Besok Mendagri Rapat Bersama Seluruh Kepala Daerah Bahas Keracunan MBG

keracunan
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail (kanan) berbincang dengan orang tua korban keracunan di Posko Penanganan di Kantor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (23/9/2025). Bupati juga menutup sementara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Cipongkor dan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur SPPG di Kabupaten Bandung Barat serta menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah 364 siswa dan orang tua mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis (MBG) pada Senin (22/9/2025). ANTARA FOTO/Abdan Syakura/nz

RUANGAKSELERASI.ID, JAKARTA — Seluruh kepala daerah beserta jajaran akan dikumpulkan untuk membahas kejadian luar biasa (KLB) program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 29 September 2025.

“Besok akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan serta sekda,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu, 29 September 2025.

Rapat koordinasi ini akan dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dadan Hindayana untuk memberikan arahan teknis terkait kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.

Bacaan Lainnya

Tito mengatakan, rapat koordinasi ini untuk memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah agar dapur MBG di seluruh daerah memenuhi syarat dan kewajiban berupa Sertifikat Laik, Higienis, Sanitasi (SLHS).

“Besok pagi jam 08.00 WIB kita akan laksanakan zoom meeting di Kemendagri,” tutupnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan investigasi menyeluruh kasus keracunan massal program MBG yang terjadi di berbagai daerah.

Prabowo juga menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah ditutup sementara. Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan instruksi itu telah ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga.

“Atas petunjuk dan arahan presiden, bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi,” lanjutnya.

Zulhas mengatakan salah satu evaluasi yang ditekankan di antaranya adalah kedisiplinan, kualitas, serta standar kemampuan juru masak di seluruh SPPG. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan dilibatkan aktif dalam proses perbaikan program MBG.

“Jadi baik Pemda, kementerian/ lembaga terkait harus bersama-sama aktif lakukan pengawasan,” kata Zulhas.(*)

Pos terkait