Dokumen yang dikutip Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Minggu (21/6/2026) menyebutkan bahwa Indonesia berhasil mencatat peningkatan jumlah stok beras sekaligus menjaga kestabilan harga di tingkat petani — pencapaian yang turut menjadi penopang utama kelancaran cadangan beras global.

Secara keseluruhan, FAO memperkirakan cadangan beras dunia pada akhir periode pemasaran 2026/2027 akan mencapai 213,8 juta ton. Angka ini merupakan yang tertinggi kedua dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Di dalamnya, kontribusi Indonesia sangat signifikan: stok nasional diproyeksikan mencapai 7,5 juta ton pada periode 2025/2026, dan berpotensi bertambah lagi menjadi 7,8 juta ton pada 2026/2027. Kondisi ini membuka peluang luas bagi Indonesia untuk tampil aktif sebagai negara pengekspor beras di masa depan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, memberikan penegasan langsung mengenai ketersediaan persediaan dalam negeri. Hingga awal Juni 2026, cadangan beras Pemerintah yang dikelola Perum Bulog tercatat mencapai 5,2 juta ton — jauh melebihi kapasitas gudang resmi sebesar 3 juta ton.

Untuk mengakomodasi jumlah yang melimpah tersebut, pihak pengelola saat ini menyewa ruang penyimpanan tambahan sebesar 2,2 juta ton yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat produksi utama.

“Stok kita aman dan terjamin. Hal yang paling penting, sejak tahun 2025 hingga hari ini, pemerintah tidak lagi mengeluarkan izin impor beras konsumsi,” ujar Andi Amran Sulaiman di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2026 lalu.

“Kepada pihak yang masih meragukan kelimpahan persediaan, saya mengundang masyarakat maupun pemangku kepentingan untuk turun langsung memeriksa kondisi di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia,” ajaknya lagi.

Keberhasilan pengelolaan terlihat pula dari sisi stabilitas harga dan kendali laju inflasi. Sudah dua tahun berturut-turut, beras bukan lagi menjadi komoditas penyumbang utama kenaikan harga umum di masyarakat. Angka inflasi beras terus menurun tajam: dari puncak 3,59 persen pada Mei 2024, turun menjadi 1,35 persen pada Juli 2025, dan tercatat hanya 0,38 persen pada Mei 2026.

Yang lebih penting, kestabilan harga tidak mengorbankan kesejahteraan petani. Sebaliknya, FAO mencatat bahwa harga yang terjaga justru menjadi dorongan kuat bagi petani untuk tetap memilih menanam padi dibandingkan beralih ke tanaman lain.

Pola positif ini tercatat terjadi di Indonesia, Korea Selatan, Pakistan, dan Filipina — berbeda dengan kondisi di negara lain seperti Kamboja, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand yang dilaporkan mengalami penurunan produksi.

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat gambaran kemajuan ini. Pada Mei 2026, Indeks Harga yang Diterima Petani Padi mencapai 147,97 — angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Sementara Indeks Nilai Tukar Petani untuk kelompok tanaman pangan berada di angka 113,79, yang juga merupakan titik tertinggi sepanjang tahun berjalan.

Dalam peta persaingan dunia, FAO menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan menduduki peringkat keempat dunia, setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh. Dari keempat negara penghasil utama tersebut, hanya Tiongkok dan Indonesia yang diproyeksikan terus mencatat pertumbuhan produksi yang positif.

Jika dilihat dari laju peningkatan volume produksi antara periode 2024/2025 ke 2025/2026, Indonesia tampil sebagai negara dengan kenaikan paling gemilang — mencapai lebih dari 4 juta ton. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan India sebesar 1,7 juta ton, Brasil 1,5 juta ton, maupun Bangladesh 1,1 juta ton.

Di wilayah Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, pencapaian ini diharapkan semakin memperkuat ketahanan pangan daerah, menjamin kelangsungan usaha tani, serta menjaga agar harga beras tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Makassar dan sekitarnya.(*)

Nominal tersebut merupakan bagian dari rekor dana hadiah terbesar yang pernah disiapkan FIFA untuk turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. FIFA mengalokasikan ratusan juta dolar AS untuk dibagikan kepada seluruh 48 negara peserta Piala Dunia 2026.

Besarnya hadiah bagi sang juara menarik perhatian karena nilainya hampir setara dengan perputaran dana harian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Berdasarkan berbagai proyeksi dan keterangan Badan Gizi Nasional, program MBG secara nasional diperkirakan menggerakkan dana sekitar Rp900 miliar hingga Rp1,2 triliun setiap hari seiring perluasan cakupan penerima manfaat hingga puluhan juta masyarakat.

Jika dibandingkan, hadiah juara Piala Dunia 2026 sebesar Rp892 miliar bahkan berada sedikit di bawah estimasi kebutuhan dana harian MBG sebesar Rp900 miliar.

Artinya, uang yang diterima negara juara dunia sepak bola hanya cukup untuk mendanai sekitar satu hari pelaksanaan program MBG dalam skala nasional. Sementara ketika cakupan program mencapai target penuh, kebutuhan dana harian diperkirakan meningkat hingga Rp1,2 triliun per hari.

Perbandingan ini menunjukkan kontras antara besarnya industri sepak bola global dengan skala program sosial nasional. Di satu sisi, kemenangan di Piala Dunia menghasilkan hadiah hampir Rp900 miliar bagi satu negara.

Di sisi lain, Indonesia mengalokasikan dana dalam jumlah yang sama bahkan lebih besar setiap hari untuk mendukung program pemenuhan gizi masyarakat melalui MBG.

Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta, meningkat dari 32 tim pada edisi sebelumnya. Dengan skala yang lebih besar, FIFA juga meningkatkan total dana hadiah yang dibagikan kepada peserta, menjadikannya yang terbesar dalam sejarah turnamen tersebut.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Rabu (3/6/2026) sore. Dadan bersama Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung mantan Wakil Kepala BGN mengenakan rompi tahanan kejaksaan berwarna merah muda atau pink saat keluar dari Gedung Kejagung.

Dadan tertunduk lesu dan langsung masuk mobil tahanan. Dadan dibawa Kejagung setelah pada pagi hari tadi, aparat kejaksaan melakukan penggeledahan di Gedung BGN, Jakarta, terkait dugaan korupsi.

Sebelumnya atau tepatnya kemarin malam, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan dari jabatan Kepala BGN. Selain Dadan, presiden juga mencopot Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung dari posisi Wakil Kepala BGN.(*)

Isu yang beredar menyebutkan bahwa pembatasan tersebut akan menyasar kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu, seperti Toyota Avanza 1.5 L dan Mitsubishi Xpander.

Hingga saat ini belum ada regulasi resmi yang mengatur pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Skema yang beredar di jagat maya menyatakan Solar subsidi hanya diperuntukkan bagi mobil dengan mesin maksimal 2.000 cc, sedangkan Pertalite dibatasi untuk mesin hingga 1.400 cc.

Pihak operator menegaskan bahwa keputusan mengenai kebijakan energi sepenuhnya berada di bawah wewenang pemerintah. Perusahaan saat ini masih menyalurkan energi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kebijakan terkait energi akan ditetapkan oleh pemerintah melalui kajian dan keputusan yang akan dilaksanakan nantinya oleh operator,” ungkap Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.

Manajemen Pertamina menegaskan posisi perusahaan yang berada dalam posisi menunggu keputusan resmi dari pihak eksekutif terkait teknis penerapan aturan baru tersebut. Penyaluran komoditas energi di lapangan dipastikan tetap berjalan mengikuti arahan yang ada.

“Lembaga pemerintah terkait yang akan menurunkan teknis dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, pertamina saat ini menunggu dan mengikuti arahan yang berlaku saat ini yaitu menyalurkan energi sesuai ketentuan,” lanjut Roberth.

Wacana pengendalian distribusi ini sebelumnya telah dibahas oleh badan pengatur kebijakan energi nasional. Langkah regulasi tersebut rencananya akan disahkan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

“BBM, Pertalite, Solar, terserah nanti kalau Perpres 191 itu yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN, dengan Patra Niaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi, walaupun itu masih commodity subsidy. Tapi paling tidak jenis segalanya kita batasi,” ujar Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha.

Penerapan pembatasan berdasarkan spesifikasi kendaraan dinilai memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara. Opsi pembatasan volume ini diproyeksikan mampu menekan angka konsumsi harian BBM bersubsidi secara nasional. “Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya, hitungan kami itu 10-15% daripada volume,” terang Satya.

Rencana pengelompokan kendaraan penerima subsidi berdasarkan kapasitas mesin ini sebenarnya telah menjadi perbincangan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan pembahasan terdalam, batasan maksimal kapasitas mesin yang mencuat adalah 1.400 cc untuk kategori mobil pengguna Pertalite dan 2.000 cc untuk pengguna Solar subsidi.(*)

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Menko Perekonomian menjelaskan bahwa pemerintah tengah menuntaskan seluruh instrumen regulasi pendukung agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu.

“Tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” katanya.

Pemerintah, kata Airlangga, juga akan melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha guna memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap kebijakan baru tersebut. “Sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” lanjutnya.

Terkait pelaksanaan kebijakan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Airlangga meminta para investor asing untuk tetap tenang dan percaya terhadap arah kebijakan pemerintah. Airlangga memastikan bahwa seluruh kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada.

“Yang pertama tentu tidak perlu khawatir, karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya,” ujar Menko Airlangga.

“Dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara, sehingga dalam tiga bulan nanti kita fine tune sistemnya,” jelasnya.

Selain membahas implementasi kebijakan ekspor, pemerintah turut menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah situasi ketidakpastian global. Menurut Airlangga, langkah yang diputuskan mulai dari keberlanjutan kebijakan work from home selama dua bulan ke depan hingga persiapan sejumlah insentif guna mendorong pergerakan ekonomi pada kuartal kedua.

“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” katanya.

Langkah-langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan memastikan devisa tetap di dalam negeri, ekspor tetap berjalan, dan kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga.(*)

Menurut Tamsil, arah kebijakan yang disampaikan Presiden menunjukkan keberanian membangun arsitektur ekonomi nasional yang tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama pembangunan.

“Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” ujar Tamsil Linrung usia menghadiri paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/5).

Tamsil menilai konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden merupakan formulasi penting di tengah ketidakpastian global dan menguatnya ketimpangan ekonomi dunia. Menurutnya, Indonesia memang membutuhkan model ekonomi yang memberi ruang bagi inovasi dan kompetisi, tetapi tetap menempatkan peran negara sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi.

“Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat. Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila,” kata Tamsil.

Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai sangat relevan bagi pembangunan nasional berbasis gotong royong. Menurutnya, konsep tersebut merupakan energi baru untuk memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.

“Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, dimana kua ekonomi dinikmati segelintir elit. Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” ujarnya.

Tamsil menegaskan bahwa DPD RI memandang keberpihakan Presiden terhadap UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah. Sebab, struktur ekonomi daerah pada dasarnya ditopang oleh sektor-sektor rakyat yang membutuhkan akses pembiayaan lebih murah dan lebih adil.

Karena itu, Tamsil mendorong perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, agar segera menerjemahkan arahan Presiden secara konkret dan terukur.

“Arahan Presiden kepada bank-bank pemerintah harus dibaca sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan ekonomi. Bank negara tidak boleh hanya menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi,” tegasnya.

Menurut Tamsil, selama ini masih terjadi paradoks dalam akses pembiayaan nasional, di mana kelompok usaha besar lebih mudah memperoleh kredit murah, sementara pelaku usaha kecil justru dibebani bunga lebih tinggi dan persyaratan lebih rumit.

“Presiden benar ketika mengatakan bahwa situasi seperti itu sudah di luar akal sehat. UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,” katanya.

Ia juga menilai bahwa keberanian Presiden mendorong pendidikan kewirausahaan dan akses kredit bagi generasi muda merupakan langkah penting untuk menciptakan transformasi ekonomi jangka panjang.

“Bangsa ini tidak boleh hanya mencetak pencari kerja. Kita harus melahirkan generasi pencipta lapangan kerja. Dan untuk itu, negara harus hadir membuka akses modal, pendampingan, dan keberanian untuk bertumbuh,” ujar Tamsil.

Di akhir keterangannya, Tamsil Linrung menegaskan bahwa DPD RI siap mengawal agenda pembangunan Presiden agar benar-benar berpihak pada daerah dan mempersempit kesenjangan antarwilayah.

“Daerah harus menjadi subjek utama pembangunan nasional. Ketika Presiden berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat kecil, sesungguhnya beliau sedang berbicara tentang masa depan daerah-daerah Indonesia. Karena di sanalah mayoritas rakyat bekerja, bertahan, dan menggantungkan harapan hidupnya,” pungkasnya.

Di tengah perluasan cakupan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar kualitas pelaksanaan program tetap terjaga.

Sebagai informasi, penerima manfaat program MBG telah menjangkau 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil. Pemerintah juga berencana memperluas program kepada sekitar 500 ribu lansia yang hidup sendiri dan membutuhkan bantuan pangan bergizi setiap hari.

Menurut Prabowo, program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan. Ia menegaskan pelaksanaan MBG merupakan amanat konstitusi agar negara memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan membutuhkan walaupun dalam pelaksanaannya menemui tantangan

“Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3 ribu dapur,” kata Prabowo.

Walaupun menghadapi tantangan tersebut, ia menyampaikan penutupan ribuan dapur tersebut adalah langkah korektif untuk memastikan standar kualitas makanan, distribusi, dan pengelolaan program tetap berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah pun menilai pengawasan ketat menjadi krusial agar MBG mampu melayani puluhan juta penerima setiap hari di berbagai wilayah Indonesia.

Tidak henti, Prabowo juga meminta para pejabat daerah, anggota dewan, hingga pemerintah daerah ikut melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah membuka ruang pelaporan apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai standar dan memastikan tindak lanjut dilakukan secepatnya.

“Saya sudah minta para pejabat dan persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera. Akan segera kita tindak,” ujarnya.

Terakhir, dirinya menekankan pemerintah optimistis program MBG akan terus berkembang seiring pembenahan tata kelola dan penguatan pengawasan. Selain menjadi program bantuan pangan, tandasnya, MBG diproyeksikan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.

Perlu diketahui, MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo yang sejak awal menjadi investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia. Program ini tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga dikaitkan dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas generasi muda.(*)

Pernyataan tersebut menjadi salah satu penegasan paling kuat dari pemerintah mengenai arah kebijakan ekonomi yang ingin lebih menekankan pemerataan akses modal dan perluasan kesempatan usaha bagi masyarakat kecil saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Di tengah upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, dirinya menilai demokrasi ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok usaha besar yang selama ini telah mapan. Apalagi, nilainya, pola penyaluran kredit selama ini masih terlalu terkonsentrasi kepada pengusaha besar yang sudah lama memperoleh dukungan pembiayaan dari perbankan pemerintah.

Sementara itu, pengusaha baru, UMKM, dan masyarakat kecil justru menghadapi hambatan akses modal serta bunga pinjaman yang lebih mahal. Prabowo bahkan secara langsung meminta bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengubah pola kebijakan pembiayaan mereka agar lebih berpihak kepada masyarakat kecil. “Saya perintahkan bank-bank pemerintah, robah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin,” ujarnya.

Perlu diketahui, isu ini mencerminkan persoalan lama dalam sistem pembiayaan nasional, di mana kelompok usaha besar umumnya dinilai lebih mudah memperoleh kredit karena memiliki aset, jaminan, dan rekam jejak bisnis yang kuat. Di sisi lain, pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah kerap menghadapi risiko bunga lebih tinggi karena dianggap memiliki tingkat risiko kredit yang lebih besar.

Dalam konteks tersebut, dirinya mendorong agar bank-bank pemerintah tidak hanya mengejar aspek komersial, tetapi juga menjalankan fungsi pembangunan dan pemerataan ekonomi. Baginya, pengusaha besar seharusnya sudah memiliki kemampuan memperoleh pendanaan dari berbagai sumber pembiayaan lain tanpa terus bergantung pada fasilitas kredit pemerintah.

Ia juga mengaitkan isu pembiayaan dengan upaya menciptakan lebih banyak pengusaha baru di Indonesia. Menurutnya, akses modal yang lebih adil akan membuka peluang tumbuhnya pelaku usaha baru yang mampu memperkuat struktur ekonomi nasional. “Memberi kesempatan ekonomi untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat. Untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru,” ujarnya.

Di tengah perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian pasar internasional, keberpihakan terhadap sektor UMKM dinilai menjadi salah satu kunci menjaga daya tahan ekonomi domestik. Selama ini, UMKM menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, namun masih menghadapi persoalan klasik berupa keterbatasan modal, rendahnya akses pembiayaan formal, dan tingginya biaya pinjaman.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani turut menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang memberi perlindungan lebih besar kepada masyarakat kecil dan sektor usaha rakyat. DPR, terangnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pemerintah benar-benar berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menutup pernyataan, Puan menegaskan pertumbuhan ekonomi ke depan tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau keuntungan korporasi besar, melainkan juga dari seberapa luas masyarakat kecil memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan naik kelas dalam sistem ekonomi nasional.(*)

“Pemerintah sudah membuat beberapa kebijakan yang kira-kira ke depannya bisa berdampak menstabilkan nilai tukar rupiah dengan meningkatnya cadangan devisa kita. Kemudian investasi khususnya di industri manufaktur juga tetap tumbuh di kuartal pertama dan kita harapkan reformasi birokrasi yang semakin baik,” ujar Kamrussamad kepada Parlementaria usai mendengar pernyataan Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menanggapi hal tersebut, Kamrussamad berpendapat bahwa target asumsi nilai tukar rupiah yang ditetapkan dalam KEM-PPKF RAPBN 2027 menjadi sinyal optimisme pemerintah di tengah kondisi rupiah yang masih mengalami tekanan. Selain itu, ia melihat bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas rupiah, termasuk melalui penguatan cadangan devisa dan peningkatan investasi di sektor riil.

Kamrussamad juga menyoroti kondisi pasar modal nasional yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait isu tata kelola yang sebelumnya menjadi catatan lembaga indeks global MSCI. Ia menilai perbaikan reformasi birokrasi akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di sektor manufaktur, meskipun saat ini masih terjadi capital outflow di sektor keuangan.

“Itu meyakinkan investor untuk masuk di industri manufaktur walaupun ada capital outflow di industri keuangan, khususnya di capital market dan di pasar keuangan lainnya,” lanjut Legislator Dapil Jawa Barat III ini.

Politisi Fraksi Gerindra ini juga menyampaikan, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merespons kondisi tersebut dengan menyiapkan delapan langkah transformasi dan reformasi pasar modal Indonesia guna memulihkan kepercayaan investor.

“Di pasar modal kita ada isu tata kelola yang enam bulan lalu MSCI sudah mengumumkan beberapa hal yang harus dilakukan. Dan otoritas jasa keuangan sudah menetapkan delapan langkah kebijakan transformasi atau reformasi pasar modal Indonesia untuk menjawab dan mengembalikan kepercayaan investor baik institusi maupun retail, baik global maupun domestik agar bisa kembali masuk ke pasar modal kita,” jelasnya.

Selain itu, ia optimistis kebijakan revisi aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026 akan turut memperkuat cadangan devisa Indonesia.

“Harusnya arahnya sudah benar karena 1 Juni PP No 8 tentang devisa hasil ekspor juga akan berlaku. Itu artinya cadangan devisa kita yang kemarin sempat menurun sebesar 10,3 miliar dolar itu akan bisa kembali mengalami penguatan kedepannya dan kita tahu devisa hasil ekspor itu adalah valuta asing,” pungkasnya.(*)

Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80% PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
“Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” kata Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, (20/5/2026).

Selain menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan moneter nasional. Suku bunga surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun dijaga pada kisaran 6,5 hingga 7,3%.

“Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5%,” ucapnya.

Pada sektor energi, Kepala Negara menyampaikan bahwa harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel. “Selanjutnya, lifting minyak bumi ditargetkan 602 hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas 934 hingga 977 ribu barel setara minyak bumi per hari,” jelasnya.

Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, Presiden meyakini bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen tahun 2029 tersebut, menurut Presiden, harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.

“Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5% dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4,30 hingga 4,87% dari target sebelumnya 4,44 hingga 4,96%,” katanya.

“Rasio gini ditargetkan semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin melebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” tambahnya.

Presiden juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan petani. Indeks modal manusia ditargetkan membaik menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570, sementara indeks kesejahteraan petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731. Nilai tukar petani (NTP) yang sudah mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, kata Presiden, akan terus diperjuangkan untuk ditingkatkan kembali.

“Kita juga akan buka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81 persen di 2027 dari sebelumnya 35,00% di tahun 2026, atau naik 5,81%,” tutur Presiden.(*)

Capaian ini menegaskan penguatan aspek keselamatan di tengah tingginya mobilitas dan kompleksitas operasional penyeberangan. “Keselamatan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar target. Standar keselamatan perlu terus ditingkatkan seiring risiko operasional yang dinamis,” kata Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Komitmen tersebut juga tercermin dalam program sosial perusahaan, antara lain penyaluran jaket keselamatan, bantuan sosial, dan penanaman mangrove dalam rangka HUT ke-53 ASDP. Dengan capaian ini, ASDP menegaskan keselamatan sebagai fondasi utama layanan transportasi penyeberangan nasional.

Di sisi lain, ASDP terus memperkuat perannya sebagai penghubung wilayah nusantara, khususnya daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan). Hingga akhir 2025, layanan penyeberangan perintis ASDP mencatat lebih dari 93.000 trip atau tumbuh 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui target perusahaan.

Angkutan kendaraan juga meningkat 15 persen menjadi lebih dari 556 ribu unit. Capaian tersebut menegaskan peran strategis ASDP bukan hanya sebagai operator transportasi, tetapi juga perekat konektivitas dan penggerak ekonomi nasional.

Kinerja positif turut tercermin pada aspek layanan dan keuangan perusahaan. Tingkat kepuasan pelanggan mencapai skor 3,34 dari skala 4, didukung penguatan layanan digital, kompetensi petugas, dan operasional yang semakin andal. Pada periode Angkutan Lebaran dan Nataru, ASDP turut mendapatkan apresiasi atas pengelolaan layanan penyeberangan yang semakin baik dan terintegrasi.

Sementara dari sisi korporasi, ASDP membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 4,96 triliun dan laba konsolidasi Rp285,4 miliar hingga akhir 2025. Capaian ini menunjukkan ASDP terus bertumbuh sebagai perusahaan yang sehat, adaptif, dan tetap berorientasi pada pelayanan publik.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale menambahkan bahwa semangat HUT ke-53 menjadi pengingat bagi seluruh insan perusahaan untuk terus memperkuat budaya pelayanan, keselamatan, dan keamanan secara berkelanjutan.

“Melalui semangat ASDP Berdampak, kami ingin memastikan setiap layanan yang dihadirkan bukan hanya andal dan aman, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan masa depan Indonesia,” pungkas Windy.(*)