RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, resmi menyandang gelar doktor Ilmu Politik setelah menuntaskan ujian promosi di Universitas Hasanuddin, Kamis (2/4/2026).
Sidang terbuka yang berlangsung di Unhas Hotel and Convention itu dipimpin Dekan FISIP Unhas, Prof Sukri Tamma, dengan tim promotor yang terdiri dari Prof Dr Gustiana A Kambo sebagai promotor utama dan Dr A Lukman Irwan sebagai ko-promotor.
Sejumlah akademisi turut menjadi penguji dalam sidang tersebut, di antaranya Prof Armin Arsyad, Prof Muhammad, dan Prof Rusli sebagai penguji internal. Sementara penguji eksternal berasal dari Ketua KPU Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa.
Dalam sidang tersebut, Yasir tampil tenang dan percaya diri saat memaparkan disertasinya yang berjudul Model Dukungan Politik terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Selatan.
Sejumlah tokoh penting turut hadir memberikan dukungan, termasuk Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, serta Sekda Sulsel Jufri Rahman. Hadir pula sejumlah kepala daerah dan pejabat, seperti Wali Kota Parepare Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham.
Dalam penelitiannya, Yasir mengulas keterkaitan erat antara dukungan politik dan performa BUMD di daerah. Ia menilai, kinerja perusahaan daerah tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan yang berkembang dalam sistem pemerintahan daerah.
Menurutnya, dukungan politik terhadap BUMD berjalan melalui tahapan yang dimulai dari kebutuhan perusahaan akan kepastian regulasi, akses terhadap sumber daya, hingga dukungan kebijakan dari pemerintah daerah sebagai pemegang saham utama.
Interaksi antara direksi BUMD, kepala daerah, birokrasi, serta DPRD menjadi faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan dan keberlanjutan perusahaan daerah. “Dukungan politik bukan sesuatu yang netral atau semata teknokratis, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi kepentingan dan institusi di daerah,” ujarnya dalam pemaparan.
Ia juga menyoroti bahwa ketergantungan BUMD terhadap dukungan politik merupakan kondisi struktural yang tidak terhindarkan, mengingat pemerintah daerah dan DPRD memiliki kendali atas regulasi, pembiayaan, hingga legitimasi kelembagaan.
Meski demikian, ketergantungan tersebut tidak selalu berdampak negatif. Persoalan muncul ketika dukungan politik bersifat tidak konsisten atau berubah-ubah, sehingga mengganggu stabilitas dan arah kebijakan perusahaan. Dalam kesimpulannya, Yasir mengidentifikasi tiga faktor utama yang memengaruhi kinerja BUMD melalui dukungan politik, yakni regulasi, penganggaran, dan jejaring kebijakan.
Gelar doktor ini diraih Yasir dalam waktu relatif singkat, sekitar 2,3 tahun, menandai pencapaian akademik sekaligus kontribusinya dalam pengembangan kajian politik lokal dan tata kelola BUMD di Indonesia. (*)
