RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024, yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Sulsel, Senin (24/3/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Jufri Rahman membacakan sambutan Gubernur Sulsel dan menyampaikan laporan realisasi APBD dalam Dokumen LKPJ 2024 yang masih bersifat unaudited. Ia menekankan bahwa laporan ini mencerminkan capaian kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran, yang dijalankan oleh dua Penjabat Gubernur.
Capaian Kinerja Pembangunan
Jufri mengungkapkan sejumlah indikator keberhasilan pembangunan di Sulawesi Selatan selama tahun anggaran 2024, di antaranya:
- Penurunan angka penduduk miskin ekstrem dari 1,56% pada tahun 2019 menjadi 1,01% pada tahun 2023.
- Pemulihan pendapatan per kapita pasca-Covid-19 yang mencapai Rp69,70 juta pada tahun 2023.
- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,66 pada 2019 menjadi 74,60 pada 2023, melampaui angka nasional.
- Penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga 4,33% pada tahun 2023, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,45%.
- Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, derajat kesehatan masyarakat, serta kemantapan jalan yang naik dari 62,52% pada 2019 menjadi 75,37% pada 2023.
- Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dari kategori B dengan skor 61,24 pada 2019 menjadi kategori BB dengan skor 74,21 pada 2023.
Laporan Kinerja Keuangan Daerah
Dalam aspek keuangan, Jufri Rahman menjelaskan bahwa realisasi pendapatan daerah Sulawesi Selatan hingga akhir tahun anggaran 2024 mencapai Rp9,99 triliun atau 98,33% dari target APBD 2024 sebesar Rp10,1 triliun. Pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp10,056 triliun atau 97,48% dari target Rp9,8 triliun. Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang mencakup urusan wajib dasar, urusan wajib non-dasar, urusan pilihan, serta urusan pemerintahan umum.
“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dialokasikan anggaran sebesar Rp5,2 triliun lebih, dengan realisasi Rp5,0 triliun lebih atau 97,56%. Anggaran ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat,” jelas Jufri.
Optimisme ke Depan
Menutup penyampaiannya, Jufri Rahman menegaskan bahwa capaian yang diraih merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan. Ia berharap capaian ini menjadi modal optimisme dalam menghadapi tantangan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
“Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi kita semua, dan insya Allah akan menjadi motivasi dalam membangun Sulawesi Selatan yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya. (*)
