RUANGAKSELERASI.ID, JAKARTA — Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, mengusulkan agar kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat namun ditunjuk oleh pemerintah pusat.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD,” kata Cak Imin dalam Peringatan Hari lahir ke-27 PKB, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Dia beralasan ada permasalahan dalam konsolidasi kepala daerah selama beberapa waktu ini. Hal itu dikarenakan proses politik yang panjang di setiap periode Pilkada, yang dimulai dari penentuan calon hingga kemudian penetapan oleh KPU di masing-masing daerah.
“Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan manfaatnya. Karena beberapa bupati kita tanya juga Bapak ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang,” jelasnya.
Cak Imin mengakui ada banyak penolakan dari berbagai pihak terkait pergantian sistem pemilihan kepala daerah tersebut. Namun Cak Imin dan PKB meyakini bahwa, penghapusan Pilkada membuat tata kelola administrasi daerah menjadi semakin efisien dan tertib.
“Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tapi PKB bertekad tujuannya satu efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi,” terangnya.
Cak Imin menyadari saat ini ada banyak polemik terkait pemisahan Pemilu antara daerah dan nasional. Di DPR hingga saat ini yang disetujui hanyalah penundaan pemilihan DPRD, sedangkan terkait kepala daerah belum disepakati.
“Apalagi ada isu belum putus di DPR. Pemisahan Pilkada dan Pemilihan Umum. Dari keputusan itu yang disetujui oleh teman-teman penundaan pemilihan DPRD saja,” jelasnya.
Meski menuai banyak penolakan, namun Cak Imin bahwa usulan pemilihan kepala daerah tak langsung tersebut dapat dilaksanakan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita berharap di jabatan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif. Bagi terwujudnya tujuan demokrasi yaitu keadilan dan kemakmuran,” ujarnya.(*)
