RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga sektor jasa keuangan (SJK) tetap tangguh dan resilient agar mampu berkontribusi lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penetapan tiga kebijakan prioritas OJK tahun 2026, yakni penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Friderica menyampaikan bahwa kondisi fundamental perekonomian nasional dan kinerja sektor jasa keuangan saat ini berada dalam kondisi sangat solid dan menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ke depan.
“Kondisi fundamental perekonomian dan juga kinerja sektor jasa keuangan sangat solid menjadi modalitas yang sangat penting untuk kelanjutan kita ke depan. Kami berterima kasih atas seluruh program-program prioritas pemerintah,” ujar Friderica.
Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun, pimpinan kementerian dan lembaga, jajaran Dewan Komisioner OJK, serta pimpinan industri jasa keuangan.
Kebijakan prioritas pertama OJK pada 2026 adalah penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, antara lain melalui pemenuhan modal minimum lembaga jasa keuangan (LJK) guna membentuk struktur industri yang kompetitif dan efisien.
Selain itu, OJK mendorong pengembangan industri keuangan syariah bersama DSN-MUI melalui pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) serta pelaksanaan spin-off bagi LJK yang telah memenuhi kriteria.
Penguatan tata kelola dan manajemen risiko juga menjadi fokus, termasuk pengelolaan risiko siber yang dinilai semakin kompleks seiring pesatnya digitalisasi sektor keuangan.
Dalam aspek pengawasan, OJK mengembangkan sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) serta penyusunan Cetak Biru SupTech untuk mendukung pengawasan lembaga jasa keuangan yang berstandar internasional.
OJK juga berkomitmen melakukan reformasi integritas pasar modal dengan membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang mencakup delapan rencana aksi strategis.
Rencana aksi tersebut meliputi peningkatan kebijakan free float menjadi 15 persen, pengungkapan Ultimate Beneficial Owner (UBO), perluasan keterbukaan kepemilikan saham, hingga demutualisasi bursa efek dan penegakan sanksi secara tegas.
Selain itu, pengawasan market conduct dan penegakan hukum terus diperkuat, termasuk melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang bekerja sama dengan Satgas PASTI dan aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan keuangan.
Kebijakan prioritas kedua OJK adalah pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif melalui deregulasi dan simplifikasi perizinan usaha guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. OJK juga memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM melalui kewajiban penyusunan rencana bisnis serta pendampingan yang lebih terstruktur.
Dukungan terhadap program prioritas pemerintah turut diperkuat, antara lain melalui pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang hingga Desember 2025 telah mencapai Rp149 triliun.
Selain itu, OJK mendukung pembiayaan ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan penyaluran dana Rp1,02 triliun kepada 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pengembangan ekosistem bulion juga menjadi bagian dari dukungan hilirisasi, dengan transaksi emas tercatat sebesar 16.870 kilogram senilai Rp48 triliun, termasuk pengembangan ETF emas dan tokenisasi emas.
Kebijakan prioritas ketiga difokuskan pada pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan, termasuk peningkatan peran investor institusional serta penguatan literasi dan inklusi keuangan berbasis kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi langkah OJK dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah dan optimistis sinergi antarlembaga akan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
“Kami percaya dengan reformasi yang dilakukan, masa depan perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh sektor keuangan yang stabil, kredibel, dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan,” kata Airlangga. (*)
