangkan Dana Desa mencatat realisasi 29,69%, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 20,27%, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 11,88%.
Di sisi lain, hingga akhir Maret 2025, belum terdapat realisasi pada komponen DAK Fisik dan Insentif Fiskal. Menurut Supendi, pihaknya terus mendorong percepatan penyaluran bersama pemerintah daerah dan instansi teknis terkait. “Percepatan belanja negara ini diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (*)
