RUANGAKSELERASI.ID, MAKASSAR — Isu operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sempat membuat gaduh persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (7/8/2025) siang.
Sejumlah elite Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem yang telah tiba di lokasi Rakernas langsung bersikap dengan menggelar konfrensi pers. Dalam konferensi pers tersebut dipimpin Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni dan Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Rudianto Lallo. Hadir pula Bupati Kolaka Timur Abdul Azis.
Ahmad Sahroni membantah secara tegas bahwa Azis terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sahroni menghormati hukum dan proses penyelidikan yang dilakukan KPK.
Namun, dia meminta lembaga antirasuah itu tidak membuat drama dalam proses penegakan hukum. “Abdul Azis ada di sebelah saya dan sedang mengikuti rakernas. Kalau berita yang tidak ada menjadi ada, itu jadi pertanyaan. Sangat disayangkan jika drama ini dimainkan oleh pihak yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya,” kata Sahroni.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengungkapkan bahwa OTT semestinya terjadi dalam satu tempat dan waktu saat tindak pidana dilakukan. Dalam kasus ini, kata dia, pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak sesuai fakta karena Abdul Azis sedang berada di Makassar, mengikuti agenda partai secara resmi.
Ia juga menyayangkan framing yang menciptakan kegaduhan publik, padahal belum ada proses hukum yang berjalan secara formal.
“Kalau Bupati ini menjadi target penegakan hukum, silakan lakukan sesuai proses. Tapi jangan buat kegaduhan seolah-olah OTT. Orang sekarang lebih pintar, tidak bisa dibodohi,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem Rudianto Lallo menilai pernyataan KPK berpotensi menciptakan opini sesat. Ia menolak pola penegakan hukum yang bersifat dramatis dan menyasar figur tertentu, apalagi menjelang agenda internal partai.
“Yang kami tolak adalah drama. Mari kita hormati proses hukum dengan asas praduga tak bersalah. Hukum tidak boleh dipakai untuk mencari-cari kesalahan. Kami tidak terusik, tapi jangan sampai seolah-olah ada penargetan karena ada agenda penting seperti Rakernas,” ujar Rudianto.
Lebih lanjut, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis membantah kabar bahwa dirinya terkena OTT. Ia menyatakan baru mengetahui informasi tersebut beberapa jam sebelumnya, dan menyebut banyak pihak di sekitarnya langsung menyampaikan keprihatinan.
“Saya baru dengar kabar ini tiga jam lalu. Hari ini saya dalam kondisi baik, sedang ikut rakernas. Kalau ada proses penyelidikan, saya siap taat dan patuh. Tapi kalau ini bagian dari drama dan framing, itu sangat mengganggu secara psikologis, juga mengganggu masyarakat,” tutur Azis.
Bantahan KPK
Terpisah, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Setyo Budiyanto ikut buka suara merespons Bupati Kolaka Timur Abdul Azis yang membantah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Setyo mengklaim pihaknya belum menyebut orang yang terlibat dalam OTT tersebut.
“Penjelasan awal KPK hanya membenarkan adanya OTT (di Sultra) belum menyebutkan orang yang terlibat,” kata Setyo Budiyanto kepada wartawan, Kamis (7/8/2025).
Setyo menjelaskan saat ini penyidik sudah menangkap beberapa pihak dari swasta dan aparatur sipil negara (ASN). Ia juga memastikan Abdul Azis tidak berada di lokasi tempat penyidik melakukan OTT.
“Memang Bupati sedang tidak di tempat, tapi ada beberapa pihak (swasta dan PNS) yang diamankan,” pungkasnya. (*)
