RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Jufri Rahman, menghadiri Forum Konsultasi Publik terkait Perencanaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berketahanan Iklim, Pangan, dan Responsif Gender di Four Points, Kamis (27/2/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Sulsel dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Sulsel dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, perubahan iklim yang semakin nyata menuntut strategi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga tangguh terhadap perubahan iklim, menjamin ketahanan pangan, dan responsif terhadap isu gender.
Mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Jufri Rahman menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau bukan sekadar upaya penyelamatan lingkungan, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam.
“Fokus utama kita adalah mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya alam, serta menciptakan lapangan kerja hijau yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi,” ujar Jufri Rahman dalam sambutannya.
Pemprov Sulsel berkomitmen menerapkan ekonomi hijau melalui kebijakan yang mengutamakan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu langkah strategis adalah penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen ini juga diwujudkan dalam pembangunan rendah karbon, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta transformasi ekonomi hijau.
Ekonomi hijau menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan daerah Sulsel, sebagaimana tercermin dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025-2045, RPJMD, serta Renstra OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan rencana induk dan peta jalan ekonomi hijau dilakukan secara inklusif dan berbasis data yang dikumpulkan dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.
Jufri Rahman menekankan pentingnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan sosial, serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks ini, pengarusutamaan gender menjadi elemen krusial.
“Perempuan sering kali berada di garis depan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan keluarga. Oleh karena itu, peran serta perempuan harus terintegrasi dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi hijau,” tegas Jufri Rahman.
Dia juga menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui forum konsultasi publik ini, diharapkan muncul berbagai ide dan langkah konkret dalam perencanaan ekonomi hijau di Sulsel.
“Saya mengajak semua pihak untuk berkontribusi aktif, memberikan masukan yang konstruktif, serta bekerja sama dalam mewujudkan visi ini,” harapnya.
Sementara itu, Duta Besar Kanada, Jess Dutton, menyambut baik inisiatif Pemprov Sulsel dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau. Ia mengungkapkan kebanggaannya atas kemitraan yang terjalin antara Kanada, Pemprov Sulsel, dan ICRAF dalam mendukung integrasi lingkungan yang lebih komprehensif dalam perencanaan pembangunan.
“Proyek ini mendukung integrasi lingkungan yang lebih komprehensif ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta membantu petani mengadopsi teknik pertanian cerdas iklim yang lebih berkelanjutan,” ujar Jess Dutton.
Ia menekankan pentingnya kebijakan ini karena perubahan iklim telah memberi dampak signifikan pada kehidupan masyarakat, baik di Indonesia maupun di Kanada. Jess Dutton berharap kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi pengembangan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang. (*)
