RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR– Komisi D DPRD Kota Makassar mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar pada Kamis, (23/01/2025).
Dalam pertemuan ini, mereka membahas masalah mencakup 1.377 siswa dari 16 Sekolah Menengah Pertama yang tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Nielma Palamba, menyampaikan bahwa mereka telah berhubungan dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan di Jakarta untuk mencari solusi terkait masalah ini.
Pusdatin memberikan saran mengenai langkah teknis, termasuk pengumpulan data siswa berdasarkan nama, alamat, NIK, dan asal sekolah. Proses pengumpulan data dirtargetkan rampung pada akhir Januari 2025.
“Intinya pusat telah memberi solusi, solusi itu tentunya dibarengi dengan dokumen-dokumen teknis yang berasal dari 16 sekolah itu. Sampai akhir Januari ini, jadi kita masih ada waktu 2 Minggu menyelesaikan permasalahan ini,” kata Nielma.
Nielma juga menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan 1.377 siswa tidak terdaftar adalah penerimaan siswa baru yang melebihi kapasitas pada tahun 2024. Ia menegaskan bahwa penting untuk berkonsentrasi pada solusi agar masalah ini tidak terulang di masa datang.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menghargai usaha Dinas Pendidikan dalam menangani isu ini. Ia berharap agar data siswa dapat segera muncul di DAPODIK dalam waktu tiga hari mendatang untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya.
“Jadi memang dari tahun ke tahun akan mengalami seperti ini sehingga yang kelebihan 1377 siswa itu salah satu dari solusi Pemkot. Sebenarnya untuk menampung anak-anak kita untuk bersekolah di negeri karena kita ketahui tidak semua orang tua murid mampu sekolahkan anaknya di sekolah swasta,” beber politisi Partai Nasdem itu.
Ari juga menyoroti kurangnya keseimbangan antara jumlah sekolah dasar dan SMP di Kota Makassar, yang terdata sebanyak 315 SD tetapi hanya 55 SMP. Situasi ini menyebabkan jumlah siswa yang tidak tertampung di SMP negeri menjadi berlebihan. Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan jumlah SMP negeri dan menyamakan kualitas sekolah agar orang tua tidak memprioritaskan sekolah tertentu.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah, menambahkan bahwa peningkatan jumlah SMP negeri di Makassar sangat penting untuk menampung semua siswa. Ia juga menekankan pentingnya penyetaraan kualitas sekolah agar orang tua cenderung memilih sekolah yang terdekat dengan domisili mereka.
“Tugas berat Pemkot Makassar adalah menambah jumlah SMP negeri di Makassar,” kata Muchlis Misbah.(*)
