RUANGAKSELERASI.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menuturkan ingin menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraannya. Dia juga berencana mengganti mobil dinas pejabat dari tingkat menteri, wakil menteri, gubernur, hingga wali kota dengan mobil buatan PT Pindad (Persero) itu.
“Saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, direktur jenderal, pejabat mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri,” ujar Prabowo lewat keterangan tertulis pada Senin, 28 Oktober 2024.
Rencana penggunaan Maung sebagai kendaraan dinas pejabat tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari menteri dan Wakil menteri hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi arahan Presiden Prabowo yang melarang seluruh menteri dan pejabat eselon I memakai mobil mewah impor. Saleh menilai arahan tersebut adalah manifestasi aktual dari kecintaan pada produk dalam negeri. Implikasi dari arahan itu, kata dia, akan sangat baik dalam memperkokoh perekonomian nasional.
“Langkah awal dimulai dari pejabat dahulu, kemudian bisa diikuti dengan langkah sosialisasi agar tokoh-tokoh lain turut serta. Jika semua memiliki kerelaan, gerakan ini akan cepat berdampak positif,” kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024 seperti dikutip dari Antara.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan media dari Malaysia memberitakan perihal Presiden Prabowo yang menggunakan mobil Maung bikinan PT Pindad setelah prosesi pelantikan Presiden RI pada 20 Oktober lalu. Dia mengaku sangat bangga melihat tayangan yang menunjukkan produk asli dalam negeri tersebut.
“Jujur saya bangga juga menonton berita itu. Paling tidak Indonesia dapat berjaya dalam bidang ini di kawasan ASEAN,” ujarnya.
Saleh juga berharap Presiden dapat mengimbau penggunaan produk-produk lokal lainnya di luar otomotif karena di Indonesia banyak sekali produk luar negeri, mulai dari pakaian, sepatu, kosmetik, elektronik, hingga ratusan bahkan ribuan produk lainnya. Secara ekonomis, hal itu tentu tidak menguntungkan Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia nomor empat terbesar di dunia. Semua negara mengharapkan dapat menjual produknya di sini. Kalau tidak diantisipasi, kita akan menjadi pasar yang menguntungkan buat mereka,” katanya.
