RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan mencatat total nilai Barang Milik Negara (BMN) di wilayah Sulawesi Selatan hingga Maret 2025 mencapai Rp222,15 triliun.
Angka ini mencerminkan pemanfaatan aset negara yang strategis untuk mendukung operasional kementerian/lembaga serta pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Wibawa Pram Sihombing, menjelaskan bahwa komposisi BMN di Sulsel didominasi oleh tanah senilai Rp156,64 triliun, diikuti bangunan sebesar Rp17,74 triliun, serta jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp30,95 triliun. Aset lainnya meliputi peralatan dan mesin, konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.
“BMN memiliki peran penting tidak hanya sebagai sarana operasional, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional,” ungkap Wibawa.
Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasi dari pengelolaan BMN di Sulsel hingga Maret 2025 tercatat sebesar Rp6,68 miliar atau 17,80 persen dari target tahunan sebesar Rp37,5 miliar. Sumber PNBP terbesar berasal dari pendapatan atas pendayagunaan BMN dan kontribusi satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU).
Sementara di sektor pendidikan, nilai aset BMN tercatat mencapai Rp13,56 triliun. Aset tersebut tersebar di berbagai institusi, terutama pada Perguruan Tinggi Negeri yang mencatatkan nilai aset terbesar sebesar Rp7,87 triliun lebih.
Kemudian disusul Perguruan Tinggi Kedinasan sebesar Rp3,85 triliun lebih, Madrasah Aliyah Rp1,4 triliun lebih, dan Madrasah Tsanawiyah Rp388,30 miliar.
Berdasarkan kategori aset, tanah menjadi komponen terbesar di sektor pendidikan dengan nilai mencapai Rp8,68 triliun, diikuti bangunan dan gedung sebesar Rp3,7 triliun, serta mesin peralatan non-TIK senilai Rp432,15 miliar.
“Pengelolaan aset pendidikan yang baik menjadi kunci untuk menciptakan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan mendukung peningkatan SDM,” kata Wibawa.
DJKN Sulsel terus mendorong optimalisasi pengelolaan BMN agar tidak hanya berfungsi sebagai aset pasif, tetapi juga mampu menghasilkan nilai tambah yang mendukung APBN dan pembangunan nasional. (*)
