RUANGAKSELERASI.ID,INTERNASIONAL – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat langkah kontroversial dalam kebijakan luar negerinya. Pada Selasa lalu, di Ruang Oval Gedung Putih, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menarik AS dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan UNRWA, sebuah badan pengungsi yang berfokus pada bantuan kepada warga Palestina.
Langkah ini dilakukan menjelang pertemuan Trump dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di tengah situasi krisis kemanusiaan di Gaza yang telah berlangsung selama lebih dari 15 bulan. Konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 47.300 orang, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.
Netanyahu disebut melancarkan perang dengan tujuan yang gagal tercapai, termasuk membebaskan tawanan, menghancurkan perlawanan Gaza, dan memaksa eksodus besar-besaran warga Gaza ke Mesir. Namun, kini ratusan ribu warga Palestina mulai kembali ke bagian utara Jalur Gaza pasca-gencatan senjata antara Hamas dan Israel.
Dalam pengumuman yang menyertai perintah eksekutif tersebut, ajudan Trump menjelaskan, “Mengingat tindakan beberapa badan PBB yang menunjukkan bias anti-Amerika yang mendalam, kami telah menyiapkan perintah eksekutif untuk menarik Amerika Serikat dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB.”
Selain itu, Trump juga mengumumkan niat untuk menarik AS dari UNRWA serta meninjau keterlibatan negara dalam UNESCO, yang dinilai memiliki bias serupa. “Secara umum, perintah ini menyerukan peninjauan ulang keterlibatan dan pendanaan AS di PBB, mengingat ketidakadilan tingkat kontribusi antara negara-negara anggota,” imbuh ajudan tersebut.
Setelah menandatangani perintah tersebut, Trump mengungkapkan pandangannya tentang PBB. “PBB memiliki potensi luar biasa, tetapi saat ini tidak memenuhi potensinya. Banyak konflik yang seharusnya dapat diselesaikan dengan bantuan PBB justru berlarut-larut,” katanya.
Ia menambahkan, “Negara-negara yang bekerja keras dan berkomitmen seharusnya diperlakukan adil. Namun, beberapa negara yang memiliki reputasi buruk justru mendapatkan perlakuan lebih baik. Hal ini mengancam kredibilitas PBB.”
Dalam wawancara dengan wartawan, Trump mengusulkan rencana kontroversial lainnya: merelokasi warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania. “Mereka akan sangat senang meninggalkan Gaza,” ujarnya. Ia bahkan menyebut rencana tersebut sebagai “pembersihan” wilayah konflik.
Namun, usulan ini langsung menuai kritik tajam dari para pemimpin Palestina. Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, menyatakan bahwa rakyat Palestina tidak akan menerima rencana semacam ini. “Kami telah menggagalkan proyek serupa sebelumnya, dan kami akan melakukannya lagi,” tegasnya.
Warga Palestina menyebut rencana ini mengingatkan mereka pada tragedi Nakba (Malapetaka) pada 1948, ketika jutaan warga Palestina diusir secara paksa demi pembangunan permukiman ilegal Israel.
Langkah Trump untuk menarik AS dari organisasi internasional dan usulan relokasi warga Palestina semakin memperkuat polarisasi di panggung politik global. Di satu sisi, kebijakannya memicu dukungan dari sekutu-sekutu tertentu, sementara di sisi lain, banyak pihak mengecamnya sebagai ancaman bagi keadilan dan kemanusiaan.(*)
