RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo kali ini menghadirkan fenomena yang menarik. Dua kandidat calon wali kota perempuan turut bersaing dalam kompetisi politik di wilayah yang selama ini lebih dominan dipimpin oleh laki-laki. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah fenomena tersebut mencerminkan adanya perubahan signifikan dalam penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan.
Pengamat Politik Universitas Bosowa (Unibos), Arif Wicaksono, S.Hi., M.Si, mengungkapkan bahwa jika merujuk pada hasil Pilkada Palopo 2024 yang lalu, terdapat empat pasangan calon yang memperebutkan sekitar 125.575 daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Palopo. Hasil rekapitulasi sebelumnya menunjukkan pasangan Putri Dakka-Haidir Basir memperoleh 7.729 suara, Farid Kasim Judas-Nurhaenih meraih 33.338 suara, Rahmat Masri Bandaso-Andi Tenri Karta mendapatkan 19.484 suara, dan Trisal Tahir-Akhmad Syarifuddin mengumpulkan 33.933 suara.
Namun, Arif menilai bahwa perubahan konfigurasi politik terjadi setelah “pergantian pemain” pada pasangan nomor urut 4. Dari Trisal Tahir ke istrinya, Naili, yang notabenenya menjadi pemenang dengan selisih tipis. Pergantian tersebut diyakini akan mengubah konstelasi politik di Palopo, apalagi setelah proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang sempat dilayangkan paslon lainnya.
“Kultur patriarki masih akan banyak mewarnai Pilkada Palopo ke depannya. Paslon 1 dan Paslon 4 yang akhirnya sama-sama mengusung cakada perempuan, harus bisa membaca kecenderungan patriarki dari hasil rekap Pilkada yang lalu, dan mencari formula gerakan yang tepat. Misalnya, bagi paslon 1, hal tersebut dapat berdampak pada penambahan jumlah suara, dan sebaliknya bagi paslon 4, dapat berdampak pada pengurangan jumlah suara,” jelas Arif kepada Ruangakselerasi.id, Minggu (23/3/2025).
Lebih lanjut, Arif menjelaskan bahwa kemenangan paslon nomor urut 4 sebelumnya ternyata membawa mereka kepada realitas gugatan di MK, di mana paslon nomor 1, 2, dan 3 kompak mempersoalkan hasil kemenangan tersebut. Situasi ini menggambarkan adanya koalisi figur dan koalisi partai yang dinamis serta cair.
“Yang terlihat di permukaan mungkin empat paslon kembali bersaing. Namun di kedalaman, sesungguhnya akan terjadi pembelokan dukungan untuk memenangkan kompetisi PSU. Masing-masing paslon harus melakukan komunikasi politik yang masif, bukan hanya kepada mitra koalisi partai, tetapi juga kepada mitra koalisi figur untuk dapat memaksimalkan suara,” tambah Arif.
Selain itu, Arif juga menyoroti fenomena political fatigue atau kejenuhan politik yang mungkin memengaruhi minat pemilih untuk datang lagi ke TPS. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua pasangan calon dalam menjaga antusiasme pemilih.
“Jadi, strategi politik yang tepat serta komunikasi yang efektif akan menjadi kunci utama bagi kedua kandidat perempuan tersebut dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada,” tutupnya.
KPU Tetapkan Nomor Urut Pasangan Calon PSU Pilkada Palopo
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo telah menetapkan nomor urut pasangan calon untuk PSU Pilkada Palopo dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Media Center KPU Palopo pada Minggu (23/3/2025). Kegiatan tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan partai pengusung dan LO dari masing-masing paslon.
Komisioner KPU Sulsel, Ahmad Adiwijaya, menyebutkan bahwa penetapan nomor urut ini merupakan bagian dari tahapan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. “Penetapan hari ini adalah bagian dari tahapan pasca putusan MK. Karena dalam amar putusan itu tidak ada lagi tahapan pengundian, sehingga langsung dilakukan penetapan oleh KPU Kota Palopo yang sementara ini diambil alih KPU Provinsi,” jelasnya.
Adapun hasil penetapan nomor urut pasangan calon adalah sebagai berikut:
Putri Dakka – Haidir Basir (PDI Perjuangan, PAN, PPP) – Nomor Urut 1
Farid Kasim Judas (FKJ) – Nurhaenih (Nasdem, Gelora, Hanura, PSI, Perindo) – Nomor Urut 2
Rahmat Masri Bandaso – Andi Tenri Karta (Golkar, PKS) – Nomor Urut 3
Naili – Akhmad Syarifuddin (Gerindra, Demokrat) – Nomor Urut 4
Tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah masa kampanye dan debat.
Sebagai informasi, Pemkot Palopo telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15,9 miliar untuk pelaksanaan PSU Pilkada Palopo, yang mencakup biaya operasional pengamanan oleh TNI dan Polri. “Hasil rapatnya telah disepakati kesanggupan untuk mendanai PSU Palopo senilai Rp 15.906.657.000,” ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Palopo, Hasta kepada detikSulsel, Kamis (13/3/2025).(*)
