RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR – DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan mulai menata ulang struktur organisasi dengan membentuk Tim Lima sebagai langkah strategis memperkuat konsolidasi internal dan memantapkan arah gerak partai ke depan.
Tim ini dikoordinatori Syamsul Rizal (Deng Ical) dan diperkuat oleh Anggota Zulfikar Limolang, Wawan Mattaliu, Nasra Hasse, serta Rusdi Idrus.
Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, mengatakan bahwa, tim lima ini dibentuk karena PKB di 2026 fokus untuk penataan struktur.
“Jadi di samping penataan struktur, semua pengurus Tanfidz PKB itu kita bagi di penanggung jawab zona. Kalau istilah umumnya di partai itu korwil, tugasnya itu melakukan konsolidasi di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC),” kata Azhar, di Kantor DPW PKB Sulsel, Selasa (17/2/2026).
Azhar menyebutkan bahwa, tim lima ini akan buat pertemuan nanti, seperti rapat koordinasi DPC dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk mengidentifikasi masalah dan kondisi existing yang terjadi di DPC.“Nah, dari proses itu kemudian oleh tim lima itu memberi terapi bagaimana cara menyelesaikannya,” bebernya.
Selain itu kata dia, tim lima ini juga dibentuk gunanya untuk memetakan siapa-siapa kandidat yang tersedia untuk menjadi ketua DPC Partai PKB di setiap kaupaten/kota.
“Sekaligus saya menegaskan bahwa PKB ini adalah parti terbuka. Jadi tolong disampaikan pada publik, siapa-siapa saja yang mau berminat jadi ketua PKB, silahkan mendaftar, kita buka,” terang Azhar.
Ia juga mengungkapkan bahwa, untuk porses penjaringan ketua DPC nanti sama dengan mekanisme pada saat Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Sulsel.
“Proses yang pertama itu persis seperti nanti penetapan ketua DPC. Jadi kita akan piskotes nanti setiap kandidat yang terjaring, mau tiga, mau lima, mau tujuh, itu yang pertama kita plenokan di DPW,” ujarnya.
“Sekaligus tim lima melapor ke DPW, DPW kemudian rapat pleno untuk memutuskan siapa-siapa kandidat yang akan dibawa ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB di Jakarta, karena ini penetapan kandidatnya nanti oleh DPP,” tambah Azhar.
Azhar juga menegaskan bahwa, nama-nama yang telah dijaring oleh DPW itu bisa saja ditambah, maupun dikurangi atau dicoret DPP, karena itu sudah menjadi kewenangannya. “Kenapa ini dicoret? Ya kita nggak tahu. Siapa tahu ada laporan-laporan yang bla bla dan sebagainya dan sebagainya,” tutupnya.(*)
