RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi gemilang di bidang pengelolaan keuangan.
Untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Pemkot Makassar berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
Capaian ini menambah daftar panjang keberhasilan sejak tahun 2021, 2022, 2023 hingga 2024, setelah sempat mengalami penurunan opini pada 2020.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD se-Sulawesi Selatan berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani, Senin (26/5/2025).
Hadir langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta Ketua DPRD Makassar, Supratman.
Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi semua pihak yang telah mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepala perwakilan BPK beserta seluruh jajarannya yang sangat baik dalam memberikan arahan, treatment, dan dorongan dalam proses penyempurnaan laporan-laporan keuangan kami,” ujar Munafri.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.
“Sering saya sampaikan kepada seluruh jajaran di pemerintah kota, jangan hanya berpikir tentang opini WTP sebagai tujuan akhir. Yang utama adalah bagaimana kita menjalankan sistem tata kelola dengan benar. Kalau itu dilakukan, maka opini WTP akan mengikuti,” tegasnya.
Munafri juga menilai, laporan keuangan menjadi instrumen penting dalam membaca kondisi fiskal dan menyusun arah kebijakan pembangunan kota ke depan.
“Yang paling penting dalam laporan ini adalah bagaimana kondisi keuangan eksisting pemerintah kota. Ini yang menjadi dasar bagi kami dalam memaksimalkan kebijakan dan program-program,” jelasnya.
Ia pun tak lupa mengapresiasi sinergi yang terbangun antara jajaran pemerintah, DPRD Kota Makassar, serta dukungan dari Wakil Wali Kota.
“Kami berterima kasih atas kolaborasi yang sudah terbangun, khususnya dengan DPRD. Tanpa kerja sama dan dukungan dari semua pihak, tentu tidak mudah bagi kita membangun tata kelola yang baik seperti sekarang,” tutup Munafri.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan simbolik. Ia menyebut WTP merupakan cerminan kepatuhan pemerintah daerah terhadap empat pilar pemeriksaan keuangan negara.
“WTP merujuk pada kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” jelasnya.
Menurutnya, BPK melaksanakan serangkaian pemeriksaan mulai dari interim hingga terinci untuk memastikan laporan disusun secara transparan. Ia menambahkan bahwa semua temuan telah dikomunikasikan dan harus ditindaklanjuti oleh kepala daerah.
“Seluruh temuan kami telah dikomunikasikan kepada kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Jadi saat laporan akhir disampaikan, seharusnya tidak ada lagi keberatan atau informasi yang terlewat,” ujarnya.
Winner juga mengingatkan bahwa tanggung jawab utama terhadap pengelolaan keuangan tetap berada di pundak kepala daerah.
“BPK bukan hanya memberikan opini, tetapi juga menilai sistem tata kelola dan memberikan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti,” tambahnya.
Dalam hasil pemeriksaan tahun ini, masih ditemukan sejumlah permasalahan di beberapa daerah, seperti pengelolaan aset yang belum optimal, penganggaran tidak tertib, dan pelaksanaan kegiatan tanpa perencanaan matang. Namun di sisi lain, beberapa daerah dinilai berhasil menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan.
“Harapan kita, seluruh pemerintah daerah menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai cerminan untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang lebih baik,” pungkas Winner.
Adapun daerah yang juga meraih opini WTP bersama Makassar di antaranya adalah Kota Palopo, Kabupaten Sidrap, Pangkep, Soppeng, dan Enrekang.(*)
