RUANGAKSLERASI.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) telah mencatat pencapaian yang luar biasa dalam penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024. Dengan skor 3,94 dari 47 indikator, Pemprov Sulsel berhasil mendapatkan penilaian “Sangat Baik” dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Prestasi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun lalu, di mana Pemprov Sulsel mendapatkan nilai 3,09 dengan predikat “Baik” di tahun 2023.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Kominfo SP Sulsel, Sultan Rakib, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari komitmen kuat Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Ketua Tim Koordinasi SPBE Sulsel, Jufri Rahman yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah.
“Semua pencapaian ini berkat arahan serta dukungan dari Pj Gubernur, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Bapak Sekda Jufri Rahman. Kerja sama yang erat mengoptimalkan penerapan SPBE di Sulsel,” ungkap Sultan Rakib, pada Jumat (3/1/2025), saat mendampingi Pj Gubernur menyaksikan pelantikan Pengurus Korpri Jeneponto.
Sultan Rakib menjelaskan beberapa langkah strategis yang berperan dalam peningkatan nilai Indeks SPBE Pemprov Sulsel. Salah satu di antaranya adalah pelaksanaan sistem pengelolaan surat secara digital melalui aplikasi SRIKANDI, yang merupakan platform berbagi yang memperbaiki efisiensi administrasi pemerintahan.
Di samping itu, dorongan besar dari Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk penerapan tanda tangan digital menunjukkan hasil yang signifikan. Di akhir tahun 2024, jumlah akun Tanda Tangan Elektronik (TTE) meningkat hingga 1.000 persen, dari 332 akun pada tahun 2023 menjadi 3.050 akun.
“Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan efisiensi dalam birokrasi, tetapi juga menunjukkan komitmen Pemprov Sulsel dalam mendorong transformasi digital,” tambah Sultan.
Selain Pemprov Sulsel, beberapa wilayah lainnya di Sulawesi Selatan juga memperoleh penilaian “Sangat Baik” dalam Indeks SPBE, seperti Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Gowa.
Pencapaian ini menegaskan posisi Sulsel sebagai salah satu provinsi terdepan dalam penerapan pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia.
Dengan hasil ini, Pemprov Sulsel tetap berkomitmen memperkuat digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
“Kami percaya bahwa inovasi teknologi adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutup Sultan Rakib.
