Dari total 7.879 bidang tanah milik Pemerintah Kota Makassar, baru 3.223 bidang yang telah bersertifikat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menyampaikan jawaban dan tanggapan eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar.

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Itu menjadi tersaji dalam rapat Paripurna ketigabelas masa persidangan ketiga tahun tidang 2025/2026, di Ruang Sipakatau, Lantai 2, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (31/8/2026).

Munafri mengatakan, pemerintah kota sependapat dengan pandangan DPRD bahwa pengelolaan barang milik daerah harus disusun secara harmonis dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, pembenahan tata kelola BMD tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, pengamanan aset, optimalisasi pemanfaatan, hingga pencegahan potensi kerugian daerah.

“Kami dari eksekutif menyatakan sependapat bahwa Ranperda pengelolaan barang milik daerah perlu disusun secara harmonis dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Munafri.

Dalam jawaban tersebut, Munafri membeberkan kondisi terkini aset tanah milik Pemkot Makassar berdasarkan laporan inventarisasi aset daerah per Agustus 2026.

Dari total 7.879 bidang tanah yang tercatat, sebanyak 3.223 bidang telah bersertifikat. Namun, di dalam jumlah tersebut terdapat 446 bidang yang sertifikatnya telah atas nama Pemerintah Kota Makassar, sementara 277 bidang telah bersertifikat tetapi masih menggunakan nama pihak lain.

Sementara itu, sebanyak 4.656 bidang tanah sama sekali belum bersertifikat. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan utama Pemkot Makassar dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus mengamankan aset daerah.

Appi menjelaskan, proses sertifikasi selama ini dilakukan dengan posisi Pemkot Makassar sebagai pengusul kepada Kantor Pertanahan Kota Makassar.

Karena itu, dibutuhkan roadmap sertifikasi yang jelas serta koordinasi intensif antara pemerintah kota dengan pihak eksternal yang memiliki kewenangan dalam proses penerbitan sertifikat.

“Dalam proses pensertifikatan, Pemerintah Kota Makassar bertindak sebagai pengusul kepada BPN Kantor Pertanahan Kota Makassar, sehingga diperlukan roadmap sertifikasi dan koordinasi yang mendalam antara pemerintah kota dan pihak eksternal,” terangnya.

Ia mengakui, belum tuntasnya proses legalisasi dan sertifikasi tersebut berpotensi membuat sebagian aset belum dapat dimanfaatkan secara optimal atau menjadi aset yang menganggur (idle asset).

Dia juga memaparkan realisasi sertifikasi aset tanah dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2024, sebanyak 22 dokumen sertifikat diterbitkan. Kemudian pada 2025 terdapat 19 dokumen sertifikat, sementara pada 2026 hingga saat ini baru empat dokumen yang telah diselesaikan.

Jumlah tersebut masih jauh dari target 75 sertifikat sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

Karena itu, pemerintah kota berkomitmen mempercepat inventarisasi, verifikasi, dan proses sertifikasi aset secara bertahap dengan menggunakan skala prioritas.

Aset yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum atau sengketa akan menjadi salah satu prioritas dalam proses pengamanan tersebut.

Munafri menegaskan, penggunaan surat pernyataan pengurus barang bagi BMD yang dokumen kepemilikannya belum lengkap tidak akan menghapus kewajiban pemerintah daerah untuk menyelesaikan proses legalisasi dan sertifikasi aset.

“Persoalan legalitas aset juga tercermin dari masih adanya perkara hukum yang berkaitan dengan aset pemerintah daerah,” tuturnya.

Berdasarkan data Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar yang disampaikan Munafri, terdapat 14 kasus hukum yang berperkara pada 2024.

Jumlah tersebut kemudian tercatat sebanyak 10 kasus pada 2025 dan 12 kasus pada 2026.

Menurut Munafri, kondisi tersebut menunjukkan urgensi penguatan status legalitas barang milik daerah, khususnya aset berupa tanah.

“Karena itu, Pemkot Makassar akan melakukan pemutakhiran dan validasi data aset tanah yang meliputi status sertifikasi, aset yang bersengketa, penguasaan oleh pihak ketiga, hingga sertifikat yang masih atas nama pihak lain,” tegasnya.

Selain sertifikasi, Pemkot Makassar juga akan memperkuat sistem informasi pengelolaan BMD melalui digitalisasi dan integrasi data antarperangkat daerah.

Appi mengatakan, pemerintah kota akan membangun ekosistem data terpusat atau single source of truth sehingga informasi mengenai aset dapat terintegrasi dan diperbarui secara berkala.

Khusus aset tanah, data yang akan diintegrasikan antara lain identitas aset, lokasi dan koordinat, luas, dokumen kepemilikan, nilai aset, pengguna, status pemanfaatan, status sengketa, kondisi fisik, serta riwayat perubahan status.

“Kami di eksekutif akan mendorong digitalisasi, integrasi dan pemutakhiran data antarperangkat daerah terkait,” jelasnya.

Langkah tersebut diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan penatausahaan, pengamanan, pengawasan, sekaligus menentukan strategi pemanfaatan aset.

Di sisi lain, ia membeberkan Pemkot Makassar juga menyatakan komitmennya untuk tidak membiarkan aset daerah berada dalam kondisi menganggur.

Pemerintah kota akan melakukan identifikasi terhadap aset-aset yang berada dalam kondisi idle untuk kemudian dioptimalkan melalui skema pemanfaatan sesuai ketentuan.

Beberapa skema yang disiapkan antara lain sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Namun, Munafri menegaskan optimalisasi tersebut tetap harus memperhatikan legalitas, kelayakan, transparansi, dan akuntabilitas.

“Melalui Ranperda ini akan dilakukan identifikasi optimalisasi aset daerah yang dalam kondisi idle guna dimanfaatkan melalui skema sewa, pinjam pakai, KSP, BGS, BSG dan atau KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Pada kesempatan ini, Ketua IKA FH Unhas itu juga menegaskan bahwa optimalisasi aset daerah tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.

Aset yang diperuntukkan bagi pendidikan, kesehatan, ruang publik, kepemudaan, pelayanan sosial, lingkungan, maupun kebutuhan masyarakat lainnya akan tetap dipertahankan sesuai fungsi dan peruntukannya.

“Optimalisasi BMD tetap mengutamakan kepentingan dan pelayanan publik,” imbuh Appi.

Dengan demikian, pemanfaatan aset untuk tujuan ekonomi harus tetap mempertimbangkan hak masyarakat terhadap pelayanan publik dan tidak boleh menghilangkan fungsi utama aset tersebut.

Menanggapi pandangan DPRD mengenai faktor penyesuaian tarif sewa, Munafri mengatakan pemerintah kota akan menjadikan kebijakan tersebut sebagai instrumen untuk mendorong pemanfaatan BMD yang lebih inklusif.

“Pemberian faktor penyesuaian tarif akan tetap melalui proses verifikasi dan pengawasan agar tepat sasaran,” kata Munafri.

Persoalan aset juga mencakup prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) dari pengembang perumahan.

Munafri menyampaikan, sejak 2019 Pemkot Makassar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah aktif melakukan inventarisasi dan proses penyerahan PSU dari pengembang.

Hingga Agustus 2026, sebanyak 187 perumahan telah menyerahkan fasum-fasosnya dan diterima oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dicatat sebagai aset Pemerintah Kota Makassar.

Pemkot selanjutnya akan mengembangkan database PSU dan fasum-fasos yang terintegrasi, mencakup lokasi, luas, status penyerahan, status sertifikasi, kondisi fisik, serta pemanfaatannya.

Dalam hal kerja sama pemanfaatan BMD, Munafri memastikan pemerintah kota akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap mitra.

Setiap kerja sama pemanfaatan aset strategis akan didukung dengan persyaratan, informasi, dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek yang akan diperhatikan antara lain nilai BMD, hasil penilaian oleh penilai pemerintah atau penilai publik, profil mitra, jangka waktu kerja sama, bentuk kontribusi, hingga manfaat yang diperoleh daerah.

“Pemkot juga akan memperkuat klausul kontrak secara preventif dan kuratif, termasuk larangan meneruskan sewa BMD kepada pihak lain yang tidak berwenang,” ungkapnya.

Untuk memperkuat transparansi, Pemkot Makassar juga menyatakan akan menindaklanjuti usulan DPRD agar laporan kinerja pengelolaan BMD disampaikan secara periodik kepada lembaga legislatif.

Menurut Munafri, langkah tersebut penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, sekaligus membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif.

Indikator kinerja pengelolaan aset juga akan diarahkan agar konkret, terukur, dan berorientasi pada hasil sehingga tidak berhenti pada formalitas administrasi.

Munafri menyebut Pemkot Makassar sejak 2024 telah menjadi bagian dari 100 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang menjadi pilot project penilaian kinerja pengelolaan aset melalui indeks pengelolaan aset yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan KPK.

“Dengan mekanisme ini, kinerja pengelolaan aset dapat berdasarkan capaian dan hasil yang terukur,” saran Appi.

Munafri juga memaparkan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMD.

BPK sebelumnya melakukan pemeriksaan atas efektivitas manajemen aset tahun 2024 hingga semester I 2025.

Rekomendasi yang dihasilkan menekankan penguatan tata kelola aset, terutama dalam aspek pengamanan aset daerah.

Sejumlah rekomendasi telah ditindaklanjuti Pemkot Makassar, antara lain inventarisasi dan penatausahaan KIP A sampai KIP F, sertifikasi parsial aset tanah, serta penyelesaian sebagian tunggakan sewa atau retribusi.

Munafri menambahakan apresiasi terhadap seluruh masukan dan pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar.

Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah kota dalam menyempurnakan tata kelola maupun penatausahaan barang milik daerah.

Ia menilai pembenahan aset daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kota secara sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pihak, termasuk DPRD.

“Proses ini tidak berdiri sendiri, diperlukan sinergitas dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari lembaga legislatif dalam hal ini DPRD Kota Makassar,” ujarnya.

Munafri berharap pembahasan Ranperda tersebut dapat berjalan lancar dan segera dirampungkan sehingga dapat menjadi landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam mengamankan, menata, dan mengoptimalkan aset daerah.

Ia menekankan, pembahasan teknis terhadap sejumlah substansi Ranperda masih dapat diperdalam pada tahapan berikutnya.

“Makassar adalah rumah besar bagi kita semua, legislatif dan eksekutif adalah dua tangan yang bekerja serempak merawatnya, satu merumuskan arah dan satunya menggerakkan langkah,” pungkas Munafri. (*)

Langkah tersebut dilakukan dengan menyiapkan sejumlah instrumen pendukung, mulai dari penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi melalui ribuan kamera Closed-Circuit Television (CCTV).

Serta layanan panggilan darurat 112, hingga memperkuat kolaborasi empat pilar keamanan bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas).

Hal itu, dipaparkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Makassar terkait Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kota Makassar, di Swiss-Belhotel, Jalan Ujung Pandang, Senin (31/8/2026).

Munafri mengatakan, pemerintah kota tidak dapat menjaga keamanan dan ketertiban secara sendiri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, khususnya ormas, untuk bersama-sama menciptakan kondisi Makassar yang aman, nyaman dan kondusif.

Menurutnya, penguatan keamanan di Kota Makassar diarahkan pada sistem yang terintegrasi dengan memadukan teknologi, respons cepat, sinergi antarinstansi, serta pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

“Pemerintah Kota terus kolaborasi keterlibatan TNI, Polri dan ormas untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Makassar,” kata Munafri.

Rakor tersebut turut dihadiri Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana, Dandim 1408/Makassar Ino Dwi Setyo Darmawan, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Panca Sakti, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar Fathur Rahim.

Hadir juga perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), KNPI, serta sejumlah pimpinan dan perwakilan organisasi kemasyarakatan lainya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, terdapat empat instrumen utama yang disiapkan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Terdapat empat instrumen utama yang bersama Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat,” tuturnya.

Untuk mendukung kemanan Kota, Pemkot Makassar mengintegrasikan ribuan kamera pengawas yang tersebar di berbagai titik kota dan lorong-lorong.

Saat ini terdapat kurangnlebih, sekitar 8.000 titik CCTV yang diarahkan untuk terhubung dengan sistem pemantauan terpusat melalui jaringan fiber optik.

Sistem tersebut dikembangkan agar pemerintah dapat melakukan pemantauan kondisi kota secara lebih cepat dan terintegrasi melalui pusat kendali atau war room.

Appi mengakui, proses integrasi seluruh jaringan CCTV masih dalam tahap pembenahan dan pemeliharaan.

Sejumlah sambungan masih dalam proses interkoneksi, namun pemerintah kota menargetkan seluruh sistem dapat segera kembali berfungsi secara optimal.

“Secepatnya ini akan bisa selesai dan mengaktivasi seluruh CCTV yang dimiliki oleh pemerintah kota sebagai dasar dari bagaimana kita bisa memantau melalui pola-pola pembangunan digital,” terangnya.

Berdasarkan data CCTV lalulintas pada tahun 2024, Pemerintah Kota Makassar telah memasang sebanyak 230 unit CCTV yang tersebar di 202 titik.

Jumlah tersebut kemudian meningkat pada tahun 2025 menjadi 240 unit CCTV yang terpasang di 212 titik pemantauan.

Menurutnya, sistem tersebut diharapkan dapat membantu aparat kepolisian dalam memantau situasi keamanan di masing-masing wilayah, sekaligus menjadi instrumen pendukung dalam merespons berbagai kejadian di lapangan.

Ia menekankan pentingnya kerja bersama antara Pemerintah Kota Makassar, Polri, TNI, Satpol PP, jajaran penegak hukum, hingga organisasi kemasyarakatan.

Kolaborasi tersebut diperlukan karena persoalan keamanan dan ketertiban tidak hanya berkaitan dengan penindakan hukum, tetapi juga pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi konflik di tengah masyarakat.

Pemkot, kata Munafri, juga mengharapkan ormas dapat menjadi mata dan telinga pemerintah di wilayah masing-masing.

“Kita tidak akan mungkin bisa menyelenggarakan semua ini sendirian tanpa support dan kolaborasi di wilayah,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot Makassar juga mengandalkan layanan Call Center 112 sebagai kanal respons cepat masyarakat terhadap berbagai kondisi darurat.

Layanan tersebut disiapkan untuk menerima laporan selama 24 jam, baik berkaitan dengan kriminalitas, kondisi medis, kebencanaan maupun keadaan darurat lainnya.

Munafri mengatakan, sistem 112 terus dikembangkan agar dapat menjadi salah satu model layanan terpadu yang memungkinkan laporan masyarakat diterima dan diteruskan secara cepat kepada perangkat atau instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan.

“Respon cepat 112, layanan panggilan darurat 24 jam terpadu untuk segala insiden kriminalitas, medis dan bencana ini kita aktifkan,” katanya.

Wali Kota Makassar itu juga menilai pemberdayaan masyarakat di tingkat lorong memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan.

Hal itu karena sebagian besar warga Makassar hidup dan berinteraksi dalam lingkungan lorong yang memiliki hubungan sosial cukup erat.

Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan dalam membangun sistem deteksi dini berbasis masyarakat.

“Pola komunikasi yang ada di dalam ini kadang-kadang bisa berdampak lebih cepat karena pola interaksi di wilayah ini sangat ada di dalam satu wilayah,” tuturnya.

Karena itu, pemerintah kota mendorong masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga ikut terlibat dalam menjaga lingkungan masing-masing.

Munafri menegaskan, menjaga keamanan dan ketertiban bukan semata-mata untuk mencegah terjadinya tindak kriminal atau konflik sosial.

Kondisi keamanan juga memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.

Menurutnya, jaminan keamanan dan kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor maupun wisatawan ketika memilih sebuah daerah.

Karena itu, pemerintah kota berupaya memastikan Makassar tetap menjadi kota yang aman, nyaman dan terbuka bagi aktivitas ekonomi.

Stabilitas keamanan juga dinilai penting untuk menjaga keberagaman masyarakat Makassar yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, budaya dan agama.

Munafri memberikan apresiasi kepada FKUB dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini ikut menjaga kerukunan dan toleransi di Kota Makassar.

Ia menilai keberagaman tersebut merupakan kekuatan sosial yang harus terus dirawat agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal.

“Yang kita jaga bukan hanya konflik-konflik sosial, tapi juga konflik-konflik agama. Ini penting sekali,” imbuh Munafri.

Ia menyebut, upaya menjaga toleransi juga menunjukkan hasil positif. Makassar yang sebelumnya berada pada peringkat ke-54 dalam indeks toleransi, kini disebut telah berada di posisi kesembilan.

“Dengan langkah antisipasi, dan memperkuat kemanan Kota, terus kita dipertahankan melalui komunikasi dan kolaborasi seluruh elemen,” tutup Appi.

Sedangkan, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana menjelaskan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Makassar, hingga Agustus menunjukkan perkembangan positif dalam sepekan terakhir.

“Sejumlah gangguan keamanan yang selama ini kerap terjadi, seperti geng motor, balap liar, hingga perkelahian kelompok, tercatat mengalami penurunan,” tuturnya.

Arya Perdana mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi jajarannya, dalam satu pekan terakhir hanya tercatat satu kasus geng motor yang berhasil ditangani.

Angka tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya, ketika aksi geng motor kerap terjadi hampir setiap hari.

“Dalam satu minggu terakhir ini ternyata geng motor cuma satu kali. Alhamdulillah, kalau sebelumnya satu hari bisa terjadi setiap hari,” kata Arya.

Selain geng motor, kepolisian mencatat empat kali aksi balap liar dan empat kasus perkelahian kelompok dalam periode yang sama.

Menurut Arya, kasus perkelahian kelompok yang terjadi relatif kecil dan dapat segera ditangani aparat.

Jajaran Polrestabes Makassar juga menangani sejumlah kasus tindak pidana lainnya, termasuk narkotika dan penganiayaan.

Dari berbagai penanganan tersebut, polisi mengamankan sekitar 55 orang. Sejumlah orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Arya mengatakan, langkah penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mencegah gangguan keamanan berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Namun, ia menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban tidak dapat hanya mengandalkan kepolisian.

Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI, Pemerintah Kota Makassar, pemerintah kecamatan dan kelurahan, organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda hingga mahasiswa.

“Keamanan ini bukan hanya tugas kepolisian. Polisi jumlahnya sedikit. Tidak mungkin kita bisa menjaga keamanan dengan cepat kalau tidak dibantu kepedulian dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Arya, kolaborasi antarlembaga dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas Kota Makassar.

Khususnya dalam menghadapi dinamika sosial yang berpotensi memicu gangguan kamtibmas.

Kondisi kondusif tersebut tidak hanya terlihat dari menurunnya sejumlah gangguan keamanan, tetapi juga dari pelaksanaan aksi penyampaian pendapat di muka umum.

“Ada juga kasus, dari 69 rencana aksi unjuk rasa yang tercatat, hanya 25 aksi yang terealisasi,” terangnya.

Sebagian besar aksi tersebut membawa isu lokal dan berlangsung secara aman serta tertib. Hanya terdapat satu hingga dua aksi yang membawa isu nasional.

Menurut Arya, kondisi tersebut menunjukkan komunikasi antara kepolisian dengan kelompok masyarakat, mahasiswa, maupun organisasi kemasyarakatan berjalan cukup baik.

Puncaknya terjadi pada 27 Agustus 2026, saat aksi unjuk rasa berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.

Di Makassar, seluruh rangkaian aksi pada hari tersebut dapat diselesaikan sekitar pukul 18.00 WITA dalam kondisi aman dan kondusif.

Sementara di sejumlah daerah lain, termasuk Jakarta, aksi unjuk rasa masih berlangsung.

“Bahkan kemarin tanggal 27 Agustus, yang memang menjadi puncaknya unjuk rasa seluruh Indonesia, kita bisa selesai pukul 18.00 WITA,” tuturnya.

“Saat kota-kota lain masih melakukan unjuk rasa, bahkan Jakarta masih unjuk rasa, kita sudah selesai dengan kondisi yang kondusif,” sambung Arya.

Dia menilai, capaian tersebut tidak terlepas dari komunikasi yang intensif serta sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, ormas dan masyarakat.

Lebih jauh, Arya memberikan perhatian khusus terhadap peran organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Makassar.

Arya juga mengingatkan setiap anggota organisasi untuk menjaga nama baik kelompoknya. Sebab, tindakan satu orang dapat berdampak terhadap citra seluruh organisasi.

Karena itu, ia berharap sinergi antara kepolisian, TNI, pemerintah kota, Forkopimda, ormas dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat.

“Kolaborasi ini untuk jaga keamanan, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat untuk mempertahankan Makassar sebagai kota yang aman, tertib dan kondusif,” pungkasnya. (*)

Program unggulan tersebut, disajikan Appi, dalam program Talkshow Zona Inspirasi secara live berlangsung di Studio Redaksi Kompas TV, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Dalam talkshow bertema “Lontara+ Program Unggulan Pemkot Makassar”, tersebut, Munafri menjelaskan bagaimana transformasi digital dikembangkan Pemkot Makassar untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pelayanan pemerintahan.

“Aplikasi Lontara Plus merupakan layanan publik terpadu atau super app Pemkot Makassar yang kita dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan ke dalam satu platform digital,” ujarnya.

“Jadi, Lontara Plus bisa menampung aspirasi warga berkaitan dengan infrastruktur, kebersihan, masalah sosial, serta kebutuhan masyakat yang disampaikan ke Pemerintah Kota,” sambung Appi.

Menurut Munafri, gagasan tersebut lahir dari kebutuhan untuk menyederhanakan sistem pelayanan yang sebelumnya tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menyebut, sebelum dilakukan integrasi, terdapat sekitar 358 aplikasi yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan pemerintahan.

Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu tantangan yang mendorong Pemkot Makassar melakukan penyederhanaan dan integrasi layanan.

“Itu poin terpentingnya, dari inisiatif itu kita bangun bagaimana percepatannya, dan itu kita kerjakan apa disampaikan warga ke OPD,” ujar Munafri dalam talkshow tersebut.

Dia menjelaskan, transformasi digital tidak semata-mata berkaitan dengan pembuatan aplikasi. Lebih jauh, digitalisasi harus menjadi instrumen untuk membangun birokrasi yang lebih efektif.

Serta mempercepat pelayanan, serta menciptakan ekosistem pemerintahan yang mampu merespons persoalan masyarakat.

Lebih lanjut, mantan CEO PSM itu mengatakan, Pemkot Makassar berupaya mendesain sistem pemerintahan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi.

Lanjut dia, Pemerintah Kota tidak hanya dituntut menghadirkan layanan administrasi, tetapi juga harus mampu membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kreativitas, serta pelayanan dasar masyarakat.

“Bagaimana satu cara itu untuk mendesain atau meningkatkan birokrasi, mendesain ekosistem, tumbuhnya ekonomi, tumbuhnya pendidikan,” katanya.

“Akhirnya kita melihat bagaimana aplikasi itu bisa terkoneksi, dan terbukti berjalan efektif,” tambah Appi menjelaskan.

Menurut Ketua IKA FH Unhas itu, integrasi ratusan aplikasi menjadi satu platform merupakan bagian dari upaya Pemkot Makassar menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat.

Melalui Lontara Plus, berbagai kebutuhan warga diarahkan agar dapat diakses melalui satu pintu digital.

Mulai dari layanan administrasi kependudukan, penerbitan dokumen, layanan kesehatan, informasi pemerintahan dan perkotaan, hingga sejumlah layanan publik lainnya.

Untuk kedepan, konsep tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap proses pelayanan yang sebelumnya mengharuskan warga datang secara langsung ke kantor pemerintahan.

“Teknologi harus ditempatkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ini lebih baik dan lebih cepat,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena kebutuhan masyarakat juga terus berubah.

Bagi Munafri, keberadaan teknologi digital bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan memperkuat kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan.

Salah satu manfaat yang ditekankan Munafri adalah kemampuan teknologi digital dalam membangun komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.

Dikatakan, melalui kanal digital, masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang ditemui di lingkungan masing-masing tanpa harus terlebih dahulu mendatangi kantor lurah, kecamatan, maupun kantor wali kota.

Appi juga memberikan gambaran, warga dapat melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungannya, seperti saluran air yang tersumbat, kondisi infrastruktur, maupun persoalan fasilitas publik yang membutuhkan respons pemerintah.

“Karena masyarakat itu bisa berbicara tanpa harus dengan lurahnya, tanpa harus dengan camatnya, tanpa harus dengan wali kotanya. Sehingga solusi bisa disampaikan lewat aplikasi Lontara plus,” ungkapnya.

Menurut dia, pola komunikasi tersebut penting karena pemerintah membutuhkan informasi langsung dari masyarakat untuk mengetahui kondisi riil di lapangan.

Setiap laporan masyarakat kemudian dapat menjadi bagian dari gambaran mengenai kondisi perkotaan yang harus direspons pemerintah sesuai kewenangan dan tingkat urgensinya.

Ini memberikan sebuah gambar kondisi masyarakat, kondisi masyarakat yang ada di perkotaan.

“Bagaimana caranya pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan itu, itu yang kita lihat dan kita tindaklanjuti setiap aduan,” jelas Munafri.

Lebih jau, Wali Kota Makassar itu menyinggung pentingnya reformasi digital dalam memangkas waktu penyelesaian berbagai urusan pemerintahan.

Digitalisasi, kata dia, harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam hal kecepatan, kemudahan, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan.

Appi mencontohkan proses pelayanan yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup panjang dapat didorong menjadi lebih cepat melalui pemanfaatan sistem digital dan integrasi antar-OPD.

Dengan sistem yang terkoneksi, masyarakat tidak perlu berulang kali memasukkan data atau mendatangi unit pelayanan yang berbeda untuk menyelesaikan satu kebutuhan administrasi.

“Konsep ini, menjadi bagian dari upaya kami di Pemkot Makassar melakukan reformasi birokrasi berbasis teknologi,” tuturnya.

Selain itu, Munafri menekankan bahwa inovasi digital pada akhirnya harus kembali kepada tujuan utama pemerintahan, yakni memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. Karena itu, pemerintah harus mampu merespons kebutuhan dasar warga secara cepat dan tepat.

“Harapan masyarakat itu sangat besar. Kehadiran Pemerintah Kota di sini adalah memberikan pelayanan. Kehadiran pemerintah adalah memaksimalkan apa keinginan masyarakat yang harus terpenuhi,” imbuh Munafri.

Ia menyebut kebutuhan dasar masyarakat harus memperoleh perhatian dan pengayoman dari pemerintah.

Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap persoalan di wilayah dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Alumni FH Unhas itu, mengakui tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara instan. Namun, menurut dia, hal yang paling penting adalah memastikan pemerintah mengetahui persoalan tersebut dan memiliki mekanisme untuk menindaklanjutinya.

“Tidak semua persoalan itu di depan mata diselesaikan. Tapi kita harus tahu mau tahu kemajuan apa,” terangnya.

Dalam pembahasan tersebut, transformasi digital Makassar juga dikaitkan dengan upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi kreatif dan memberikan ruang bagi generasi muda.

Disebutkan, Pemkot Makassar menyiapkan ruang pengembangan kreativitas melalui berbagai inisiatif, termasuk Makassar Youth Philosophy, sebagai bagian dari pendekatan pembangunan yang memberikan ruang kepada generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif.

Bagi Munafri, digitalisasi pemerintahan tidak boleh berdiri sendiri. Teknologi perlu dihubungkan dengan pengembangan ekosistem perkotaan secara lebih luas, termasuk ekonomi, pendidikan, kreativitas, dan pelayanan publik.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya membangun aplikasi, tetapi juga membangun ekosistem yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses pelayanan sekaligus memiliki ruang untuk berkembang.

Pada sesi akhir, Munafri menegaskan, pengembangan Lontara Plus merupakan proses yang terus berjalan.

Integrasi sistem membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan agar teknologi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, dalam proses membangun sistem digital pemerintahan, berbagai persoalan dan masukan dari masyarakat justru menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan.

Ia mengatakan, pemerintah harus terbuka terhadap perubahan karena kebutuhan masyarakat terus berkembang.

“Dan akhirnya kita melihat ini memberikan sebuah gambaran kondisi masyarakat, dan hasilnya menjadi ruang menampung aspirasi,” ungkapnya.

Melalui Lontara Plus, Pemkot Makassar ingin menjadikan teknologi sebagai instrumen untuk memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin terintegrasi dalam mendukung visi pembangunan Kota Makassar.

Munafri berharap transformasi digital yang dilakukan Pemkot Makassar dapat memperkuat pola pemerintahan yang lebih responsif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Dia menekankan, keberhasilan digitalisasi bukan hanya dilihat dari keberadaan aplikasi, tetapi dari sejauh mana teknologi tersebut mampu membuat pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat.

“Yang paling penting yang harus kita berikan adalah pemerintahan Kota yang menjaminkan agar pesan dan aspirasi warga muda sampai ke Pemerintah,” pungkasnya. (*)

Mengusung tema “Beauty Gateway: Your Escape to Glow, Your Journey to Self Love”, Citra Beauty Fair 2026 menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal berbagai produk kecantikan sekaligus mendapatkan edukasi dan informasi seputar perawatan diri.

Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham mengapresiasi pelaksanaan Citra Beauty Fair yang menghadirkan ratusan brand serta pelaku industri kecantikan. Menurutnya, kegiatan seperti ini tidak hanya memberikan pilihan produk kepada masyarakat, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan industri kecantikan dan ekonomi lokal di Kota Makassar.

Aliyah Mustika Ilham juga mengingatkan masyarakat agar tidak sekadar mengikuti tren dalam memilih produk kecantikan.

“Yang paling penting, hati-hati dalam memilih produk. Pilih produk yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kulit masing-masing,” pesannya.

Ia menekankan pentingnya masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dengan memperhatikan keamanan, kualitas, serta kesesuaian produk sebelum digunakan.

Citra Beauty Fair 2026 diikuti sekitar 137 booth dan 140 brand terkemuka di Indonesia. Kehadiran berbagai brand tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman baru sekaligus memperluas akses masyarakat Makassar terhadap perkembangan industri kecantikan.

Sementara itu, Founder dan CEO Citra Kosmetik dan Suwala, Catherina Yusuf, menyampaikan bahwa Citra Beauty Fair hadir bukan sekadar sebagai pameran produk kecantikan, tetapi sebagai wadah untuk mempertemukan pelaku industri dengan konsumen.

“Citra Beauty Fair hadir bukan hanya sebagai sebuah pameran, tetapi sebagai wadah untuk mempertemukan para pelaku industri dengan konsumen, membuka peluang kolaborasi, memperluas jaringan, serta memperkenalkan inovasi terbaru,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh brand, eksibitor, sponsor, partner, komunitas, media, dan berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya Citra Beauty Fair 2026.

Pelaksanaan Citra Beauty Fair 2026 diharapkan semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu kota tujuan kegiatan industri kreatif dan kecantikan di Indonesia, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Sekda Makassar Andi Zulkifly memimpin rapat entri meeting bersama BPKP didampingi Inspektur Daerah Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Makassar Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Muh Roem dan pejabat teknis lingkup Pemkot Makassar.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan mempercepat pelaksanaan transformasi digital dalam pendataan perlindungan sosial di Kota Makassar.

Sekda Makassar Andi Zulkifly mengatakan, Pemkot Makassar terus melakukan berbagai langkah untuk mendukung percepatan digitalisasi perlindungan sosial, termasuk menyesuaikan strategi pendataan di tingkat masyarakat.

Menurutnya, pada tahap awal, pendataan dilakukan dengan melibatkan agen dari unsur pegawai pemerintah. Namun, pola tersebut dinilai belum optimal karena para pegawai memiliki tugas utama yang harus dijalankan, sementara waktu masyarakat untuk ditemui tidak selalu sama.

“Konsep awalnya kami mendorong agen-agen dari pegawai pemerintah. Ternyata agak kedodoran karena mereka sudah memiliki pekerjaan utama, sementara masyarakat memiliki waktu yang berbeda untuk ditemui,” kata Andi Zulkifly.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkot Makassar kemudian mengubah strategi dengan melibatkan pengurus RT dan RW sebagai agen pendataan. Pelibatan RT/RW dinilai lebih efektif karena mereka memiliki kedekatan dan akses langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Kami ubah strateginya dengan melibatkan RT dan RW sebagai agen. Selain memiliki insentif, mereka juga memiliki indikator pekerjaan yang dapat dinilai, termasuk membantu program pemerintah,” ujarnya.

Andi Zulkifly menegaskan, Pemkot Makassar akan terus memaksimalkan pelaksanaan program tersebut agar target pendataan dapat tercapai. Terlebih, Makassar menjadi salah satu daerah yang masuk dalam proyek percontohan pendataan perlindungan sosial secara digital.

“Kami akan terus memaksimalkan program ini. Saya kira ini juga menjadi perhatian dalam rapat-rapat yang kami lakukan agar Makassar tidak tertinggal dalam proyek percontohan ini,” katanya.

Dalam Entry Meeting tersebut, perwakilan BPKP turut menyampaikan apresiasi terhadap progres pendataan yang dilakukan Pemkot Makassar. Berdasarkan pemantauan dashboard, jumlah data yang masuk mengalami peningkatan signifikan.

Dari sekitar 7.000 data pada 10 Agustus 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 128 ribu data. Dari 10 indikator yang menjadi ukuran, sembilan indikator disebut telah terpenuhi dan tersisa indikator terkait agen aktif.

BPKP selanjutnya akan melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk melihat pelaksanaan pendataan sekaligus mengidentifikasi kendala teknis yang dihadapi perangkat daerah terkait.

Andi Zulkifly memastikan Pemkot Makassar siap memberikan dukungan terhadap proses monitoring tersebut. Ia meminta Inspektorat mengawal koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan program tersebut.

“Kami dari Pemkot Makassar siap mendukung apabila ada kebutuhan tim, termasuk kunjungan ke kantor-kantor. Saya minta Inspektorat mengawal dan menghubungkan tim dengan SKPD terkait agar selama penugasan bisa berjalan lancar,” tuturnya.

Ia berharap kolaborasi Pemkot Makassar dan BPKP dapat mempercepat pencapaian target digitalisasi perlindungan sosial sekaligus menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meninjau langsung fasilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau PAMSIMAS di Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Rabu (19/8/2026).

Pada kesempatan ini, Munafri alias Appi menyampaikan peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sarana penyediaan air bersih.

Sekaligus memastikan fasilitas yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga yang selama ini berada di wilayah dengan keterbatasan akses air.

“Saya datang langsung ke lokasi melihat SPAM ini. Tujuannya memastikan ketersediaan air pompa ini berjalan dan manfaat untuk warga disini,” ujar Appi.

Fasilitas SPAM tersebut berada di sekitar wilayah RW 03 Kelurahan Cambaya dan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan air bersih.

Dalam kunjungannya, Munafri melihat langsung sarana sumur bor serta sistem distribusi air yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat.

Di lokasi tersebut terdapat lima sumur bor yang menjadi sumber air bagi warga. Tiga di antaranya merupakan sumur bor bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar yang dibangun untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat di kawasan tersebut.

Munafri mengatakan, fasilitas SPAM tersebut sebelumnya telah diserahkan untuk dikelola secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat.

“Tadi saya datang lihat SPAM ini, sekitar empat bulan berjalan, diberikan oleh PU kepada masyarakat untuk dikelola secara mandiri, secara swadaya,” kata Munafri.

Menurutnya, fasilitas tersebut awalnya diproyeksikan hanya melayani sekitar 83 rumah. Namun, dalam perkembangannya, jaringan air bersih tersebut telah mampu melayani hingga 109 rumah warga.

“Ini mengaliri, target awalnya kurang lebih hanya 83 rumah, tapi akhirnya menjadi 109 rumah yang mereka layani,” terang Appi.

Lebih lanjut, mantan CEO PSM itu menilai, keberadaan SPAM menjadi salah satu langkah penting Pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi ancaman kekeringan, terutama di kawasan yang secara geografis memang memiliki keterbatasan sumber air.

“Ini adalah salah satu antisipasi kita untuk bagaimana mengantisipasi kemarau panjang,” katanya.

Tidak hanya di Cambaya, Munafri mengungkapkan Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas PU juga telah merencanakan pembangunan fasilitas SPAM serupa di sejumlah wilayah lainnya.

Sedikitnya terdapat 13 titik tambahan yang direncanakan untuk dibangun sebagai bagian dari upaya memperluas akses air bersih bagi masyarakat.

Menurut Munafri, pembangunan fasilitas tersebut akan diprioritaskan di wilayah-wilayah yang selama ini memang mengalami kesulitan memperoleh air, terlebih ketika memasuki musim kemarau.

“Di beberapa wilayah tahun ini, Dinas PU juga sudah merencanakan membuat SPAM seperti ini di 13 titik tambahan lagi yang harus kita maksimalkan di wilayah-wilayah yang sangat terdampak,” jelasnya.

Ia menyebut kondisi musim kemarau tahun ini perlu diantisipasi secara serius. Sebab, berdasarkan perhitungan pemerintah, periode musim kering diperkirakan cukup panjang dengan kondisi yang relatif lebih kering dibandingkan biasanya.

“Hitungan kita ini lumayan panjang musim keringnya dan sangat kering. Memang dibutuhkan supporting, khususnya daerah-daerah yang pada musim biasa saja susah air, apalagi musim kering,” ungkap Munafri.

Karena itu, pemerintah akan melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang dinilai membutuhkan dukungan fasilitas penyediaan air bersih.

Appi juga meminta jajaran kecamatan untuk memberikan masukan mengenai lokasi yang memiliki tingkat kebutuhan air bersih tinggi, sehingga pembangunan fasilitas SPAM berikutnya dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Makanya dari peninjauan ini, kita mau lihat juga di Cambaya dan melihat masukan dari Pak Camat, di mana lagi lokasi yang sangat membutuhkan untuk kita bisa buat,” tuturnya.

Dalam peninjauan tersebut, Munafri juga memastikan pola distribusi air dari fasilitas SPAM Cambaya berjalan dengan melibatkan masyarakat sebagai pengelola.

Dia menjelaskan, air yang dihasilkan dari sumur bor tersebut didistribusikan secara mandiri oleh warga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di kawasan sekitar.

“Didistribusikan, dilakukan secara mandiri oleh masyarakat,” terang Ketua IKA FH Unhas itu.

Munafri menyebut sistem pengelolaan berbasis masyarakat tersebut menjadi salah satu kekuatan dari program SPAM.

Warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga diberikan ruang untuk mengelola fasilitas secara swadaya.

Bahkan, masyarakat yang membutuhkan air dapat mengambil air dengan membawa wadah atau jeriken untuk kemudian digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Warga yang mengelola sendiri,secara mandiri seperti itu untuk pengelolaannya,” katanya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas air bersih seperti SPAM masih sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga yang belum memiliki akses air secara langsung ke rumah.

Munafri juga memastikan kualitas air yang dihasilkan dari sumur bor tersebut dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan masyarakat.

Sumur yang menjadi sumber air SPAM Cambaya memiliki kedalaman mencapai sekitar 180 meter.

“Kualitasnya bagus. Sumur kedalamannya 180 meter,” kata Munafri.

Kedalaman tersebut membuat sumber air yang digunakan berasal dari air tanah yang berada cukup jauh di bawah permukaan.

Ia pun sempat berseloroh mengenai kedalaman sumur tersebut yang menurutnya hampir menyerupai kedalaman sumber air yang digunakan dalam sistem penyediaan air berskala besar.

Dengan berfungsinya fasilitas SPAM Cambaya, Pemerintah Kota Makassar berharap masyarakat di kawasan tersebut memiliki sumber air alternatif yang dapat diandalkan, khususnya ketika pasokan air mengalami tekanan akibat musim kemarau.

Pemkot Makassar juga akan terus mengidentifikasi wilayah-wilayah yang membutuhkan fasilitas serupa sebagai bagian dari strategi menghadapi dampak kekeringan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih tetap terpenuhi.

“Langkah ini, menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan kondisi cuaca, terutama di kawasan yang secara rutin mengalami persoalan ketersediaan air saat musim kemarau,” tukas Appi. (*)

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung pembahasan ducting sharing bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

“Tentu, ducting sharing ini penting dicermati oleh SKPD yang terlibat, khususnya yang menangani ducting sharing, untuk kita jalankan di Kota Makassar,” kata Munafri, kepada awak media, usai pembahasan berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (11/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari proses kajian dan sinkronisasi untuk memastikan rencana penyediaan infrastruktur utilitas bawah tanah dapat berjalan sesuai regulasi, sekaligus mendukung penataan wajah kota agar lebih tertib.

Munafri mengatakan, skema ducting sharing berkaitan erat dengan rencana investasi yang akan masuk ke Pemerintah Kota Makassar.

Karena itu, pemerintah tidak hanya melihat aspek pembangunan fisik, tetapi juga memastikan skema investasi yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan dan memberikan keberlanjutan terhadap investasi tersebut.

“Ini melibatkan investor atau investasi yang akan masuk ke pemerintah kota. Sehingga kita membangun kajian untuk memastikan skema investasinya sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada,” jelas Munafri, yang akrab disapa Appi.

Menurutnya, aspek keberlanjutan nilai investasi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan sejak awal untuk dijalankan sebagai bagian dari program keberlanjutan.

Oleh sebab itu, Pemerintah kota ingin memastikan investasi yang dilakukan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur semata, tetapi dapat memberikan manfaat dan memiliki skema pengelolaan yang jelas dalam jangka panjang.

“Yang paling pertama harus kita jaga adalah keberlanjutan dari nilai investasi yang akan dilakukan oleh investor yang ada,” tegasnya.

Selain aspek investasi, Pemkot Makassar juga menaruh perhatian terhadap sinkronisasi pembangunan ducting dengan berbagai program pembangunan infrastruktur jalan.

Appi mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan ducting tidak justru berbenturan dengan agenda pemerintah dalam melakukan peningkatan atau rehabilitasi jalan.

“Jangan sampai ini masuk dalam proyeksi peningkatan jalan, kemudian kita menggali lagi di sampingnya. Ini yang harus disinkronisasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Appi menjelaskan bahwa sinkronisasi tersebut penting agar setiap pekerjaan infrastruktur dapat dilakukan secara efisien dan tidak menimbulkan pekerjaan berulang yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat maupun menambah beban pembiayaan.

Pemkot Makassar, kata dia, juga telah melihat sejumlah daerah yang lebih dahulu menerapkan konsep serupa, contoh tersebut akan dijadikan sebagai bahan pembanding atau benchmark dalam menentukan pola penerapan ducting sharing yang paling sesuai dengan karakteristik Kota Makassar.

“Kami berdiskusi bahwa sudah ada beberapa contoh daerah yang bisa menjadi benchmark untuk kita,” katanya.

“Kita berharap proses ini segera closing, sehingga tahun ini proses investasi ducting sharing sudah bisa berjalan di Makassar,” sambung mantan CEO PSM itu.

Selain itu, Appi menyampaikan jika terealisasi, penerapan ducting sharing diharapkan menjadi salah satu langkah untuk secara bertahap menurunkan kabel-kabel fiber optik yang saat ini masih berada di udara ke dalam jaringan bawah tanah.

Politisi Golkar itu memastikan, Pemkot Makassar menargetkan adanya percontohan penerapan ducting sharing pada sejumlah ruas jalan pada tahun ini.

“Insya Allah ada percontohan beberapa ruas yang akan dicoba untuk dilakukan,” terangnya.

Kendati demikian, Appi belum menyebutkan secara pasti ruas jalan yang akan menjadi lokasi percontohan.

Penentuan lokasi masih harus melalui kajian bersama, termasuk mempertimbangkan kondisi fisik jalan, rencana pembangunan pemerintah, serta kesiapan investasi dari calon investor.

“Ada beberapa calon investor, tapi kita melihat bagaimana kondisi dan keadaan dari ruas jalan yang akan ditentukan, apakah bisa di situ atau ada keadaan yang membuat sehingga harus ditunda di ruas itu,” jelasnya.

Selain menentukan lokasi, pemerintah bersama calon investor juga masih melakukan penghitungan terhadap besaran investasi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur ducting.

Dengan demikian, penerapan ducting sharing tahun ini akan dilakukan secara bertahap melalui proyek percontohan sebelum nantinya dikembangkan pada ruas-ruas jalan lainnya.

Dia juga menuturkan, rencana ducting sharing di Kota Makassar sebenarnya telah mulai dibahas sejak tahun lalu. Namun, implementasinya membutuhkan skema kelembagaan yang tepat.

Hal ini, dikarenakan Pemerintah Kota belum memiliki perseroan yang dapat secara langsung menjalankan pola kerja sama bisnis dengan pihak ketiga maupun investor.

Appi mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Pemkot Makassar perlu menyiapkan pola yang berbeda dalam menjalankan investasi ducting sharing.

“Karena kita tidak punya perseroan untuk melaksanakan B2B (business-to-business). Makanya dari awal kita mendorong untuk ada perseroan yang bisa melaksanakan kegiatan dengan pihak ketiga atau pihak investor untuk langsung bekerja sama,” ungkapnya.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemkot Makassar saat ini tengah memproses pembentukan dua perseroan baru, yakni perseroda yang bergerak di bidang pangan dan perseroda di bidang infrastruktur.

Menurut Appi, perseroan infrastruktur nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah kota dalam membangun pola kerja sama investasi dengan pihak ketiga.

“Kita lagi proses, ada dua perseroda yang kita membangun dari awal, yaitu perseroda pangan dan perseroda infrastruktur,” terangnya.

Perseroda tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi wadah dalam menjalankan berbagai bentuk kerja sama investasi yang membutuhkan pola hubungan bisnis antarpihak atau business to business (B2B).

Ini adalah model bisnis saat sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain, bukan kepada konsumen akhir.

“Semua nanti akan masuk ke dalam situ, sehingga untuk membangun kerja sama mereka yang akan menjadi proses penugasan untuk melakukan proses kerja sama di bidang investasi,” tuturnya.

Melalui skema tersebut, Pemkot Makassar berharap pengembangan infrastruktur kota tidak hanya bergantung pada kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.

Tetapi juga dapat membuka ruang kolaborasi dengan investor melalui mekanisme yang tetap sesuai dengan regulasi.

Penerapan ducting sharing menjadi salah satu langkah strategis yang tengah dimatangkan Pemkot Makassar untuk membangun infrastruktur utilitas yang lebih tertata.

Selain mengurangi kepadatan kabel udara, keberadaan jaringan utilitas bawah tanah juga diharapkan mendukung estetika kota sekaligus memudahkan pengelolaan jaringan telekomunikasi di masa mendatang.

“Kita juga memastikan aspek regulasi, investasi, kelembagaan, lokasi, serta sinkronisasi dengan program pembangunan jalan dapat berjalan secara terintegrasi sebelum proyek percontohan ini dimulai,” tukas Appi. (*)

Namun, kontribusi tersebut harus berjalan seiring dengan penataan kota, estetika lingkungan, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

“Reklame yang ada di Kota Makassar ini harus betul-betul memberikan dampak yang baik, tidak boleh semrawut,” hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar dan para pengusaha reklame di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (10/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi meminta Bapenda dan pelaku usaha membangun pola komunikasi yang lebih baik dalam hal penataang titik reklame.

Menurutnya, penataan reklame tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan komersial, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

“Artinya, kita mau bukan hanya kepada pengusaha, tapi juga kepada pemerintah penataan ulang. Bahkan, harus berdampak sebaliknya, pemerintah juga memberikan dampak kepada pengusaha,” imbuh Appi.

Orang nomor satu Kota Makassar itu mengakui masih terdapat persoalan dalam tata kelola reklame, termasuk persoalan pembayaran pajak atau kewajiban lainnya yang kerap muncul menjelang akhir tahun.

Karena itu, ia berharap pertemuan dengan para pengusaha reklame menjadi awal untuk membangun hubungan yang lebih terbuka dan konstruktif.

Appi mengungkapkan, Pemkot Makassar akan melakukan penataan ulang terhadap titik-titik reklame yang ada di wilayah kota.

Penataan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap titik reklame memiliki nilai komersial yang jelas, sekaligus tidak menimbulkan kesemrawutan visual.

Menurutnya, keberadaan reklame dengan ukuran dan ketinggian yang tidak beraturan dapat mengganggu estetika kota.

“Ini untuk memastikan bahwa value dari sebuah titik ini memang harus mempunyai value yang kuat dan tidak bertumpuk-tumpuk,” tuturnya.

“Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Ini sangat mengganggu estetika kota,” sambung politisi Golkar itu.

Selain menata titik reklame, Appi juga mendorong peningkatan penggunaan media reklame digital Videotron atau Light Emitting Diode (LED) atau dioda pemancar cahaya di sejumlah lokasi strategis.

Ketua IKA FH Unhas itu menilai, eksistensi reklame digital dapat menjadi salah satu alternatif untuk membuat wajah kota lebih modern, sekaligus memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi kepentingan komersial maupun penyampaian informasi publik.

“Kalau mau membantu program pemerintah, naikkanlah sambil menunggu komersialnya. Kasih muncul iklan-iklan layanan masyarakat, tentang pembangunan, pengelolaan sampah, peraturan lalu lintas dan sebagainya,” saran Appi.

Jenis reklame meliputi penggolongan berdasarkan tujuan (komersial dan nonkomersial), sifat (penerangan, peringatan, ajakan), serta media yang digunakan yaitu reklame audio, visual (dalam dan luar ruang), serta audio visual.

Lebih lanjut, mantan CEO PSM itu juga menyebutkan keberadaan materi reklame yang tidak segera diganti setelah masa tayangnya berakhir.

Bahkan, Appi mengungkapkan masih menemukan sejumlah reklame yang menampilkan ucapan atau materi kegiatan lama (setahun berlalu).

Menurutnya, ruang reklame yang sedang tidak digunakan untuk kepentingan komersial dapat dimanfaatkan sementara untuk menyampaikan pesan-pesan layanan masyarakat.

“Dengan tampilan yang sifatnya informasi, reklame tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga dapat menjadi media komunikasi publik yang mendukung berbagai program pemerintah,” terangnya.

Pada kesempatan ini, lanjut Munafri Pemkot Makassar juga berencana menyusun grand design penempatan reklame.

Langkah ini dilakukan agar pertumbuhan reklame di setiap kawasan dapat dikontrol dan tidak hanya bergantung pada ketersediaan ruang kosong.

Appi menegaskan, pemasangan reklame tidak boleh dilakukan hanya karena terdapat lokasi kosong kemudian langsung dipasangi reklame.

“Jadi, tidak asal ada tempat kosong, lalu prosedurnya langsung dipasang. Apalagi biasa pasang dulu baru izin, tidak boleh,” tegasnya.

Dia meminta seluruh proses pemasangan dilakukan sesuai prosedur sejak awal, termasuk memastikan status kewenangan jalan dan perizinannya.

Menurut Appi, tidak semua ruas jalan berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Makassar, ada juga jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Kalau jalan provinsi, izinnya ke instansi provinsi, kalau jalan negara, ke balai. Kalau jalan kota, ke kota. Kabupaten dan sebagainya,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai masih terdapat sejumlah regulasi dan mekanisme yang perlu dibenahi agar tata kelola reklame ke depan dapat berjalan lebih tertib.

Selain reklame permanen, Appi juga meminta Bapenda memperketat pengawasan terhadap pemasangan baliho insidentil.

Ia menilai baliho yang dipasang dalam waktu tertentu tetapi kemudian dibiarkan setelah masa tayangnya selesai dapat mengganggu keindahan kota.

“Memasang baliho-baliho yang insidentil sifatnya itu sangat mengganggu. Kadang-kadang cuma pasang, setelah itu dibiarkan begitu saja, nanti kita lagi yang urusin,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong adanya mekanisme bersama antara pemerintah dan pengusaha reklame, termasuk kemungkinan membangun media bersama untuk kebutuhan pemasangan materi insidentil.

Aturan mengenai pemasangan, masa berlaku, hingga kewajiban menurunkan baliho setelah masa tayang berakhir, menurutnya, perlu diperjelas dan ditegakkan secara konsisten.

Appi juga menyampaikan bahwa Pemkot Makassar akan mengatur lebih ketat lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan reklame.

Sejumlah ruang publik, termasuk taman kota, dipertimbangkan untuk dibatasi bahkan dilarang menjadi lokasi pemasangan reklame.

Dia menegaskan, ruang publik harus tetap memiliki fungsi utama sebagai ruang yang nyaman bagi masyarakat, bukan dipenuhi kepentingan komersial.

“Ini, sejalan dengan aturan yang telah dimiliki Pemkot Makassar melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame yang mengatur antara lain titik penempatan, estetika, serta larangan pemasangan reklame pada ruang publik tertentu,” bebernya.

Hal lain yang menjadi perhatian serius Wali Kota adalah keberadaan reklame rokok, khususnya yang menampilkan identitas produk secara langsung di ruang-ruang publik.

Ia mengatakan Pemkot Makassar sedang mendorong penataan agar iklan rokok tidak tampil secara langsung dengan identitas produk di kawasan perkotaan, terutama pada lokasi yang berdekatan dengan sekolah maupun taman.

“Kalau di dalam kota bisa, tapi tidak direct. Tidak seperti menampilkan merek secara langsung,” imbuh Munafri.

Dia menyebut bentuk promosi yang tidak secara langsung menampilkan produk masih dapat dipertimbangkan sepanjang tidak melanggar ketentuan.

Namun, ia menegaskan keberadaan iklan rokok yang menampilkan produk secara terang-terangan, terutama di kawasan tengah kota, dekat sekolah dan taman, harus menjadi perhatian khusus.

“Apalagi kalau ada di tengah-tengah kota, ada di dekat persekolahan dan taman-taman, itu sama sekali pasti tidak bisa,” tegasnya.

Menurut Appi, penataan reklame tersebut juga berkaitan dengan upaya Makassar memperkuat status sebagai kota sehat dan kota ramah anak.

Ketua Golkar Makassar itu menyebut salah satu persoalan yang selama ini menjadi perhatian dalam penilaian kota sehat dan ramah anak adalah masih ditemukannya identitas iklan rokok di ruang-ruang strategis perkotaan.

“Makassar ini menuju salah satu yang diproyeksikan menjadi kota sehat dan kota ramah anak. Kota sehat dan kota ramah anak ini membutuhkan salah satu persyaratannya adalah tidak boleh ada lagi tulisan rokok di tengah-tengah kota,” katanya.

Di sisi lain, Appi meminta Bapenda tidak hanya menunggu kewajiban pajak reklame masuk, tetapi juga aktif melakukan pengawasan di lapangan.

Ia menilai reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sehingga kondisi fisik dan kepatuhannya harus dipantau secara rutin.

Munafri menegaskan penataan reklame bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pengusaha. Akan tetapi Pemerintah juga memiliki kewajiban memastikan tata kelola, pengawasan, perizinan, dan koordinasi antarlembaga berjalan dengan baik.

“Ini sebenarnya bukan hanya urusannya pengusaha reklame. Ini harusnya menjadi urusan pemerintah Kota harus mampu berkoordinasi,” ungkapnya.

Appi menekankan, sinergi antara pemerintah dan pengusaha reklame menjadi kunci agar sektor tersebut mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD sekaligus menjaga wajah Kota Makassar.

Ia berharap reklame ke depan tidak hanya dipandang sebagai ruang komersial, tetapi juga bagian dari desain kota.

“Yang lebih penting adalah sinergi antara pengusaha dan pemerintah itu harus kita jaga dengan baik, sehingga bisa memberikan manfaat bagi kita semua,” pungkas Appi. (*)

Kawasan ini diproyeksikan berkembang menjadi pusat logistik dan terminal ekspedisi barang modern yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi sekaligus mengurai persoalan kemacetan di kawasan utara Kota Makassar.

Direktur Utama Perumda Terminal Makassar Metro, Elber Maqbul Amin, mengatakan pengembangan tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memaksimalkan potensi lahan terminal yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Tidak hanya berfokus pada peningkatan layanan bagi masyarakat dan pengguna terminal, perusahaan daerah tersebut kini mulai menyiapkan transformasi besar dengan mengembangkan Terminal Daya menjadi pusat logistik dan terminal ekspedisi barang yang terintegrasi.

“Ke depan kami merancang Terminal Regional Daya menjadi terminal ekspedisi atau terminal logistik. Sehingga tidak hanya sekadar naik turun penumpang,” ujarnya, Rabu (15/72026).

Oleh sebagai itu, mulai sekarang Direksi Perumda Terminal Makassar Metro terus melakukan berbagai pembenahan dan inovasi mengoptimalkan pemanfaatan aset Terminal Regional Daya tersebut.

Menurutnya, Terminal Regional Daya memiliki luas lahan sekitar 12 hektare. Namun, area yang saat ini digunakan untuk operasional terminal penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) baru berkisar satu hingga dua hektare.

Artinya, masih terdapat sekitar 10 hektare lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan bisnis baru yang mampu meningkatkan pendapatan perusahaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ini merupakan salah satu program yang sedang kami siapkan agar fungsi terminal tidak hanya melayani transportasi penumpang, tetapi juga menjadi pusat distribusi barang,” jelas Elber.

Ia menjelaskan, pengembangan terminal logistik tersebut juga sejalan dengan program Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, khususnya dalam penataan kawasan kota dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Melalui konsep tersebut, aktivitas ekspedisi barang yang selama ini tersebar di sejumlah ruas jalan di wilayah utara Kota Makassar akan dipusatkan di Terminal Regional Daya.

Selain menciptakan kawasan usaha yang lebih tertata, langkah tersebut juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan lalu lintas yang selama ini kerap terjadi akibat aktivitas bongkar muat kendaraan ekspedisi di sejumlah titik.

“Selama ini aktivitas ekspedisi cukup banyak berada di wilayah utara Kota Makassar dan menimbulkan gangguan lalu lintas. Ke depan kami ingin seluruh aktivitas ekspedisi itu dipusatkan di Terminal Daya sehingga lebih tertata,” katanya.

Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan model bisnis baru Perumda Terminal Makassar Metro yang tidak hanya mengandalkan layanan terminal penumpang.

Tetapi juga berkembang sebagai pusat logistik, investasi, dan kawasan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

Menurut Elber, potensi bisnis terminal logistik dinilai sangat menjanjikan karena masih menjadi salah satu sektor usaha yang memiliki prospek besar untuk dikembangkan sebagai core business Perumda Terminal Makassar Metro.

“Kalau terminal ekspedisi ini berjalan, maka potensi bisnisnya sangat besar. Di sisi lain, kemacetan yang selama ini terjadi di empat kecamatan wilayah utara Kota Makassar juga bisa ditangani dengan lebih baik,” tambahnya.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Perumda Terminal Makassar Metro mulai melakukan sosialisasi kepada asosiasi perusahaan ekspedisi.

Ia mengungkapkan pihaknya telah menghadiri sejumlah pertemuan bersama asosiasi ekspedisi dan dalam waktu dekat kembali dijadwalkan mengikuti forum lanjutan yang salah satu agendanya membahas pemindahan aktivitas ekspedisi ke Terminal Regional Daya.

“Baru tahap sosialisasi dengan asosiasi. Setelah itu kami akan turun langsung kepada para pelaku usaha ekspedisi,” terangnya.

Proses sosialisasi nantinya akan melibatkan pemerintah kecamatan di wilayah yang selama ini menjadi lokasi aktivitas perusahaan ekspedisi.

Melalui koordinasi dengan para camat, seluruh pelaku usaha ekspedisi akan diundang untuk mendapatkan penjelasan mengenai rencana relokasi sekaligus mekanisme pemanfaatan lahan di Terminal Daya.

Menurut Elber, pola tersebut dipilih agar proses penataan dapat berjalan secara kolaboratif antara Perumda Terminal Makassar Metro, pemerintah kecamatan, serta para pelaku usaha.

“Kami ingin semua berjalan bersama, camat mengetahui prosesnya, pelaku usaha juga memahami lokasi yang disiapkan sehingga penataan bisa dilakukan secara bertahap dan saling mendukung,” jelasnya.

Ia menargetkan proses relokasi perusahaan ekspedisi mulai berjalan pada tahun 2026.

Meski menyadari masih terdapat sejumlah kendala teknis yang harus diselesaikan.

Pihaknya optimistis program tersebut dapat direalisasikan secara bertahap hingga seluruh perusahaan ekspedisi dapat beroperasi di kawasan Terminal Regional Daya.

Adapun mekanisme pemanfaatan kawasan nantinya akan mengikuti regulasi yang berlaku di lingkungan Perumda Terminal Makassar Metro.

“Pelaku usaha akan memanfaatkan fasilitas berupa kios maupun lahan yang disediakan melalui skema sewa, disertai sistem retribusi atau karcis sebagaimana operasional terminal pada umumnya,” tuturnya.

Selain pengembangan terminal logistik, Perumda Terminal Makassar Metro juga menyiapkan sejumlah proyek investasi lainnya.

Salah satunya adalah pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di lahan kosong yang berada di bagian depan kawasan Terminal Daya.

Elber mengungkapkan, rencana tersebut telah menarik minat investor atau mitra yang siap mengembangkan fasilitas secara menyeluruh.

“Untuk area depan terminal sudah ada peminat yang ingin membangun SPBU berikut fasilitas pendukungnya. Jadi konsepnya mencakup seluruh fasilitas yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Di sisi kelembagaan, Perumda Terminal Makassar Metro juga tengah mempersiapkan transformasi status badan usaha dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Perubahan status tersebut diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengembangan investasi, memperluas kerja sama bisnis, serta meningkatkan daya saing perusahaan daerah.

Elber menyebut proses pembangunan kawasan Terminal Daya diproyeksikan berlangsung secara bertahap pada periode 2026 hingga 2027.

Sementara proses perubahan status badan hukum menjadi Perseroda ditargetkan dapat diselesaikan pada rentang tahun 2027 hingga 2028.

“Setelah pembenahan tiga terminal utama yang dikelola Perumda Terminal Makassar Metro selesai dan transformasi menjadi Perseroda terealisasi, perusahaan akan melanjutkan ekspansi bisnis ke berbagai lokasi lainnya,” tukasnya. (*)

Komitmen tersebut terlihat saat Munafri menerima audiensi Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (26/6/2026).

Perwakilan koalisi, Izhar, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Wali Kota Munafri sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan partai politik demi kepentingan masyarakat. “Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen mendukung seluruh program Pak Wali Kota,” jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan penataan Kota Makassar. Ia menjelaskan, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog.

Selain mempererat silaturahmi, ketiga partai menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra Pemerintah Kota Makassar dalam menyukseskan berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan. “Jadi, tujuan kami adalah saling menguatkan agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” sambung Izhar.

Audiensi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, tidak hanya dengan partai politik yang memiliki kursi di DPRD, tetapi juga dengan partai non-parlemen.

Melalui komunikasi yang terbuka dan kolaborasi lintas kekuatan politik, Pemerintah Kota berharap berbagai program strategis, khususnya penataan kota, peningkatan pelayanan publik. Serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan seluruh elemen di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan keberhasilan pembangunan dan penataan Kota Makassar, dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, hingga tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan warga di tingkat akar rumput. “Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat,” kata Munafri.

Dalam pertemuan tersebut, Munafri menyambut baik komitmen tiga partai non-parlemen yang menyatakan kesiapan mendukung berbagai program Pemerintah Kota Makassar, khususnya penataan kota dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, dukungan dari seluruh kekuatan politik merupakan modal penting agar setiap program pemerintah dapat diterima dan dipahami masyarakat.
“Kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat harus terus berjalan. Tidak semua hal bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Itu sangat tidak mungkin,” jelasnya.

Ia meminta agar bentuk kolaborasi yang akan dilakukan disusun secara terencana sehingga memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Munafri menjelaskan, pola komunikasi dengan setiap partai politik tentu memiliki pendekatan yang berbeda.

Namun tujuan besarnya tetap sama, yakni memperkuat dukungan terhadap program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan yang dibangun bersama partai politik harus mengandung unsur pemberdayaan sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merasakan manfaat dari program yang dijalankan.

“Yang penting kegiatannya sejalan dengan program pemerintah. Harus terlihat ada pemberdayaan di dalamnya dan ada dukungan nyata agar sistem ini berjalan dengan baik,” jelasnya.

Munafri mengatakan, kader-kader partai yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dapat menjadi penyambung komunikasi pemerintah sehingga pesan-pesan pembangunan lebih mudah diterima.“Kalau saya sendiri yang terus berbicara tentu tidak masalah. Tetapi akan jauh lebih efektif kalau orang-orang kita yang mendekati masyarakat, makan bersama mereka, berdialog langsung, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima,” tuturnya.

Di akhir pertemuan, Munafri berharap kader-kader partai non-parlemen dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan tujuan setiap kebijakan kepada masyarakat. Menurutnya, struktur organisasi partai yang menjangkau hingga tingkat bawah merupakan kekuatan besar untuk membangun komunikasi publik yang lebih efektif.

“Partai politik memiliki struktur sampai ke bawah punya jaringan. Karena itu mari kita matangkan bersama rancangannya agar kolaborasi ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kota Makassar,” tutup Munafri. (*)