Hal itu tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang mencapai 56, atau masih berada di atas level 50 yang menjadi batas optimisme. Kondisi tersebut menunjukkan perbankan masih memiliki keyakinan terhadap prospek bisnis sekaligus kemampuan mengelola berbagai risiko.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan (SBPO) menunjukkan industri perbankan masih optimistis terhadap prospek kinerja dan memiliki keyakinan untuk menjaga risiko tetap terkendali.”Survei yang dilaksanakan pada Juli 2026 tersebut melibatkan 99 bank responden yang mewakili 97,91 persen total aset bank umum berdasarkan data Juni 2026,” ungkapnya.

Menurutnya, optimisme perbankan terutama ditopang oleh ekspektasi kinerja yang kuat. Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) tercatat 83, menunjukkan keyakinan tinggi bahwa aktivitas bisnis perbankan masih akan berkembang pada triwulan III-2026.

“Responden memperkirakan penyaluran kredit tetap tumbuh seiring meningkatnya permintaan pembiayaan dan ekspansi kredit melalui pipeline yang telah tersedia,” ujarnya.

Sektor industri pengolahan diperkirakan masih menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan kredit. Pada Juli 2026, kredit ke sektor tersebut tumbuh 16,85 persen secara tahunan (yoy).

Dari sisi risiko, sambung Dian, kondisi perbankan juga dinilai relatif solid. Indeks Persepsi Risiko (IPR) berada di level 57, mencerminkan persepsi positif industri terhadap kemampuan menjaga kualitas kredit, risiko likuiditas, serta posisi devisa.

“Perbankan juga memperkirakan alat likuid dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terus tumbuh. Bahkan, pertumbuhan DPK yang diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit dinilai dapat memperkuat net cashflow perbankan,” pungkasnya.

Meski demikian, industri perbankan tetap memasang kewaspadaan tinggi terhadap kondisi global. Seluruh responden bank umum menilai ketidakpastian ekonomi global berpotensi berlangsung dalam jangka panjang dan bahkan dapat disertai pemburukan kondisi ekonomi.

Ekspektasi terhadap kondisi makroekonomi juga masih dipengaruhi oleh dinamika global, terutama potensi peningkatan inflasi dan suku bunga acuan dunia.

OJK menilai, sejauh ini fundamental industri perbankan masih kuat. Pertumbuhan kredit tetap positif, permodalan solid, dan likuiditas memadai sehingga fungsi intermediasi perbankan masih dapat berjalan di tengah tekanan eksternal.

Namun, OJK mengingatkan keberlanjutan kinerja perbankan membutuhkan ekosistem ekonomi yang sehat dan stabil. Dukungan terhadap produktivitas, daya saing, serta stabilitas ekonomi menjadi penting agar perbankan dapat terus menopang pertumbuhan nasional.

Sebagai informasi, SBPO dilaksanakan OJK setiap triwulan untuk memotret arah perekonomian, persepsi risiko, serta kecenderungan bisnis perbankan pada periode berikutnya. IBP menggunakan skala 1–100, dengan nilai di atas 50 menunjukkan optimisme, 50 berarti stabil, dan di bawah 50 menunjukkan pesimisme.

Selain IBP, survei tersebut mencakup tiga subindeks utama, yakni Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM), Indeks Persepsi Risiko (IPR), dan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK). (*)

Rezza bertemu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Aksara Alif Raja, S.E., S.H., M.Adm.SDA., QRMP., Kamis (10/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi sorotan karena isu pertanahan, legalitas lahan, serta efektivitas komunikasi dengan pemerintah selama ini menjadi bagian penting dalam aktivitas para pengembang.

Dalam pertemuan itu, Aksara memberikan apresiasi terhadap gagasan yang disampaikan Rezza, khususnya terkait upaya membangun komunikasi yang lebih efektif antara stakeholder properti dengan BPN.

“Misi kerja Saudara Rezza sangat tajam dan tepat sasaran. Dia paham betul apa yang dibutuhkan developer saat ini. Visi Rezza untuk menjembatani dan mempermudah komunikasi stakeholder dengan BPN sangat selaras dengan semangat percepatan layanan kami,” ujar Aksara.

Rezza: REI Harus Jadi Jembatan

Bagi Rezza, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi. Ia melihat komunikasi langsung dengan stakeholder sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem properti yang lebih responsif.

“Ini bagian dari konsolidasi gagasan. Kami ingin memastikan REI ke depan benar-benar menjadi jembatan komunikasi antara anggota, pemerintah, dan seluruh stakeholder,” kata Rezza.

Ia menilai kepastian pertanahan dan legalitas merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan bisnis properti.

Karena itu, REI menurut Rezza harus mampu membantu anggotanya memahami sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pertanahan dan administrasi.

“Urat nadi developer salah satunya ada pada kepastian legalitas dan pertanahan. Maka komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait harus terus diperkuat,” ujarnya.

Bukan Sekadar Janji

Rezza mengatakan dirinya tidak ingin membawa REI hanya dengan narasi besar tanpa implementasi.

Menurutnya, organisasi membutuhkan kepemimpinan yang mampu membuka ruang komunikasi, mempercepat penyelesaian persoalan anggota, sekaligus membangun hubungan kelembagaan yang produktif dengan pemerintah.

“Yang dibutuhkan anggota adalah solusi. Bukan sekadar retorika. Karena itu, kita harus membangun sistem komunikasi dan kolaborasi yang bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.

Pertemuan Rezza dengan Kepala Kantor Pertanahan Gowa menjadi salah satu bagian dari rangkaian konsolidasi yang dilakukan menjelang pemilihan Ketua REI Sulsel.

Dengan mengusung agenda kolaborasi dan percepatan layanan, Rezza kini semakin aktif memperkenalkan gagasannya kepada berbagai stakeholder.

Kontestasi menuju kursi Ketua REI Sulsel pun dipastikan semakin menarik. Pertanyaannya kini, siapa yang mampu menawarkan gagasan paling konkret dan menerjemahkannya menjadi kerja nyata bagi para pengembang di Sulawesi Selatan?.(*)

Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan, sinergi dengan BPKH menjadi bagian dari upaya bersama untuk saling mendukung dalam membangun ekosistem haji dan umrah yang memberikan dampak lebih luas.

Menurutnya, sektor haji dan umrah memiliki ekosistem besar yang berpotensi memberikan efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi dan sosial di Tanah Air.

“Kami ingin setiap layanan, produk, dan nilai tambah yang dapat kami berikan menjadi jalan hijrah bagi stakeholders menuju berkah. Di mana kebermanfaatannya bisa berkelanjutan dan dirasakan semua elemen di mana pun,” kata Imam.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut yakni peluncuran Kartu Haji Indonesia yang ditujukan untuk menggantikan penggunaan uang tunai. Selain memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jemaah, kartu tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Tanah Suci.

Di sisi lain, akses pendaftaran haji juga terus diperluas. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui mobile banking Muamalat DIN, seluruh kantor cabang Bank Muamalat, serta jaringan PT Pos Indonesia di berbagai wilayah Indonesia.

Muamalat DIN juga menghadirkan fitur Bank Haji yang memungkinkan nasabah melakukan pendaftaran dan pelunasan biaya haji, sekaligus mengecek riwayat pendaftaran dan nilai manfaat haji.

BPKH dan Bank Muamalat juga sepakat melanjutkan berbagai joint event berskala nasional maupun internasional. Program tersebut mencakup kegiatan sosialisasi, diseminasi, penghimpunan, hingga program kemaslahatan.

Tak hanya itu, BPKH telah menunjuk Bank Muamalat sebagai salah satu bank syariah penyedia jasa layanan kustodian.

Imam menegaskan, pemanfaatan kapabilitas digital dan jaringan yang dimiliki kedua pihak diharapkan mampu menghadirkan layanan haji dan umrah yang semakin mudah, sekaligus memperluas kontribusi ekonomi syariah bagi masyarakat.

“Dengan memanfaatkan kapabilitas digital dan jejaring yang dimiliki, sinergi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan bagi calon jemaah haji dan umrah, tetapi juga memperkuat peran ekonomi syariah dalam mendukung kemaslahatan umat secara lebih luas,” pungkasnya.(*)

Komitmen tersebut mengemuka dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS (BRICS FMCBG) di Mumbai, India, 9–10 September 2026. Pertemuan dihadiri negara anggota BRICS, yakni Indonesia, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran.

Indonesia diwakili Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung.

Destry menilai BRICS memiliki peluang strategis untuk mengubah berbagai tantangan global menjadi kekuatan bersama. Salah satu langkah konkret yang didorong Indonesia adalah memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi serta memperkuat konektivitas sistem pembayaran antarnegara.

“Indonesia melihat peluang strategis bagi BRICS untuk mengubah berbagai tantangan menjadi resiliensi bersama melalui penguatan kerja sama konkret,” ujar Destry.

Menurutnya, penguatan transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran perlu tetap mempertimbangkan tahapan pembangunan serta prioritas nasional masing-masing negara.

Dalam pertemuan tersebut, anggota BRICS juga menyepakati penguatan kerja sama ekonomi dan keuangan untuk meningkatkan ketahanan menghadapi berbagai tantangan global.

Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan, mulai dari transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI), pembayaran lintas negara, penggunaan mata uang lokal, ketahanan siber, hingga keuangan berkelanjutan.

BRICS juga mendorong penguatan arsitektur keuangan global, termasuk reformasi tata kelola IMF agar suara dan representasi negara berkembang semakin kuat.

Bagi Indonesia, keberagaman karakteristik negara anggota justru harus menjadi modal untuk membangun kerja sama yang saling melengkapi dan menghasilkan nilai tambah bersama.

Di sela pertemuan BRICS, Destry juga bertemu Gubernur Reserve Bank of India (RBI) Sanjay Malhotra. Pertemuan membahas percepatan kerja sama Local Currency Transaction (LCT) Indonesia–India, Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA), serta konektivitas pembayaran melalui QR antarnegara.

Kerja sama tersebut menjadi langkah konkret Indonesia dalam menerjemahkan agenda BRICS ke dalam hubungan ekonomi dan keuangan bilateral.

Ke depan, Indonesia menilai dialog dan kerja sama lintas negara semakin penting di tengah fragmentasi ekonomi global. Melalui sinergi Bank Indonesia dan pemerintah, Indonesia berkomitmen terus mendorong kerja sama internasional yang inklusif dan selaras dengan kepentingan nasional.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan keuangan Indonesia sekaligus membuka ruang transaksi lintas negara yang lebih efisien dan tahan terhadap gejolak global.

Penurunan sekitar US$25,6 miliar tersebut ditopang oleh menyusutnya Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) sekaligus meningkatnya Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) Indonesia.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, posisi KFLN pada akhir triwulan II 2026 tercatat US$769,0 miliar, turun 1,9 persen secara triwulanan (qtq) dibandingkan US$783,7 miliar pada triwulan sebelumnya.

Meski posisi KFLN menurun, aliran modal asing melalui investasi langsung dan investasi portofolio masih mencatat surplus. Kondisi ini mencerminkan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik, inflasi yang terjaga, serta imbal hasil investasi yang menarik.

Di sisi lain, posisi AFLN Indonesia justru meningkat 1,9 persen qtq, dari US$560,7 miliar menjadi US$571,5 miliar. Peningkatan terutama terjadi pada aset investasi lainnya, investasi langsung, dan investasi portofolio.

BI menilai perkembangan tersebut memperkuat ketahanan eksternal Indonesia. Hal ini tercermin dari rasio kewajiban neto PII terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 13,3 persen pada triwulan II 2026, dari 15,2 persen pada triwulan sebelumnya.

Struktur kewajiban PII Indonesia juga dinilai relatif sehat karena didominasi instrumen berjangka panjang, terutama investasi langsung.

Ke depan, BI akan terus mencermati dinamika ekonomi global yang berpotensi memengaruhi posisi investasi internasional Indonesia. Penguatan bauran kebijakan dan sinergi dengan pemerintah serta otoritas terkait juga terus dilakukan untuk menjaga ketahanan sektor eksternal sekaligus memitigasi risiko kewajiban neto PII terhadap perekonomian.(*)

Digelar pada 8–13 September 2026 di Grand Atrium Kota Kasablanka, ajang yang telah diinisiasi sejak 2018 itu menghadirkan pengalaman online-to-offline bagi masyarakat yang tengah mencari hunian. Beragam pilihan properti ditawarkan. Mulai dari rumah baru, rumah second, KPR take over, hingga rumah lelang.

Di tengah tantangan kepemilikan hunian, akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu aspek penting. Terutama bagi generasi Z dan milenial yang mulai memasuki fase mencari rumah, meski masih perlu menyesuaikan pilihan hunian dengan kemampuan finansial.

SEVP Digital Business PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Thomas Wahyudi mengatakan, kolaborasi BTN dan Rumah123 menjadi salah satu terobosan untuk memberikan pilihan yang lebih luas kepada masyarakat. Konsumen tidak hanya dapat mencari rumah. Tetapi juga mengukur kemampuan finansial sebelum mengambil keputusan pembiayaan.

“Di sini konsumen, Gen Z, milenial bisa punya opsi yang sangat leluasa. Dari mencari rumah idaman sampai melihat kemampuan finansialnya,” ungkap Thomas.

Menurut dia, BTN dan Rumah123 membangun ekosistem yang memungkinkan calon pembeli mengetahui kemampuan mencicil sekaligus kelayakan memperoleh KPR. Dengan begitu, keputusan membeli rumah tidak hanya didasarkan pada keinginan memiliki hunian, tetapi juga kesiapan finansial.

Thomas menuturkan, calon pembeli perlu memperhitungkan sejumlah komponen sebelum mengambil KPR. Mulai dari lokasi, biaya hidup, transportasi, hingga cicilan rumah. Secara umum, kemampuan cicilan dapat berada di kisaran 30 persen dari penghasilan. Meski besaran tersebut tetap menyesuaikan kondisi keuangan masing-masing calon debitur.

Dari Cari Rumah hingga Ajukan KPR

Kemudahan akses pembiayaan juga didorong melalui digitalisasi layanan. Thomas mengatakan, BTN tidak hanya mengandalkan jaringan kantor cabang dan service center, melainkan juga menyediakan layanan secara digital. Pendekatan tersebut menggabungkan konsep online-to-offline dan offline-to-online.

“Masyarakat dapat melakukan simulasi pembiayaan secara digital maupun berkonsultasi secara langsung dengan petugas BTN. Kalau Gen Z biasanya digital savvy, mereka bisa menggunakan layanan online. Tapi kalau ingin bertemu langsung, kami juga punya cabang dan service center,” jelas Thomas.

Penguatan kanal digital tersebut salah satunya diwujudkan melalui balé by BTN. Super app tersebut memiliki fitur Bale Properti yang dikembangkan sebagai ekosistem layanan properti terintegrasi. Melalui fitur tersebut, calon nasabah dapat mencari hunian, melakukan simulasi pembiayaan, mengajukan KPR, hingga memantau proses pengajuan sampai persetujuan. Termasuk perlengkapan dan furnitur melalui mitra yang tersedia.

Thomas menegaskan, pengembangan layanan tersebut tidak semata-mata berangkat dari produk yang dimiliki BTN. Melainkan dari kebutuhan nasabah yang terus berubah. Terutama di kalangan generasi muda.

“Kami membangun bukan dari product centric, tetapi dari customer need. Kebutuhannya apa, dari situ kami membangun,” katanya.

Menurut Thomas, pendekatan tersebut penting karena proses kepemilikan rumah bagi generasi muda tidak berhenti pada pencarian properti. Mereka juga membutuhkan informasi mengenai kemampuan pembiayaan serta solusi yang sesuai dengan kondisi finansial masing-masing.

Temani Perjalanan Menuju Kepemilikan Rumah

CEO 99 Group Darius Cheung mengatakan, kepemilikan rumah merupakan salah satu keputusan besar dalam hidup. Karena itu, Rumah123 berupaya tidak sekadar menjadi platform pencarian properti, tetapi mendampingi masyarakat sejak mencari hunian, menghitung kemampuan finansial, hingga menemukan solusi pembiayaan.

“Rumah123 ingin menemani masyarakat dalam setiap tahap perjalanan menuju kepemilikan rumah, mulai dari menemukan pilihan hingga mengakses solusi pembiayaan,” kata Darius.

CMO 99 Group Bharat Buxani menambahkan, kebutuhan setiap calon pemilik rumah berbeda. Ada yang baru mulai mencari hunian, menghitung kemampuan finansial, hingga membutuhkan solusi untuk KPR yang telah berjalan.

“Melalui Harpropnas Fest 2026, kami ingin menghadirkan pengalaman yang membuat perjalanan menuju rumah terasa lebih mudah, dekat, dan menyenangkan,” ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Ronny Ariuly Hutahayan mengatakan, perluasan akses hunian membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

“Akses terhadap hunian yang layak membutuhkan dukungan ekosistem yang saling terhubung, mulai dari penyediaan hunian, pembiayaan, hingga informasi,” ujarnya.

Bukan Sekadar Pameran Properti

Selain pameran properti dan konsultasi pembiayaan, Harpropnas Fest 2026 menghadirkan sejumlah aktivitas publik. Di antaranya talkshow, kompetisi menyanyi dan tari, workshop kreatif, aktivitas anak, mat pilates, hingga pertunjukan musik. Pengunjung juga dapat mengikuti lelang peralatan rumah tangga setiap hari mulai pukul 19.00 WIB dengan harga pembukaan Rp10 ribu.

Staf Ahli Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Restog Krisna Kusuma mengatakan, hunian yang layak dan lingkungan yang mendukung menjadi salah satu fondasi bagi masyarakat, termasuk pelaku ekonomi kreatif, untuk mengembangkan potensi.

“Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk mencari properti dan solusi pembiayaan, tetapi juga tempat masyarakat mendapatkan informasi, berkonsultasi, serta menghabiskan waktu bersama keluarga,” pungkasnya.(*)

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh penjualan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, kemudian Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

“Penjualan eceran pada Agustus 2026 diprakirakan tetap tumbuh,” kata Ramdan dalam keterangan Survei Penjualan Eceran.

Meski secara tahunan masih positif, kinerja secara bulanan diperkirakan sedikit melemah. Penjualan eceran Agustus diprakirakan terkontraksi 0,1 persen (mtm).

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi melemahnya penjualan Kelompok Barang Lainnya. Namun, tekanan itu tertahan oleh pertumbuhan pada Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Suku Cadang dan Aksesori.

Perkembangan Agustus sekaligus menunjukkan perbaikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Pada Juli 2026, IPR tercatat tumbuh 1,1 persen (yoy), berbalik menguat dari kontraksi 3,0 persen (yoy) pada Juni 2026.

Pertumbuhan Juli terutama ditopang peningkatan penjualan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Barang Lainnya. Sementara secara bulanan, penjualan Juli masih terkontraksi 0,1 persen (mtm) akibat normalisasi permintaan setelah periode HBKN dan libur sekolah.

Di sisi harga, tekanan inflasi juga diprakirakan mereda. BI mencatat Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Oktober 2026 sebesar 146,5, turun dari 155,2 pada periode sebelumnya. Untuk Januari 2027, IEH tercatat 166,0, lebih rendah dibandingkan sebelumnya sebesar 168,1.

Perkembangan tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas konsumsi masyarakat masih relatif terjaga, meski pertumbuhan penjualan eceran menghadapi tekanan secara bulanan.(*)

Bank pertama murni syariah di Indonesia ini memenangkan dua kategori penghargaan yakni TOP GRC Awards 2026 #STAR 4 dan Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono sebagai The Most Committed GRC Leader 2026.

Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan, sebagai perusahaan di industri yang highly regulated, Bank Muamalat memperkuat penerapan GRC sebagai salah satu fondasi utama transformasi bisnis. Strategi tersebut sejalan dengan penguatan kinerja pionir bank syariah di Indonesia ini, khususnya dalam transformasi bisnis menuju segmen retail dan small, medium, enterprise (SME).

“Seiring dengan perubahan visi Bank Muamalat ‘Menjadi Jalan Hijrah Menuju Berkah’, kami melakukan transformasi dengan fokus ke segmen retail dan SME. Sehingga penguatan tata kelola menjadi sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Dari sisi governance, kami telah memperkuat peran Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawal strategi back to core,” ujar Karno.

Karno menambahkan, kunci keberhasilan Bank Muamalat dalam penerapan manajemen risiko berlandaskan pada kerangka manajemen risiko, yang dibangun dari nilai-nilai good corporate governance (GCG) dan corporate value serta penguatan risk awareness di seluruh lini kerja bank.

Upaya tersebut direalisasikan melalui implementasi budaya risiko, komunikasi internal yang baik, kecukupan pelatihan dan sertifikasi terkait manajemen risiko, serta penerapan reward and punishment yang diatur dalam ketentuan perusahaan (Ittifaq).

Bank Muamalat juga mulai mengintegrasikan maqashid syariah, environmental, social, and governance (ESG), serta sustainable finance dalam kerangka pengelolaan perusahaan. Integrasi tersebut membuat pendekatan kepatuhan Bank Muamalat tidak berhenti pada standar perbankan secara umum.

“Kami sudah mengintegrasikan risiko ESG dan risiko syariah ke dalam kerangka risk appetite perusahaan. Dari sisi compliance, seluruh pembiayaan Bank Muamalat dijalankan sesuai prinsip syariah. Komitmen ini juga tercermin dari kepatuhan kami terhadap seluruh regulasi OJK, Bank Indonesia, dan fatwa DSN-MUI,” jelas Karno.

Dalam kerangka tersebut, prinsip maqashid syariah dikaitkan dengan dimensi ESG serta dampaknya terhadap people, planet, dan profit. Orientasi bisnis dengan demikian tidak hanya diletakkan pada pertumbuhan keuntungan, tetapi juga keberlanjutan dan penciptaan manfaat yang lebih luas bagi umat.

Untuk diketahui, perusahaan pemenang GRC Awards 2026 yang diselenggarakan oleh TopBusiness dinilai dalam beberapa aspek, diantaranya telah memiliki kelengkapan Sistem dan Infrastruktur GRC yang baik serta berhasil dalam implementasi GCG, Risk Management, dan Compliance Management untuk mendukung tumbuhnya bisnis secara berkelanjutan.(*)

Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK Sekar Putih Djarot mengatakan, persetujuan tersebut merupakan bagian dari upaya OJK mendorong industri pergadaian yang sehat, inklusif dan berdaya saing melalui peningkatan kapasitas usaha serta perluasan akses layanan.

“Persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha nasional kepada PT Gadai Elektronik Jakarta diberikan melalui Surat OJK Nomor S-74/PL.02/2026 tanggal 27 Agustus 2026. Persetujuan tersebut diberikan setelah perusahaan memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen perizinan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sekar dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Dengan persetujuan tersebut, PT Gadai Elektronik Jakarta dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pergadaian di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan tetap diwajibkan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip tata kelola yang baik.

Sebelumnya, OJK juga telah memberikan persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha nasional kepada tiga perusahaan pergadaian swasta, yakni PT Gadai Mas Nusantara, PT Gadai Sakti Jakarta dan PT Pusat Gadai Indonesia. Saat ini, sejumlah perusahaan gadai lainnya juga tengah mengajukan permohonan peningkatan lingkup usaha menjadi nasional.

Perluasan wilayah usaha tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas industri sekaligus memperluas layanan pergadaian yang legal dan terdaftar. Langkah ini juga membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai daerah.
Di sisi lain, kinerja industri pergadaian terus menunjukkan pertumbuhan.

OJK mencatat penyaluran pinjaman industri pergadaian pada Juli 2026 mencapai Rp160,78 triliun, tumbuh 50,73% secara tahunan. Dari jumlah tersebut, produk gadai mendominasi dengan penyaluran Rp136,39 triliun atau 84,43% dari total pinjaman.

Sumber pendanaan industri pergadaian juga meningkat 65,71% secara tahunan menjadi Rp126,93 triliun. Pendanaan tersebut terdiri dari pinjaman yang diterima sebesar Rp111,46 triliun atau 87,81% dan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp15,47 triliun atau 12,19%.

Sekar mengatakan, OJK akan terus mendorong pengembangan industri pergadaian yang sehat, transparan dan berkelanjutan. Penguatan industri diharapkan semakin memperluas inklusi keuangan dan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal yang aman dan terpercaya. (*)

Hingga Semester I 2026, wondr by BNI telah memiliki 15,1 juta pengguna. Platform tersebut mencatat 1,1 miliar transaksi dengan nilai mencapai Rp958 triliun.

Sementara itu, BNIdirect mencatat 279,7 ribu pengguna dengan 789 juta transaksi senilai Rp6.039 triliun. Kinerja tersebut menunjukkan semakin kuatnya peran kanal digital dalam mendukung aktivitas finansial nasabah individu maupun korporasi.

Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan, transformasi digital BNI tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemudahan layanan, tetapi juga memperluas hubungan dengan nasabah dan membuka sumber pertumbuhan bisnis baru.

“Pertumbuhan transaksi pada wondr by BNI dan BNIdirect menunjukkan bahwa platform digital semakin menjadi bagian penting dari aktivitas finansial nasabah. Hal ini membuka ruang bagi BNI untuk memperluas engagement, meningkatkan transaksi, serta menghadirkan lebih banyak solusi sesuai kebutuhan nasabah,” kata Paolo dalam keterangan resminya.

Penguatan layanan digital tersebut didukung jaringan transaksi yang luas. Hingga Semester I 2026, BNI memiliki 13.386 ATM, lebih dari 229 ribu agen branchless banking, serta lebih dari 1,042 juta merchant dan QRIS.

BNI juga mengembangkan ekosistem Open API yang telah terhubung dengan lebih dari 2.000 mitra melalui 283 layanan API. Konektivitas ini memperluas titik interaksi BNI dengan nasabah sekaligus mendukung integrasi layanan dengan berbagai mitra bisnis.

Paolo mengatakan, pengembangan kapabilitas digital juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi proses sekaligus memperkuat peluang cross-selling dan pengembangan bisnis.

“Ke depan, kami akan terus memastikan investasi dan inovasi digital memberikan dampak nyata terhadap bisnis, baik melalui peningkatan transaksi, efisiensi proses, maupun peluang cross-selling dan pengembangan ekosistem. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi enabler, tetapi menjadi bagian dari mesin pertumbuhan BNI secara berkelanjutan,” katanya.

Penguatan digital menjadi bagian dari transformasi BNI sebagai BUMN dalam ekosistem Danantara Indonesia. Melalui penguatan fundamental bisnis, teknologi, dan layanan digital, BNI terus meningkatkan daya saing sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha. (*)