RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Taufan Pawe, menggelar pertemuan tertutup bersama 14 anggota Fraksi Golkar di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (14/8/2025) siang tadi.
Usai pertemuan, Taufan Pawe kepada sejumlah awak media menyatakan bahwa forum tersebut adalah forum edukasi dan transformasi terkait hal-hal yang dianggap aktual.” Dan, saya selalu menyemangati anggota Fraksi Golkar agar supaya betul-betul bisa menjadi mitra eksekutif tapi secara kritis,” terangnya.
Taufan Pawe pun menegaskan komitmen partainya untuk terus mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi Sulsel secara konstruktif. Anggota DPR RI Fraksi Golkar ini, menekankan pentingnya peran legislator Golkar sebagai mitra eksekutif yang kritis namun tetap objektif.
TP–akronimnya menjelaskan bahwa, kritis yang dimaksud adalah bagaimana melihat setiap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel benar-benar yang ingin mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.
“Saya sudah mendengar beberapa hal tadi dari beberapa teman baik dari Pak Kadir Khalid, Andi Patarai, semua tergambarkan bahwa Golkar masih on the track, masih wajar-wajar saja dalam memposisikan diri sebagai anggota DPRD Sulsel,” bebernya.
Olehnya itu, lanjut mantan Wali Kota Parepare dua periode tersebut, Partai Golkar tetap berkomitmen secara rutin bertemu seperti ini untuk melakukan evaluasi dan monitoring kerja-kerja kedewanan untuk Fraksi Golkar.“Begitu pula hasil-hasil output dan outcome dari teman-teman dari anggota fraksi,” pungkasnya.
Lebih jauh, Taufan Pawe menyinggung soal hak angket. Menurutnya, hak angket itu merupakan hak konstitutional dari anggota dewan.
“Saya sebagai ketua DPD I, tidak boleh terlalu jauh melakukan pelibatan hak angket itu. Karena hak angket itu instrumennya cukup rumit, tidak boleh hanya Golkar saja , jadi harus bobot jumlah anggota dewan dan bobot fraksi yang mendukung,” terangnya.
“Saya hanya mau mengatakan, kalau substansinya jelas itu Golkar juga harus melibatkan diri. Tapi kan ada proses, kita tentu melakukan kajian. Makanya, saya sampaikan tadi untuk wacana hak angket itu, jangan lupa mencari kebenaran formil dan kebenaran materil,” sambung Taufan Pawe.
“Kita hanya tidak melihat dokumen yang ada, tapi saya tantang teman-teman fraksi ini, ayo cari kebenaran materilnya, on the spot turun ke sana. Bahkan, saya tantang, saya undang ke Komisi II kalau dibutuhkan,” kunci Taufan Pawe. (*)
