Plt. Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut (LMEA) Kemenperin, Budi Setiawan, menegaskan kualitas alat sembelih menjadi salah satu faktor penting dalam proses penyembelihan hewan. Meski bentuknya relatif sederhana, alat tersebut memiliki fungsi strategis terhadap proses penyembelihan dan kualitas hasilnya.

“Kualitas produk alat sembelih merupakan aspek yang sangat vital dalam kegiatan penyembelihan hewan. Meskipun alat tersebut terlihat sederhana, sebenarnya memiliki peran krusial dalam menjaga kesejahteraan hewan dan mutu daging yang dihasilkan,” ujar Budi.

Menurutnya, pemahaman para peternak dan praktisi penyembelihan terhadap pentingnya kualitas alat juga terus meningkat. Hasil penyembelihan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan petugas, tetapi turut dipengaruhi oleh kualitas serta ketepatan spesifikasi alat yang digunakan.

Karena itu, Kemenperin memberikan pendampingan kepada IKM logam agar mampu menghasilkan pisau dan bilah sembelih yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sekaligus memenuhi standar teknis nasional.

Upaya tersebut diarahkan pada penerapan SNI 9402-2025 Bilah Sembelih sebagai acuan dalam pengembangan dan produksi alat sembelih. Penerapan standar dinilai penting untuk memastikan kualitas, konsistensi, keamanan, serta meningkatkan daya saing produk IKM dalam negeri.

“Pendampingan ini difokuskan agar pelaku IKM logam mampu memproduksi pisau dan bilah sembelih yang memenuhi standar teknis nasional,” katanya.

Kemenperin berharap peningkatan kemampuan produksi dan penerapan standar tersebut dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi Rumah Potong Hewan (RPH) maupun Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dalam memperoleh alat sembelih produksi dalam negeri.

Tidak hanya sebagai pengguna, RPH dan TPH juga didorong membangun kemitraan secara langsung dengan produsen IKM logam lokal. Pola kemitraan tersebut diharapkan menciptakan hubungan usaha yang berkelanjutan sekaligus membuka peluang pasar baru bagi IKM.

“Dengan demikian, pihak pengguna seperti RPH maupun TPH memiliki akses langsung untuk bermitra dengan IKM logam lokal dalam penyediaan alat sembelih dan alat pemrosesan pascasembelih,” jelas Budi.

Menurut Budi, penguatan ekosistem industri tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, asosiasi, pelaku IKM, hingga RPH dan TPH.

Kolaborasi tersebut dinilai tidak hanya mampu memperluas pasar produk alat sembelih dalam negeri, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat daya saing, serta mendorong IKM logam naik kelas.

“Sinergi bersama pemerintah daerah, asosiasi, dan RPH ini diharapkan dapat memperluas pasar sekaligus mengoptimalkan IKM logam untuk terus berkembang dan naik kelas,” tutup Budi.(*)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tambahan anggaran tersebut menjadi kebutuhan strategis agar sektor industri manufaktur mampu memenuhi target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun ini kami arahkan sepenuhnya untuk memperkuat program-program yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing industri nasional. Fokusnya antara lain pada penguatan industri kecil, pengembangan SDM industri, hilirisasi, restrukturisasi mesin dan peralatan industri, serta penguatan ekosistem industri nasional,” kata Menperin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (10/6).

Agus menjelaskan, usulan tambahan anggaran tersebut diajukan di tengah kondisi pagu indikatif Kemenperin tahun 2027 yang sebesar Rp2,01 triliun atau turun sekitar 19,51 persen dibandingkan pagu awal tahun 2026. Di sisi lain, kebutuhan belanja operasional dasar, termasuk belanja pegawai dan operasional layanan pemerintahan, terus meningkat sehingga ruang fiskal untuk program-program pembangunan industri menjadi semakin terbatas.

Menurut Menperin, politik anggaran merupakan sesuatu yang dinamis dan selalu mengikuti prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, Kemenperin akan terus menyesuaikan kebijakan dan alokasi anggaran secara efektif agar target pembangunan industri tetap dapat tercapai.

“Politik anggaran adalah sesuatu yang dinamis. Namun, sebagai bagian dari pemerintah, kami wajib mendukung seluruh program prioritas Bapak Presiden. Dengan anggaran yang tersedia, kami harus melakukan penajaman program dan alokasi secara objektif agar target-target pembangunan industri tetap dapat dicapai secara optimal,” ujarnya.

Menperin menambahkan, Kemenperin menyambut baik dukungan Komisi VII DPR RI yang memacu penguatan industri kecil sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan, usulan tambahan anggaran yang diajukan sebagian besar diarahkan untuk memperkuat sektor industri kecil melalui berbagai program pemberdayaan, peningkatan kapasitas, akses pasar, serta penumbuhan wirausaha baru industri.

“Saya sangat setuju apabila tambahan anggaran difokuskan untuk pembangunan industri kecil. Ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden, yang menempatkan sektor ekonomi rakyat sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Industri kecil merupakan motor penting perekonomian yang harus terus diperkuat,” tegasnya.(*)