RUANGAKSELERASI.ID, INTERNASIONAL – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah memutuskan untuk tidak memperbarui keringanan sanksi yang sebelumnya memungkinkan Irak membayar listrik yang diimpor dari Iran.
Keputusan ini diperkirakan akan berdampak besar terhadap pasokan energi di Irak, yang sangat bergantung pada impor dari negara tetangga tersebut.
Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, James Hewitt, menyatakan pada hari Minggu bahwa pencabutan keringanan sanksi ini sejalan dengan Memorandum Presiden Keamanan Nasional 2, yang bertujuan menekan ekspor minyak mentah Iran hingga ke titik nol.
“Washington tidak akan mengizinkan Teheran menerima bantuan ekonomi atau keuangan dalam bentuk apa pun,” ujar Hewitt dilansir dari laman Press TV, Minggu (9/3/2025).
Ia menambahkan bahwa kebijakan tekanan maksimum ini bertujuan untuk mengakhiri program nuklir Iran, membatasi pengembangan rudal balistiknya, serta menghentikan dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok perlawanan anti-Israel.
Keputusan ini mendapat respons dari pemerintah Irak, yang kini tengah berusaha mencari solusi alternatif guna mengamankan pasokan listrik bagi masyarakatnya. Kementerian Listrik Irak pada hari Sabtu mengumumkan bahwa Baghdad sedang mengupayakan pengecualian baru dari Washington. Selain itu, langkah-langkah lain telah disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan penolakan dari pihak AS.
Saat ini, sekitar 80 persen pembangkit listrik di Irak bergantung pada gas alam, dengan sebagian besar pasokannya berasal dari Iran. Pada Juli 2022, Irak menandatangani kontrak lima tahun dengan Iran untuk mengimpor 400 megawatt listrik. Kemudian, pada Maret 2024, kedua negara mencapai kesepakatan baru untuk meningkatkan impor gas Iran menjadi 50 juta meter kubik per hari, dengan nilai transaksi mencapai sekitar $6 miliar per tahun.
Dengan dicabutnya keringanan sanksi ini, Irak menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas pasokan energinya. Pemerintah Baghdad kini dihadapkan pada pilihan sulit: mencari sumber energi alternatif atau bernegosiasi lebih lanjut dengan Washington guna mendapatkan pengecualian baru.(*)
