RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Rapat ini digelar di Kantor Dinas Ketapang Sulsel pada Selasa (25/2/2025).
GPM menjadi langkah strategis Pemprov Sulsel dalam mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Program ini bertujuan untuk menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang periode penting seperti HBKN. Selain itu, GPM menjadi upaya konkret dalam mengendalikan inflasi di Sulsel.
Rakor tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, pelaku usaha, dan distributor bahan pangan. Langkah ini diambil untuk menyusun strategi yang tepat dalam memastikan kelancaran distribusi pangan dan menjaga harga tetap stabil di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadan dan Idul Fitri.
Kepala Dinas Ketapang Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, menekankan pentingnya peran seluruh pihak dalam menjaga ketahanan pangan di Sulsel. “Hal yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana tetap bisa melakukan fungsi dan peran masing-masing, baik sebagai pemerintah, mitra pemerintah, atau penyedia dalam upaya stabilisasi pasokan harga,” ujarnya.
Arsjad menambahkan, “Kalau kita berangkat dari pengalaman yang lalu-lalu, biasanya di momen ini permintaan masyarakat meningkat. Dan tentunya, kalau permintaan meningkat, biasanya harga-harga naik. Apalagi, kemarin ada kebijakan bagaimana harga gabah itu dinaikkan, ini bisa menjadi pemicu untuk komoditi-komoditi yang lain.”
Dinas Ketapang Sulsel berencana menggelar Gerakan Pangan Murah pada 27-28 Februari 2025 di pelataran Kantor Dinas Ketapang Sulsel, Jalan Ir. Ratulangi, Makassar. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau serta mengendalikan inflasi di daerah.
Berdasarkan rilis terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sulsel pada Januari 2025 terhadap Januari 2024 tercatat sebesar 0,10 persen. Namun, Arsjad mengingatkan bahwa inflasi tersebut dipengaruhi oleh deflasi di sektor listrik, bukan di sektor pangan. “Kebijakan pemerintah dengan diskon listrik ternyata berpengaruh sekali terhadap kondisi inflasi, termasuk di Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Arsjad mengajak para pemangku kepentingan untuk mencermati fenomena yang terjadi dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan ke depan. “Ini tidak bisa sendiri-sendiri kita hadapi, harus sama-sama kita pikirkan yang harus dilakukan. Inilah sebabnya saya mengajak kita semua, karena ada tantangan yang akan kita hadapi ke depan dan itu butuh dukungan dari kita sekalian,” tuturnya.
Ia berharap, ide, kritik, saran, dan masukan dari peserta rakor dapat menjadi bagian penting dalam menghadirkan ketahanan pangan bagi masyarakat Sulsel. “Saya yakin dan percaya, Insya Allah, ini bermanfaat bagi masyarakat dan bernilai ibadah,” pungkas Arsjad.(*)
