RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya dan Tata Ruang Sulsel membangun taman di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel.
Bagaimana tidak, untuk membangun taman Pemprov Sulsel mengajukan anggaran yang sangat besar, yakni Rp12 miliar. Hal itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel bersama mitra kerja Komisi C dan Komisi D di Kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (10/9/2025).
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya dan Tata Ruang Sulsel Andi Darmawan Bintang dalam rapat Banggar menyampaikan bahwa ada beberapa perencanaan penganggaran. Salah satunya perencanaan pembangunan taman di Kawasn CPI yang nilainya mencapai Rp12 miliar.
“Pengajuannya sudah ada di bagian barang dan jasa (barjas),” katanya.
Namun, sejumlah anggota Dewan menilai bahwa alokasi anggaran tersebut tidak tepat sasaran dan tidak mendesak. Terlebih, mengingat masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak, terutama terkait kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak-hak pegawai di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel, Fatma Wahyudin, menyebut masih banyak hal yang lebih urgent untuk dianggarkan ketimbang hanya sekadar pembangunan taman di CPI.
“Saya menegaskan bahwa anggaran Rp12 miliar untuk pembangunan taman di CPI sangat tidak urgent. Apalagi nilainya terlalu besar. Kami minta pimpinan agar hal ini menjadi perhatian khusus untuk dibahas lebih lanjut untuk pemangkasan anggaran,” tegasnya.
“Padahal kita ketahui bersama bahwa masih ada OPD yang memiliki kekurangan pembayaran gaji yang lebih urgent dari sekedar membangun taman,”ujarnya.
Hal senada diutarakan, anggota Banggar Andi Patarai Amir yang juga menyoroti hal tersebut karena dinilai anggarannya sangat fantastis untuk sekadar pembangunan taman di CPI
“Mungkin yang mau dibuat ini taman surga? Ini perlu dicermati secara bersama karena masih ada OPD kekurangan belanja pegawai dan lainnya,” ucapnya.(*)
