Basdir menduga kelangkaan LPG, khususnya LPG bersubsidi tabung 3 kilogram atau yang dikenal sebagai tabung melon, tidak terlepas dari kemungkinan adanya penimbunan maupun permainan spekulan.

“Kayak BBM, BBM juga ini harus ditelusuri. Masa antriannya setiap hari mengekor kayak ular dan bikin macet. Saya kira teman-teman wartawan juga rasa, mau siang, mau malam, subuh, segala macam itu antrian panjang,” kata Basdir.

Menurutnya, kondisi kelangkaan LPG saat ini semakin memprihatinkan karena terjadi bersamaan dengan persoalan lain, seperti pemadaman listrik bergilir dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).

“Ini kan rasanya apa ya, kayak lucu-lucu juga, aneh juga, kasihan masyarakat. Sekarang listrik pemadaman bergilir, BBM langka. Ini LPG lagi yang langka, kan kasihan masyarakat,” ujarnya.

Basdir mengatakan, dirinya menerima laporan dari masyarakat yang mengaku masih bisa mendapatkan LPG apabila bersedia membayar dengan harga lebih tinggi. Kondisi tersebut, menurutnya, patut ditelusuri karena dapat menjadi indikasi adanya penimbunan atau permainan oleh pihak tertentu.

Ia menilai kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat, terutama pelaku UMKM yang sangat bergantung pada LPG 3 kilogram untuk menjalankan usahanya.

“Saya mendesak pada kesempatan ini, mendesak kepada Pemerintah Kota khususnya Dinas Perdagangan untuk melakukan operasi pasar. Operasi pasar tentunya berkoordinasi dengan Pertamina,” katanya.

Basdir menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menjadi korban akibat dugaan permainan spekulan. Ia meminta distribusi LPG maupun BBM ditelusuri secara menyeluruh agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat.

“Kita tidak ingin masyarakat kita dibodoh-bodohi, dipermainkan oleh spekulan, oleh pebisnis pengusaha besar yang bermain-main terhadap kelangkaan ini. Ini penzaliman namanya kalau seperti itu,” ujarnya.

Basdir juga mengingatkan bahwa kelangkaan BBM dan LPG berpotensi memberikan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat. Ia mengatakan, berdasarkan pengalamannya, setiap kenaikan harga BBM biasanya turut diikuti kenaikan harga bahan pokok.

“Dampaknya lagi banyak PHK. Ini kan kasihan masyarakat kita, kita sudah miskin tambah miskin lagi masyarakat kita. Mestinya ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Pertamina untuk mengantisipasi ini,” ucapnya.

Basdir kembali menyampaikan kekhawatirannya mengenai kemungkinan adanya spekulan yang bermain dalam distribusi BBM maupun LPG. Ia meminta pemerintah bersama Pertamina melakukan penelusuran untuk memastikan penyebab kelangkaan.

“Kalau saya sekali lagi, saya mohon maaf terlalu curiga barangkali, ada spekulan ini yang bermain di BBM maupun di LPG itu. Harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama Pertamina untuk menelusuri itu,” katanya.

Lebih jauh, Basdir memperingatkan bahwa persoalan kelangkaan energi yang berlangsung terlalu lama dapat menimbulkan efek sosial. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat, pengangguran, hingga potensi peningkatan kriminalitas.

“Nah berujung pada, bayangkan, kalau BBM langka, listrik mati-mati terus, LPG… kekeringan. Ujung-ujungnya tingkat kriminal tinggi, Pak,” katanya.

“Kalau orang pengangguran, bahan pokok naik mi, kriminal meningkat. Begal terjadi di mana-mana, pencurian terjadi, macam-macamlah efeknya ini kalau ini dibiarkan terlalu lama berlarut-larut,” sambungnya. (*)

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir, mengatakan kondisi reklame di sejumlah titik masih terlihat semrawut meski pemerintah kota telah menerapkan moratorium atau penghentian sementara penambahan titik reklame baru.

Menurut Basdir, persoalan muncul karena masih ada pengusaha yang diduga mengakali kebijakan tersebut dengan mengubah bentuk reklame di titik yang sama.
“Tetapi faktanya, banyak orang berubah bentuk. Ini reklame yang dulunya misalnya cuman tiang biasa, sekarang ada beberapa yang dia bangun ulang dengan titik yang sama, dia akali, dia ubah bentuknya sehingga tambah semrawut kelihatannya,” ujanya saat ditemui, Rabu (12/8/2026).

Basdir meminta Pemkot Makassar memperketat pengawasan terhadap pengusaha reklame. Menurutnya, moratorium penambahan reklame akan kehilangan makna jika masih ada pemasangan baru melalui perubahan bentuk pada titik yang sudah ada.

“Dan ini saya kira pemerintah perlu menertibkan ini pengusaha-pengusaha reklame yang nakal, diakal-akali. Mudah-mudahan sih tidak ada penambahan baru karena memang ada moratorium,” katanya.

Ia menilai pengusaha yang tetap menambah atau mengubah konstruksi reklame tanpa mengikuti ketentuan dapat memperburuk penataan kota.”Yang merubah bentuk, kemudian papan reklame yang sudah tua ini yang tidak representatif lagi itu tidak dibongkar, harusnya kau bongkar saja semua itu yang sudah tidak representatif,” tegasnya.

Menurut Basdir, keberadaan reklame tidak aktif bukan hanya membuat kota terlihat semrawut, tetapi juga berpotensi tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Ia menyebut terdapat reklame yang tidak lagi aktif dan bahkan memiliki persoalan pembayaran pajak. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu melakukan inventarisasi dan mengambil tindakan terhadap reklame yang sudah tidak produktif.

“Maksud saya, pemerintah kota kalau misalnya ini reklame sudah tidak aktif, bongkar. Begitu kan, bongkar saja karena tidak produktif juga. Orang juga tidak paham. Kota semrawut, tidak ada pemasukan ke daerah, apa untungnya? Ya sudah bongkar saja,” ujarnya.

Ia berharap penataan reklame dilakukan secara menyeluruh, termasuk menghapus titik-titik yang sudah tidak produktif dan memastikan setiap reklame yang berdiri memiliki manfaat bagi daerah.”Jadi jangan dibiarkan tinggal karena ini kan saya lihat Bappenda ini sudah lumayan baguslah. Tinggal mungkin perlu kita ingatkan hal-hal seperti itu, tidak produktif,” katanya.

Basdir menambahkan, reklame yang tidak digunakan untuk kegiatan periklanan dan tidak memberikan pemasukan ke kas daerah hanya akan menjadi beban visual bagi kota.”Semrawut juga kota. Belum lagi pengusaha reklame nakal yang seenaknya merubah bentuk, tidak sesuai dengan izin awal,” tuturnya.

Sorotan Basdir tersebut sejalan dengan perhatian Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin terhadap penataan sektor reklame. Sebelumnya, Munafri menegaskan reklame memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kontribusi tersebut harus berjalan beriringan dengan penataan kota, estetika lingkungan, dan kepatuhan terhadap aturan.

“Reklame yang ada di Kota Makassar ini harus betul-betul memberikan dampak yang baik, tidak boleh semrawut,” kata Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar dan para pengusaha reklame di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (10/8/2026).

Munafri mengungkapkan Pemkot Makassar akan melakukan penataan ulang terhadap titik-titik reklame di wilayah kota. Penataan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap titik reklame memiliki nilai komersial yang jelas sekaligus tidak menimbulkan kesemrawutan visual.

“Ini untuk memastikan bahwa value dari sebuah titik ini memang harus mempunyai value yang kuat dan tidak bertumpuk-tumpuk. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Ini sangat mengganggu estetika kota,” sambung politisi Golkar tersebut. (*)