Bansos Sebagai Instrumen Fiskal: Solusi Kemiskinan atau Kebijakan Sementara?

FOTO SKETSA
Mukarramah Syukur, S.Pd.,M.Ak

Penulis: Mukarramah Syukur, S.Pd.,M.Ak
————————————————-
Dosen Pendidikan Akuntansi UNM

Di tengah dinamika ekonomi Indonesia, bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan utama kebijakan fiskal. Ketika harga kebutuhan pokok naik, daya beli rumah tangga rentan menipis, dan ketidakpastian global membayangi, bansos hadir sebagai penyangga sosial yang mampu meredakan tekanan secara cepat.

Negara turun tangan, anggaran digelontorkan, bantuan dibagikan. Bagi jutaan keluarga kecil, kebijakan ini bukan sekadar program administratif, melainkan penyambung hidup.

Bacaan Lainnya

Pemerintah bahkan menunjukkan komitmen serius pada awal 2026 dengan mengalokasikan sekitar Rp12,8 triliun untuk stimulus sosial, termasuk distribusi beras dan minyak goreng bagi masyarakat berpendapatan rendah guna menjaga konsumsi domestik.

Di saat yang sama, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali disalurkan kepada sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, dengan nilai bantuan BPNT sekitar Rp200.000 per bulan per keluarga . Fakta ini menunjukkan bahwa bansos telah menjadi tulang punggung perlindungan sosial nasional.

Secara ekonomi, bansos bekerja seperti shock absorber. Bantuan yang diterima masyarakat miskin langsung berputar di warung, pasar tradisional, dan usaha kecil. Konsumsi terjaga, ekonomi lokal tetap hidup. Dalam situasi krisis, kehadiran bansos memang terasa cepat dan konkret.

Namun, pertanyaan mendasar tetap perlu diajukan: apakah bansos mampu mengentaskan kemiskinan secara permanen, atau sekadar menunda masalah?
Kemiskinan sejatinya bukan hanya soal kekurangan uang hari ini. Ia berakar pada rendahnya pendidikan, terbatasnya keterampilan, minimnya akses kerja, dan sempitnya peluang usaha.

Memberi bantuan tunai tanpa membangun kapasitas ibarat mengisi ember bocor—air ditambah terus, tetapi kebocoran tak pernah ditutup. Karena itu, bansos tanpa pemberdayaan hanya akan menjadi kebijakan berulang setiap tahun anggaran.

Tantangan lain adalah ketepatan sasaran. Kesalahan data penerima bukan sekadar problem teknis, melainkan soal keadilan. Setiap bantuan yang jatuh ke tangan yang tidak berhak berarti hak keluarga miskin yang terabaikan. Karena itu, pembenahan basis data, digitalisasi penyaluran, dan transparansi publik menjadi syarat mutlak agar bansos benar-benar efektif.

Di sinilah perspektif etika menjadi penting. Dalam tradisi Islam, kepedulian terhadap fakir miskin bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan amanah moral. Al-Qur’an mengingatkan, “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz-Dzariyat: 19). Ayat ini menegaskan bahwa membantu yang lemah bukan belas kasihan, tetapi kewajiban sosial.

Namun Islam juga mengajarkan kemandirian. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Maknanya jelas: memberi lebih mulia daripada menerima. Konsep zakat, infak, dan sedekah bahkan mengajarkan bahwa distribusi kekayaan harus menghadirkan keadilan, bukan ketergantungan. Bantuan diberikan untuk mengangkat martabat, bukan sekadar mempertahankan keadaan.

Spirit inilah yang semestinya menjadi arah kebijakan bansos. Bantuan sosial harus dirancang agar penerimanya suatu saat mampu berdiri sendiri, bahkan kelak menjadi pemberi

Artinya, bansos perlu diposisikan sebagai jembatan, bukan tujuan akhir. Ia harus disertai pelatihan kerja, akses modal UMKM, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja produktif. Negara tidak cukup memberi ikan, tetapi juga menyediakan kail dan kolamnya. Tanpa pemberdayaan, bansos berpotensi menumbuhkan ketergantungan.

Pada akhirnya, bansos memang penting sebagai instrumen fiskal penolong di masa sulit. Namun ukuran keberhasilan bansos bukanlah berapa ton beras yang dibagikan atau berapa triliun rupiah yang digelontorkan, melainkan berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari antrean bantuan.

Negara yang kuat bukan yang terus-menerus memberi, tetapi yang mampu membuat rakyatnya tak lagi perlu diberi. Sebab kesejahteraan sejati bukan ketika tangan selalu menadah, melainkan ketika tangan mampu bekerja, berbagi, dan menolong sesama. Di situlah bansos menemukan makna tertingginya: bukan sekadar menyelamatkan hari ini, tetapi memerdekakan masa depan.(*)

 

Pos terkait