Rakor ini diselenggarakan bertujuan untuk melakukan observasi mendorong Maros menjadi kabupaten percontohan Anti Korupsi yang layak dan dapat dijadikan tempat belajar bagi daerah lain di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala Satuan Tugas Kabupaten Kota Anti Korupsi, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi Ariz Dedy Arham di ruang Pola Kantor Bupati, Rabu (4/2/2026).

Dedy menjelaskan bahwa kehadiran KPK di Maros untuk ke dua kalinya, pertama pada tahun 2025 lalu. Tidak hanya Observasi dan evaluasi, tetapi juga untuk menghimpun data sekunder terbaru serta memperkuat strategi pencegahan korupsi. Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pendidikan dan pencegahan sejak dini.

“Untuk anak-anak, tentu kita tidak berbicara soal penindakan. Yang terpenting adalah bagaimana menanamkan nilai integritas melalui pendidikan, cerita, dongeng antikorupsi, dan pembiasaan sikap jujur,” ujarnya.

Selain itu, KPK juga mendorong pengembangan Program Desa Antikorupsi yang ditargetkan di dua desa di Kabupaten Maros yakni Desa Samangki dan Desa Temammpaduae. Ia berharap agar budaya antikorupsi tumbuh secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros Andi Davied Syamsuddin S.STP., M.Si memaparkan capaian pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih melalui 6 komponen dan 19 indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) atau Monitoring Controling Surveilance for Prevention (MSCP) sebagai syarat Kabupaten Maros menjadi Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi.

Keenam komponen itu meliputi, Tata laksana, kualitas pengawasan, kualitas pelayanan publik, peningkatan budaya kerja antikorupsi, peningkatan peran serta masyarakat, dan kearifan lokal.

“MCP Pada tahun 2025, Kabupaten Maros berhasil menempati peringkat 5 se-kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nilai 78, nilai SPI 70,6, penghargaan Universal Health Coverage bentuk komitmen pelayanan publik di bidang kesehatan selama 5 tahun belakangan” bebernya.

Diakhir paparannya, upaya pencegahan korupsi di Maros melalui penguat nilai budaya kearifan lokal “Mangaru”, yang dijadikan simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Maros dalam membangun pemerintahan yang jujur, berintegritas, dan antikorupsi.

Sementara itu Bupati Maros Dr.H.A.S Chaidir Syam, S.IP.,M.H menyambut dan mengapresiasi sangat positif atas ditunjuknya Kabupaten Maros sebagai calon percontohan Kabupaten Anti Korupsi tahun 2026.

Lebih lanjut, bupati juga menjelaskan di kompenen kualitas pengawasan Optimalisasi Pengawasan Internal Terhadap Fungsi OPD Penetapan Perangkat Daerah sebagai pilot project Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yakni Inspektorat Daerah, BKPSDM, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DPMPTSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Pendapatan Daerah.

“Telah dijelaskan di awal tadi oleh Ariz dedy mengenai linimasa pembentukan Kabupaten/Kota Anti Korupsi 2026, januari -Februari Persiapan, Februari-April Bimbingan Teknis, April -September Monev, Oktober-November Penilaian oleh KPK dan Desember Launching Pemberian penghargaan, saya harap kita memaksimalkan waktu yang telah ditentukan oleh KPK” ucap bupati. (#)

Pendampingan dilakukan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel, serta Inspektorat Sulsel, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Rakor yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Maros ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan KPK RI untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026. Kabupaten Maros sebelumnya ditetapkan sebagai salah satu kandidat berdasarkan hasil Rakor KPK pada Maret 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Maros Chaidir Syam, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros Andi Davied Syamsuddin, jajaran Inspektorat Kabupaten Maros, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta para camat se-Kabupaten Maros. Dari pihak KPK RI, kegiatan difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas).

Bupati Maros Chaidir Syam dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK RI serta pendampingan dari Pemerintah Provinsi Sulsel. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Maros untuk mendukung penuh pelaksanaan program Kabupaten/Kota Antikorupsi dan mendorong seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa agar aktif dalam upaya pencegahan korupsi.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros Andi Davied Syamsuddin memaparkan kesiapan daerah serta langkah-langkah yang telah dilakukan dalam memenuhi enam komponen dan 19 indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi sesuai pedoman KPK.

Enam komponen tersebut meliputi komitmen pimpinan, tata kelola pemerintahan, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja, serta partisipasi masyarakat, yang menjadi fondasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Usai pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pendalaman yang difokuskan pada identifikasi tantangan, pemenuhan indikator yang masih perlu diperkuat, serta penyusunan langkah tindak lanjut agar implementasi program Kabupaten/Kota Antikorupsi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ditemui usai kegiatan, Perwakilan Ditpermas KPK RI Aris Dedi Arham menjelaskan bahwa program Kabupaten/Kota Antikorupsi merupakan pengembangan dari program Desa Antikorupsi yang telah dijalankan KPK sejak 2021 hingga 2023.

“Desa Antikorupsi ini kami buat di tahun 2021 sampai dengan 2023 dan mendapat kesan baik. Kemudian dari Komisi III DPR meminta KPK untuk me-level up, jangan desa saja yang antikorupsi, tapi harus ada kriteria atau indikator kabupaten atau kota yang antikorupsi,” sebutnya.

“Harapannya dari salah satu percontohan kabupaten atau kota ini bisa menjadi tempat belajar bagi daerah lain bagaimana pemerintahan yang antikorupsi,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2024 KPK mulai melakukan proses skrining terhadap kabupaten/kota yang dinilai layak menjadi percontohan pemerintah daerah antikorupsi berdasarkan kriteria yang disusun bersama KPK RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Ombudsman, dan BPKP.

Di Sulawesi Selatan, hasil skrining tersebut mengerucut pada Kabupaten Maros, Kabupaten Bantaeng, dan Kota Makassar. “Dari ketiga daerah tersebut, kami lakukan pendalaman berdasarkan informasi terkini, seperti tingkat transparansi, pemanfaatan media sosial, serta upaya kampanye antikorupsi dan transparansi pelayanan publik. Dari hasil pendalaman tersebut, arahnya kami lebih kepada Kabupaten Maros,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aris memaparkan kriteria penentuan calon percontohan, antara lain Skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman, SAKIP, Indeks SPBE, serta integritas aparatur.

“Integritas aparatur ini terkait apakah di suatu daerah terdapat kepala daerah atau kepala OPD yang sedang dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Syarat ini menjadi salah satu yang paling berat,” jelasnya.

“Karena itu, kami memastikan dengan bersurat ke Polri dan Kejaksaan sebelum turun langsung. Jadi, ini pun belum pasti hingga kepolisian dan kejaksaan menyatakan Maros benar-benar bersih,” tambahnya.

Aris menegaskan bahwa status daerah percontohan tidak serta-merta menjamin bebas dari praktik korupsi, sehingga komitmen pimpinan dan seluruh jajaran menjadi faktor utama keberhasilan program.“Tidak ada jaminan bahwa daerah percontohan akan sepenuhnya bebas dari korupsi. Yang harus kita yakini adalah komitmen pimpinan dan seluruh jajaran untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

Selain rakor tersebut, KPK RI juga menjadwalkan observasi lapangan calon Percontohan Desa Antikorupsi di Kabupaten Maros pada Kamis, 5 Februari 2026, guna menilai kesiapan desa dalam mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi sekaligus memperkuat pencegahan korupsi dari tingkat desa. (*)

Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan salah satu pihak yang kena OTT di Pati ialah Sudewo. Budi mengatakan Sudewo masih diperiksa di Polres Kudus.

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangkap di Pati adalah saudara SDW (Sudewo),” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

Sedangkan di Jawa Timur Budi menjelaskan bahwa pihaknya telah mengamankan 15 orang.

“Benar, hari ini Senin (19/1/2026), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya 9 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun,” ujarnya.

Dia belum menguraikan perkara apa yang membuat Sudewo terjaring OTT dan siapa saja yang diamankan bersama Sudewo. Sedangkan dalam operasi di Jawa Timur tim KPK menyita barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” pungkasnya.

Pihak yang diamankan dalam OTT tersebut berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Sekadar diketahui, dua kepala daerah tersebut yakni Bupati Pati, Sudewo dan Walikota Madiun Maidi pada Pilkada serentak lalu diendorse oleh mantan Presiden Joko Widodo. Beredar video, Joko Widodo menitip menjaga daerah masing-masing.(*)

KPK menyatakan proses penyelidikan perlu dilakukan di ruang gelap. Sehingga KPK belum memberi informasi soal proses penyelidikannya menyasar siapa.

“Ya benar, jadi perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detil terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya, belum bisa kami sampaikan secara rinci,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

KPK mengeklaim penyelidikan ini sudah dilakukan sejak awal 2025. Dengan begitu, KPK memberi sinyal bahwa penyelidikan dilakukan sebelum viral dugaan mark up itu.

“Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun,” ujar Budi.

KPK terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut, bisa menyampaikan kepada KPK. Pesan ini termasuk untuk mantan cawapres 2024 sekaligus mantan menko polhukam Mahfud MD.

“Tentu setiap informasi dan data, baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat, itu tentu juga bisa menjadi pengayaan bagi tim, untuk menelusuri dan mengungkap perkara ini,” ujar Budi.

Sebelumnya, Mahfud menyentil dugaan mark up proyek Whoosh dalam akun YouTube Mahfud MD Official. Mahfud mengendus adanya selisih antara biaya pembangunan versi Indonesia dan versi China.

Mahfud menyebut kalkulasi versi Indonesia di angka sekitar 52 juta dolar AS per kilometer. Padahal dari hitungan pihak China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS per kilometer. Oleh karena itu Mahfud mencurigai kenaikan tiga kali lipat dari biaya yang mestinya dikucurkan.

Mahfud mengatakan, kalau KPK berniat menyelidiki soal Whoosh, KPK tak usah menunggu laporan darinya. Menurut Mahfud, KPK cukup memanggilnya untuk dimintai keterangan.

“Panggil saja saya, bukan diperiksa loh, tapi dimintai keterangan. Saya akan tunjukkan,” kata Mahfud dalam akun X pribadinya.(*)

Pesan itu disampaikan Jufri saat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi MCSP Pemprov Sulsel bersama Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 14 Oktober 2025.

“Saya mengharapkan seluruh Kepala OPD dapat semakin memperkuat komitmen, menugaskan operator yang kompeten, serta melakukan sinkronisasi data dan percepatan penyampaian evidence pada masing-masing area intervensi,” ujar Jufri Rahman.

Lebih lanjut, Sekda menargetkan agar pada November 2025, capaian MCSP Pemprov Sulsel menunjukkan kemajuan signifikan dan menempati posisi lebih baik secara nasional.

“Saya juga ingin menegaskan pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab Inspektorat atau KPK, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan. Setiap pimpinan OPD harus menjadi teladan dalam integritas, disiplin, dan akuntabilitas,” tegasnya.

Serta harus dipastikan bahwa seluruh pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai prinsip good governance.

Jufri juga menambahkan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas perangkat daerah agar upaya pencegahan korupsi berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Agar Sulawesi Selatan benar-benar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” tambahnya.

MCSP merupakan platform yang dikembangkan oleh KPK RI melalui Jaga.id sebagai instrumen pengawasan berbasis teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah memantau kinerja secara terintegrasi dalam delapan area intervensi strategis pencegahan korupsi, yaitu:

1. Pengadaan Barang dan Jasa (24%); 2. Perencanaan (18%); 3. Penganggaran (15%); 4. Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (12%); 5. Pelayanan Publik (10%); 6. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (8%); 7. Optimalisasi Pendapatan Daerah (7%); 8. Manajemen ASN (6%)

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya KPK, Epakartika, serta Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Muda, Basuki Hartonllyono, yang menegaskan komitmen Korsupgah Wilayah IV KPK dalam mendampingi Pemprov Sulsel menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (*)

Hal itu sebagaimana mandat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang kemudian diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPK.

“Tentunya, setiap Penyelenggara Negara, selain berkewajiban melaporkan LHKPN-nya secara periodik, yaitu sebelum tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya, juga wajib melaporkan LHKPN-nya pada saat pengangkatan pertama, berakhirnya jabatan atau pensiun, maupun pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (8/9/2025).

Merujuk pada Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, terang Budi, LHKPN tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat dua bulan sejak pengangkatan ataupun pemberhentian pada jabatan tersebut.

LHKPN yang disampaikan selanjutnya akan diverifikasi, dan setelah dinyatakan lengkap maka akan dipublikasikan melalui website e-LHKPN KPK sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan harta atau aset seorang Penyelenggara Negara.

“KPK terbuka untuk melakukan perbantuan dalam pengisian ataupun pelaporan LHKPN tersebut,” ucap Budi dilansir CNN Indonesia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan kocok kabinet atau reshuffle. Sejumlah menteri diganti yakni Menko Polkam, Menteri Keuangan, Menteri P2MI, Menteri Koperasi dan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Budi Gunawan dicopot sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Belum diketahui siapa yang akan menggantikan posisinya.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Kemudian Dito Ariotedjo dicopot dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Belum diketahui siapa yang menggantikan jabatannya.

Politikus Golkar Mukhtarudin dilantik menjadi Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding. Kemudian Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi digantikan Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Julianto.

Selain itu Prabowo juga melantik Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menjadi Menteri Haji dan Umrah. Kemudian Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik menjadi Wamen Haji dan Umrah.(*)

Pantauan di lokasi, Gus Yaqut keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.20 WIB. Artinya, ia menjalani pemeriksaan selama hampir tujuh jam setelah menaiki lantai dua pada pukul 09.32 WIB.

Saat keluar, ia mengaku pemeriksaannya ini mendalami terkait keterangan yang ia sampaikan pada 7 Agustus lalu. Dalam kesempatan itu, penanganan perkara ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Ya memperdalam keterangan yang saya sampaikan di keterangan sebelumnya di penyelidikan, jadi ada pendalaman,” kata Gus Yaqut.

Meski tidak membeberkan secara detail materi pemeriksaannya, ia mengaku mendapat belasan pertanyaan dari penyidik. “InsyaAllah kalau saya tidak salah 18 (pertanyaan),” ujarnya.

Setelah itu, Gus Yaqut enggan memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan dari awak media. Termasuk pertanyaan soal dirinya yang menjadi salah satu pihak yang dicegah KPK bepergian ke luar negeri terkait perkara ini.(SN)

“Kalau tidak salah, karena itu yang menjadi nilainya itu adalah, saya tidak (ingat) apakah itu mobilnya ada, berada di siapa ya, tapi yang menjadikannya bernilai kalau tidak salah STNK-nya masih STNK atas nama papa-nya (Ilham Habibie),” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Transaksi jual-beli mobil tersebut menjadi salah satu materi yang hendak didalami penyidik dalam pemeriksaan mendatang. Asep berharap Ilham Habibie dapat menghadiri agenda pemeriksaan yang sudah disepakati sebelumnya dengan penyidik.

“Saya agak lupa (pemanggilan kembali dilaksanakan) apakah minggu depan atau di minggu depannya lagi, tapi yang jelas beliau sudah memberikan waktu untuk dimintai keterangan sama kami,” tutur Asep.

Mobil dimaksud disita penyidik ketika sedang direstorasi di salah satu bengkel di Bandung, Jawa Barat. Penyitaan dilakukan karena penyidik menduga barang tersebut berkaitan dengan kasus Bank BJB.

Sebelumnya KPK mengatakan membutuhkan keterangan dari Ilham Akbar Habibie untuk melengkapi konstruksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) yang sedang disidik.

Ilham seyogianya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pada Jumat (22/8), namun tidak hadir karena sedang berada di luar negeri. Hingga saat ini, pihak Ilham Habibie belum memberikan keterangan terkait kasus tersebut.

Adapun KPK sejauh ini sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka ialah mantan Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto; Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan; Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

Para tersangka belum ditahan tetapi sudah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Menurut temuan KPK, diduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan ke sejumlah media massa yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp222 miliar. Ridwan Kamil juga akan dilakukan pemeriksaan. (CNN)

KPK menciduk Noel yang saat ini Wakil Menteri Tenaga Kerja pada tengah pekan ini. Menurut Jokowi, penangkapan Noel oleh KPK itu perlu diapresiasi, dan dihormati proses hukumnya..

“Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada,” kata ayah dari Wapres RI Gibran Rakabuming Raka kepada wartawan di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Jumat (22/8).

Noel dikenal sebagai tokoh relawan yang sering membela Jokowi pada berbagai kesempatan.

Jokowi tak berkomentar banyak saat ditanya mengenai beberapa kalangan mengaitkan penangkapan pentolan relawan Jokowi Mania (Joman) itu dengan posisi politik keluarga Solo.”Bener,” jawabnya singkat.

Ia pun menyarankan agar Noel menjalani proses hukum sesuai peraturan yang berlaku.”Ya ikuti proses hukum yang ada,” kata dia.

Sebelumnya, KPK menangkap Noel terkait dugaan kasus pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan lewat OTT.

Kasus yang melibatkan Noel diduga berupa tindak pidana pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujar pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto.(*)

“Beliau hormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaiman mestinya,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, (21/8/2025).

Pras sapaan akrabnya mengaku prihatin dengan kasus dugaan rasuah ini. Ia menyebut Presiden Prabowo telah sering mengingatkan jajarannya agar bekerja secara amanah.

“Kita perlu untuk terus hati-hati semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberi ke kita semua. Oleh karena itu kita nyatakan keprihatinan yang mendalam,” beber Pras.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo saat ini adalah bekerja keras memberantas tindak pidana korupsi.

Menurut dia, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari para pejabat pemerintahan. Presiden Prabowo telah berulang kali mengingatkan seluruh anggota kabinet agar menjaga semangat antikorupsi dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

“Berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh terutama anggota Kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya,” tuturnya.

Selain itu, sambung Prasetyo, Kepala Negara juga meminta jajaran kabinet Merah Putih untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Jadi, dua hal ini selalu terus-menerus diingatkan oleh Bapak Presiden sebagai bagian dari dari peringatan kepada kita semua,” tegas Prasetyo.

Diketahui, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel terjaring OTT KPK. Dia ditangkap di wilayah Jakarta, Rabu malam, 20 Agustus 2025.

“Lokasi di wilayah Jakarta,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan.(*)