RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR – Presiden Prabowo Subianto, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, memerintahkan seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, hingga Kabupaten/Kota untuk melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof. Fadjry Djufry, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan seluruh pemerintah kabupaten/kota wajib menjalankan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa sebagai aparatur negara, seluruh jajaran birokrasi harus mematuhi dan menjalankan instruksi yang telah diberikan pemerintah pusat.
“Sebagai ASN, kita wajib menjalankan Inpres ini dalam kondisi apa pun. Birokrasi harus tetap berjalan, bagaimanapun keadaan fiskal anggaran kita. Karena kita ini ASN, harus sami’na wa atho’na. Apapun itu, kita harus mengikuti pimpinan,” tegas Prof. Fadjry Djufry dalam Rapat Koordinasi dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Sulsel, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (11/2/2025).
Prof. Fadjry juga mengungkapkan bahwa tahun ini dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Pengurangan ini tidak hanya berdampak pada Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota, tetapi juga dirasakan oleh Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat. Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus diterapkan secara menyeluruh agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal meskipun dengan keterbatasan fiskal.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Mohammad Risbiyantoro, menekankan bahwa dalam kondisi efisiensi anggaran, perencanaan program dan kegiatan harus dilakukan secara matang agar tetap berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.
“Kalau kita rencanakan dengan baik, Insyaallah kita bisa menjalankan dengan baik. Ini menjadi tugas kita semua. Kita berharap tujuan dari setiap program dapat tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Risbiyantoro menyoroti pentingnya pengendalian risiko dalam pelaksanaan anggaran. Menurutnya, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran harus dilakukan agar dapat berjalan efektif, terutama dalam menghadapi transisi pemerintahan yang baru.
“Kami berusaha menjembatani agar penganggaran lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan mendatang,” jelasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman, Bupati dan Wali Kota se-Sulsel, serta seluruh Kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel dan OPD terkait dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.
