RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2030, di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Kamis (3/7).
Rapat ini menjadi ajang bagi legislatif dan eksekutif untuk memperdalam pemahaman terhadap visi, misi, serta program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang akan dijalankan dalam lima tahun mendatang.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD dari Fraksi Mulia, Ray Suryadi Arsyad, menyoroti berbagai program unggulan yang selama ini digaungkan Pemerintah Kota Makassar, seperti tujuh Sapta Daya.
Ia menegaskan perlunya penjelasan yang lebih rinci terkait pelaksanaan dan penganggaran program-program tersebut.
”Misalnya soal sampah gratis, klasifikasinya seperti apa. Bagaimana penganggarannya, lalu soal sekolah gratis dan pakaian seragam, apakah betul semua siswa sudah mendapatkannya. Banyak laporan dari masyarakat yang justru menyatakan sebaliknya,” ungkapnya.
Ia meminta agar program-program yang dicanangkan pemerintah tidak hanya menjadi jargon atau slogan tanpa realisasi di lapangan. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan dewan membutuhkan data akurat agar bisa menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
”Kalau memang ada seragam gratis, seharusnya semua anak sekolah bisa merasakannya. Jangan sampai ada ketimpangan. Kami butuh jawaban yang terukur dari eksekutif agar informasi yang kami sampaikan kepada masyarakat tidak menyesatkan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang juga merupakan Anggota Pansus RPJMD, Kasrudi, memberikan sorotan tajam terhadap substansi dokumen RPJMD. Ia menilai, RPJMD sebagai pedoman pembangunan harus benar-benar mampu menggambarkan arah kebijakan yang konkret dan terukur hingga tahun 2030.
”RPJMD ini ibarat kitab suci pembangunan Kota Makassar. Isinya harus jelas, jangan hanya narasi tanpa peta jalan. Pemerintah kota harus bisa menunjukkan target, langkah-langkah pencapaian, serta indikator keberhasilan yang bisa dievaluasi secara berkala,” katanya.
Menurutnya, berbagai program unggulan yang selama ini dikampanyekan Pemkot seperti Makassar Berjasa, Super Eps, Makassar Kreatif, hingga penyediaan air bersih gratis, harus disertai dengan tolok ukur yang jelas agar pelaksanaannya tidak melenceng dari tujuan awal.
”Jangan sampai program-program ini hanya jadi jualan politik. Kami tidak mau masyarakat dibuai dengan janji-janji yang tidak bisa diwujudkan. Setiap program harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Kasrudi juga menekankan perlunya sinergi dan keterbukaan antara eksekutif dan legislatif agar pelaksanaan program berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
”Kami di DPRD siap mendukung penuh setiap program yang berpihak kepada rakyat. Tapi dukungan itu harus dibarengi dengan kejelasan dan komitmen pemerintah untuk benar-benar merealisasikan apa yang sudah direncanakan,” bebernya.
Rapat Pansus ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen RPJMD yang akan menjadi pedoman pembangunan Kota Makassar dalam lima tahun ke depan. DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar setiap program yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan berjalan sesuai aturan. (*)
