RUANGAKSELERASI.ID, JAKARTA — Usai ditetapkan sebagai ketua umum dalam Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono mendapatkan ucapan selamat dari para Ketua DPW dan DPC se-Indonesia di kawasan Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu malam, 27 September 2015.
“Kami berharap keikhlasan Pak Mardiono yang selama ini sudah ada untuk membangun PPP harus tetap dipertahankan,” kata Ketua DPW PPP Jambi, Muhammad Fadhil Arief kepada wartawan.
Fadhil menyebut, walaupun sempat ada perbedaan pandangan di antara Muktamirin dalam pemilihan ketua umum. Kini sudah saatnya semua bersatu dan menerima dengan ikhlas hasil yang telah ditetapkan.
“Legowo wajib karena memang secara aturan AD/ART Pak Mardiono sudah disahkan dan semua harus terima,” kata Fadhil.
Bupati Batanghari ini juga berharap Mardiono bersama timnya dapat membentuk kepengurusan DPP PPP yang solid, sehingga tidak terjadi lagi konflik di internal PPP.
Senada, Ketua DPW PPP Papua Barat Daya Rosmiah Mattalitti juga mengucapkan hal serupa. Dia bersyukur kepemimpinan Mardiono dapat dilanjutkan.
“Selamat atas terpilihnya Pak Mardiono menjadi ketua umum 2025-2030. Semoga dapat menjalankan amanah dengan baik dan di bawah kepemimpinannya tetap solid,” kata Rosmiah.
Terpisah, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau Rommy membantah klaim Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketum PPP secara aklamasi.
“Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” ujar Rommy dalam keterangan resmi, Minggu (28/9/2025) dikutip Antara.
Dia menjelaskan Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung hingga pukul 22.30 WIB dan belum menetapkan ketua umum. Sementara, imbuh Rommy, Mardiono mengklaim telah terpilih sebagai Ketum PPP saat muktamar masih berlangsung.
“Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan Mardiono sempat diteriaki gagal, diminta mundur, dan PPP disebut perlu perubahan saat Muktamar ke-10 PPP berlangsung.
“Dengan demikian, tidak lah masuk akal bahwa hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ujarnya.(*)
