RUANGAKSELERASI.ID, MAROS– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mempertegas komitmen pemerataan pembangunan di wilayah pelosok. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 tingkat Kecamatan Cenrana, Selasa (3/2/2026), fokus utama diarahkan pada penguatan konektivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal desa.
Kegiatan yang digelar di Aula Kecamatan Cenrana ini mengusung tema strategis: “Penguatan Pemerataan Pembangunan Wilayah, Konektivitas, dan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Adaptif.”
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin, S.STP., M.Si., yang membuka acara secara resmi, membawa kabar baik bagi pemerintah desa. Menjawab tantangan keterbatasan anggaran, Pemkab Maros melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengalokasikan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) APBDes sebesar Rp5 miliar, meskipun belum mampu mengalokasikan 10% realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa.
“Tambahan anggaran ini akan difokuskan pada dua sektor krusial. Pertama, perluasan cakupan layanan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat rentan. Kedua, mendukung penuh program unggulan Bupati Maros, yakni Satu Tahfidz Satu Desa untuk 10 Desa Percontohan,” tegas Andi Davied dihadapan para kepala desa dan tokoh masyarakat.
Andi Davied menekankan bahwa Musrenbang tahun ini memiliki bobot strategis karena merupakan penjabaran tahun ketiga dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Ia meminta agar seluruh usulan desa selaras dengan delapan prioritas pembangunan daerah.
Kedelapan poin prioritas itu meliputi, pertama; Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, kerja, dan perlindungan sosial, kedua; Penguatan konektivitas dan infrastruktur wilayah, ketiga; Penguatan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, keempat; Stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat, kelima; Ketahanan sosial berbasis keagamaan, Swasembada pangan, energi, dan air, keenam; penguatan akses infrastruktur, ketujuh; Peningkatan ekonomi hijau, biru, dan digital serta kedelapan; Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
“Musrenbang adalah instrumen vital. Segala program yang masuk ke APBD 2026–2027 harus tertuang dalam RKPD. Jika ada kegiatan tahun 2026 yang belum terakomodasi, wajib segera dimasukkan dalam perubahan RKPD,” imbuhnya.
Sementara itu, Camat Cenrana, Ismail Maadjid, S.Sos., memaparkan sejumlah keberhasilan pembangunan fisik sepanjang tahun anggaran 2025. Beberapa proyek vital yang telah rampung antara lain pembangunan Jembatan Dusun Madello di Desa Baji Pamai dan penyediaan empat unit hunian bagi warga terdampak longsor tahun 2023.
Ismail juga menyoroti suksesnya proyek strategis Visi 2025 yang kini menghubungkan akses antara Desa Cenrana Baru dan Desa Baji Pamai.
“Untuk perencanaan 2027, pemerintah desa melalui aplikasi SIPD telah menginput 35 usulan prioritas. Kami berharap Kecamatan Cenrana mendapatkan porsi pembangunan yang signifikan sebagai wujud nyata pemerataan wilayah,” ujar Ismail.
Musrenbang ini diakhiri dengan diskusi panel untuk menyepakati daftar usulan prioritas kecamatan yang akan dibawa dan diperjuangkan pada musrenbang tingkat kabupaten. (#)
